Untuk Lebaran, Kemenhub-Kemnaker Bahas Jam Kerja Hingga THR Ojol
Minggu, 26 Januari 2025 - 16:25 WIB
loading...
Kemenhub-Kemnaker berkoordinasi jelang Lebaran terkait berbagai isu, dari jam kerja hingga rencana THR ojol. FOTO/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Perhubungan ( Kemenhub ) dan Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) mulai membahas sejumlah hal terkait Lebaran mendatang. Beberapa hal yang dibahas antara lain skema pengaturan jam kerja pegawai swasta dan rencana pembagian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para pengemudi ojek online (ojol).
Terkait rencana pemberian THR kepada pengemudi ojol, Menaker Yassierli mengatakan hal ini merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam hal perlindungan para mitra driver ojol. "Oleh karenanya ke depan kita akan duduk bersama dengan Komdigi dan Kemenhub untuk membahas ini," kata Yassierli dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (26/1/2025).
Baca Juga: Komisi V DPR Dukung Wacana WFA untuk Tekan Macet Mudik Lebaran dan Nyepi
Menaker juga menyambut baik usulan Kemenhub terkait Work from Anywhere (WFA). Namun, isu ini menurutnya masih akan dibahas terlebih dahulu pada forum LKS Tripartit Nasional agar mendapatkan titik kesepakatan antara pemberi kerja dan buruh.
"Terkait hal-hal yang berkaitan dengan pekerja swasta akan kami bahas dulu di LKS Tripartit Nasional. Karena ini bagian dari dinamika ketenagakerjaan. Namun pada intinya kami mendukung program mudik gratis yang terstruktur sebagaimana diusulkan Menhub, jadi ada koordinasi sehingga tidak menimbulkan kemacetan," tuturnya.
Baca Juga: 1,5 Juta Kendaraan Diproyeksi Keluar Jabotabek Selama Libur Isra Mikraj-Imlek
Sementara itu, Menhub Dudy Purwagandhi mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan koordinasi dan komunikasi lintas kementerian maupun pihak-pihak lain terkait pelaksanaan mudik. Menurutnya, pelaksanaan mudik gratis yang terkoordinir dan terorganisir penting dilakukan sehingga pelaksanaan mudik gratis dapat berjalan lancar dan aman.
"Mudik gratis akan dilaksanakan terpadu, kalau dilakukan masing-masing seolah-olah tidak terkoordinir malah bisa menimbulkan kemacetan yang tidak perlu," jelasnya.
Koordinasi dan komunikasi juga dilakukan untuk membentuk kolaborasi yang baik dalam pelaksanaan mudik gratis. Pertimbangannya adalah bahwa jumlah penduduk yang akan mudik selama periode libur Idul Fitri 2025 diprediksi akan mengalami kenaikan.
"Jadi kita lepas mudik dengan jadwal, karena pengaturan di jalan seperti apa itu sangat mempengaruhi pergerakan. Jadi insyaallah kami akan temui semua pihak-pihak yang selama ini menyelenggarakan mudik gratis," pungkasnya.
Terkait rencana pemberian THR kepada pengemudi ojol, Menaker Yassierli mengatakan hal ini merupakan bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam hal perlindungan para mitra driver ojol. "Oleh karenanya ke depan kita akan duduk bersama dengan Komdigi dan Kemenhub untuk membahas ini," kata Yassierli dalam keterangan resmi, dikutip Minggu (26/1/2025).
Baca Juga: Komisi V DPR Dukung Wacana WFA untuk Tekan Macet Mudik Lebaran dan Nyepi
Menaker juga menyambut baik usulan Kemenhub terkait Work from Anywhere (WFA). Namun, isu ini menurutnya masih akan dibahas terlebih dahulu pada forum LKS Tripartit Nasional agar mendapatkan titik kesepakatan antara pemberi kerja dan buruh.
"Terkait hal-hal yang berkaitan dengan pekerja swasta akan kami bahas dulu di LKS Tripartit Nasional. Karena ini bagian dari dinamika ketenagakerjaan. Namun pada intinya kami mendukung program mudik gratis yang terstruktur sebagaimana diusulkan Menhub, jadi ada koordinasi sehingga tidak menimbulkan kemacetan," tuturnya.
Baca Juga: 1,5 Juta Kendaraan Diproyeksi Keluar Jabotabek Selama Libur Isra Mikraj-Imlek
Sementara itu, Menhub Dudy Purwagandhi mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan koordinasi dan komunikasi lintas kementerian maupun pihak-pihak lain terkait pelaksanaan mudik. Menurutnya, pelaksanaan mudik gratis yang terkoordinir dan terorganisir penting dilakukan sehingga pelaksanaan mudik gratis dapat berjalan lancar dan aman.
"Mudik gratis akan dilaksanakan terpadu, kalau dilakukan masing-masing seolah-olah tidak terkoordinir malah bisa menimbulkan kemacetan yang tidak perlu," jelasnya.
Koordinasi dan komunikasi juga dilakukan untuk membentuk kolaborasi yang baik dalam pelaksanaan mudik gratis. Pertimbangannya adalah bahwa jumlah penduduk yang akan mudik selama periode libur Idul Fitri 2025 diprediksi akan mengalami kenaikan.
"Jadi kita lepas mudik dengan jadwal, karena pengaturan di jalan seperti apa itu sangat mempengaruhi pergerakan. Jadi insyaallah kami akan temui semua pihak-pihak yang selama ini menyelenggarakan mudik gratis," pungkasnya.
(fjo)
Lihat Juga :
