Keruk Mineral Kritis, India Siap Kucurkan Rp30,8 Triliun
Jum'at, 31 Januari 2025 - 17:32 WIB
loading...
Kabinet India menyetujui program senilai Rp30,8 triliun untuk mengamankan pasokan berbagai mineral kritis yang digunakan terutama di sektor baterai, elektronik, pertahanan dan pertanian. Foto/Dok Reuters
A
A
A
NEW DELHI - Kabinet India menyetujui program senilai USD1,9 miliar atau setara Rp30,8 triliun (kurs Rp16.246 per USD) untuk mengamankan pasokan berbagai mineral kritis yang digunakan terutama di sektor baterai , elektronik, pertahanan dan pertanian.
"The National Critical Mineral Mission bakal fokus pada penambangan lokal dan pemrosesan 24 mineral kritis, serta akuisisi blok pertambangan di luar negeri," ungkap Menteri Informasi dan Penyiaran, Ashwini Vaishnaw kepada wartawan seperti dilansir Bloomberg.
Baca Juga: Jackpot, China Temukan Harta Karun Mineral Tanah Jarang 1,15 Juta Ton
Inisiatif tersebut juga akan memberikan dorongan pada bahan daur ulang seperti lithium, kobalt, kalium dan grafit, untuk membantu mengurangi ketergantungan negara pada impor. India tercatat hampir seluruhnya bergantung pada pasokan luar negeri untuk bahan transisi energi, termasuk kobalt, nikel, litium, dan bijih tembaga dan konsentrat, dimana China menjadi pemasok utama.
Rencana ini terkait dengan seruan Perdana Menteri Narendra Modi pada tahun 2020 soal kemandirian ekonomi nasional di tengah pergolakan yang disebabkan oleh pandemi. Sejak itu, India menjadi bagian dari upaya global untuk mendiversifikasi rantai pasokan dari China.
India juga fokus pada implementasi cepat dari beberapa kebijakan untuk memenuhi target transisi hijaunya. Pemerintah Modi berkeinginan meningkatkan lebih dari dua kali lipat kapasitas energi hijau negara pada tahun 2030 dan telah menawarkan insentif untuk pembuatan sistem penyimpanan baterai yang memungkinkan pasokan energi bersih sepanjang waktu.
"Mengingat kerentanan negara terhadap pergeseran geopolitik seputar mineral kritis, misi ini membahas area utama yang menjadi perhatian," kata Rakesh Surana, mitra Deloitte India.
"Dengan meningkatkan swasembada di bidang ini, negara akan berada di posisi yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan energi dan industrinya, sekaligus berkontribusi pada tujuan keberlanjutan jangka panjang," bebernya.
Sementara itu Biro Informasi Pers pemerintah dalam sebuah pernyataan menyakini, misi ini diperkirakan akan menarik investasi sebesar 180 miliar rupee.
Industri baterai juga menjadi sangat penting untuk dekarbonisasi armada transportasi darat India yang sebagian besar menggunakan bahan bakar fosil. Mineral seperti lithium, kobalt, dan grafit akan menjadi kunci keberhasilan rencana pembuatan baterai.
"Inisiatif ini juga akan membantu ambisi negara dalam industri elektronik, nuklir dan kedirgantaraan," bunyi pernyataan pemerintah.
Misi ini akan mengintensifkan eksplorasi mineral kritis di dalam negeri dan di daerah lepas pantai. Serta bertujuan untuk menciptakan proses persetujuan peraturan jalur cepat untuk proyek-proyek tersebut, selain menawarkan insentif keuangan untuk eksplorasi dan untuk mempromosikan pemulihan bahan-bahan tersebut dari limbah pertambangan.
Baca Juga: Menguak Perburuan Harta Karun Mineral Berharga Greenland
Pemerintah akan mendorong perusahaan yang dikelola negara dan swasta untuk mengakuisisi aset mineral penting di luar negeri dan meningkatkan perdagangan dengan negara-negara kaya sumber daya, menurut pernyataan itu.
"The National Critical Mineral Mission bakal fokus pada penambangan lokal dan pemrosesan 24 mineral kritis, serta akuisisi blok pertambangan di luar negeri," ungkap Menteri Informasi dan Penyiaran, Ashwini Vaishnaw kepada wartawan seperti dilansir Bloomberg.
Baca Juga: Jackpot, China Temukan Harta Karun Mineral Tanah Jarang 1,15 Juta Ton
Inisiatif tersebut juga akan memberikan dorongan pada bahan daur ulang seperti lithium, kobalt, kalium dan grafit, untuk membantu mengurangi ketergantungan negara pada impor. India tercatat hampir seluruhnya bergantung pada pasokan luar negeri untuk bahan transisi energi, termasuk kobalt, nikel, litium, dan bijih tembaga dan konsentrat, dimana China menjadi pemasok utama.
Rencana ini terkait dengan seruan Perdana Menteri Narendra Modi pada tahun 2020 soal kemandirian ekonomi nasional di tengah pergolakan yang disebabkan oleh pandemi. Sejak itu, India menjadi bagian dari upaya global untuk mendiversifikasi rantai pasokan dari China.
India juga fokus pada implementasi cepat dari beberapa kebijakan untuk memenuhi target transisi hijaunya. Pemerintah Modi berkeinginan meningkatkan lebih dari dua kali lipat kapasitas energi hijau negara pada tahun 2030 dan telah menawarkan insentif untuk pembuatan sistem penyimpanan baterai yang memungkinkan pasokan energi bersih sepanjang waktu.
"Mengingat kerentanan negara terhadap pergeseran geopolitik seputar mineral kritis, misi ini membahas area utama yang menjadi perhatian," kata Rakesh Surana, mitra Deloitte India.
"Dengan meningkatkan swasembada di bidang ini, negara akan berada di posisi yang lebih baik untuk memenuhi kebutuhan energi dan industrinya, sekaligus berkontribusi pada tujuan keberlanjutan jangka panjang," bebernya.
Sementara itu Biro Informasi Pers pemerintah dalam sebuah pernyataan menyakini, misi ini diperkirakan akan menarik investasi sebesar 180 miliar rupee.
Industri baterai juga menjadi sangat penting untuk dekarbonisasi armada transportasi darat India yang sebagian besar menggunakan bahan bakar fosil. Mineral seperti lithium, kobalt, dan grafit akan menjadi kunci keberhasilan rencana pembuatan baterai.
"Inisiatif ini juga akan membantu ambisi negara dalam industri elektronik, nuklir dan kedirgantaraan," bunyi pernyataan pemerintah.
Misi ini akan mengintensifkan eksplorasi mineral kritis di dalam negeri dan di daerah lepas pantai. Serta bertujuan untuk menciptakan proses persetujuan peraturan jalur cepat untuk proyek-proyek tersebut, selain menawarkan insentif keuangan untuk eksplorasi dan untuk mempromosikan pemulihan bahan-bahan tersebut dari limbah pertambangan.
Baca Juga: Menguak Perburuan Harta Karun Mineral Berharga Greenland
Pemerintah akan mendorong perusahaan yang dikelola negara dan swasta untuk mengakuisisi aset mineral penting di luar negeri dan meningkatkan perdagangan dengan negara-negara kaya sumber daya, menurut pernyataan itu.
(akr)
Lihat Juga :
