AS Cabut dari Perjanjian Iklim Paris, Ini yang Perlu Dilakukan Indonesia
Rabu, 05 Februari 2025 - 19:08 WIB
loading...
A
A
A
Menurut Novita, perubahan akibat mundurnya AS tidak berarti Indonesia harus mengendorkan upaya transisi energi di tengah ancaman krisis iklim.
"Sedari awal, pendanaan JETP memang buram terkait realisasinya. Ia cuma pengemasan ulang dari komitmen lama dan didominasi oleh skema utang yang berpotensi membebani Indonesia," ujar Novita.
Pihaknya juga menyayangkan pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang menyebutkan Indonesia tidak perlu terburu-buru melakukan transisi energi dan "terjebak" dalam Perjanjian Paris di tengah mundurnya AS dan belum turunnya dana bantuan transisi energi dari JETP.
"Seharusnya Bahlil menyadari betapa anti-sains dan kontroversial langkah Trump di mata dunia internasional. Jangan malah meniru dan terjebak dalam race to the bottom. Ini seharusnya mendorong kita untuk meningkatkan usaha mitigasi dan adaptasi karena kita rentan pada krisis iklim," ujar Novita.
Baca Juga: 5 KTT Iklim PBB yang Hanya Menghasilkan Retorika Tanpa Aksi Nyata
Berdasarkan laporan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dari 1 Januari-31 Januari 2025, jumlah bencana yang paling banyak terjadi adalah banjir (165 kejadian), disusul cuaca ekstrim (13 kejadian), dan tanah longsor (18 kejadian) yang menyebabkan 635.336 jiwa menderita dan harus mengungsi.
"Sedari awal, pendanaan JETP memang buram terkait realisasinya. Ia cuma pengemasan ulang dari komitmen lama dan didominasi oleh skema utang yang berpotensi membebani Indonesia," ujar Novita.
Pihaknya juga menyayangkan pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia yang menyebutkan Indonesia tidak perlu terburu-buru melakukan transisi energi dan "terjebak" dalam Perjanjian Paris di tengah mundurnya AS dan belum turunnya dana bantuan transisi energi dari JETP.
"Seharusnya Bahlil menyadari betapa anti-sains dan kontroversial langkah Trump di mata dunia internasional. Jangan malah meniru dan terjebak dalam race to the bottom. Ini seharusnya mendorong kita untuk meningkatkan usaha mitigasi dan adaptasi karena kita rentan pada krisis iklim," ujar Novita.
Baca Juga: 5 KTT Iklim PBB yang Hanya Menghasilkan Retorika Tanpa Aksi Nyata
Berdasarkan laporan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dari 1 Januari-31 Januari 2025, jumlah bencana yang paling banyak terjadi adalah banjir (165 kejadian), disusul cuaca ekstrim (13 kejadian), dan tanah longsor (18 kejadian) yang menyebabkan 635.336 jiwa menderita dan harus mengungsi.
Lihat Juga :