Dana PU di APBN Diblokir, Pembangunan IKN Terancam Mangkrak?
Jum'at, 07 Februari 2025 - 07:32 WIB
loading...
Kelanjutan pembangunan IKN kembali dipertanyakan di tengah efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara ( IKN ) kembali dipertanyakan di tengah efisiensi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah. Terbaru Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo mengatakan, saat ini belum ada realisasi anggaran untuk pembangunan IKN .
Dody mengatakan, banyak anggaran Kementerian PU diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkaitan dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sehingga total anggaran Kementerian PU tahun 2025 hanya tersisa Rp29,57 triliun.
Baca Juga: ASN Batal Pindah ke IKN di Januari 2025, Ada Apa?
"Realisasi anggaran IKN belum ada, kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya tidak ada," ujar Dody saat ditemui di Kompleks DPR RI, Kamis (6/2/2025).
Pada kesempatan itu, Dody mengaku hingga saat ini belum ada rencana untuk melakukan kunjungan ke IKN meninjau progres pembangunan infrastruktur dasar yang dianggarkan sebelumnya. Sebab masih fokus untuk melakukan penyesuaian dengan anggaran yang tersedia.
“Beban berat belanja masa lalu ini kan harus dikatakan di-review dan ini pada akhirnya pelan-pelan ya dia harus melepaskan diri juga dari bayang-bayang Jokowi. Itu keniscayaan, gimana lagi,” tambahnya.
Menurutnya, ruang fiskal pemerintah semakin menyempit, terutama akibat lonjakan utang jatuh tempo yang diperkirakan mencapai Rp850 triliun per tahun pada 2025, 2026, hingga 2027.
Selain itu, proyek besar seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) serta program bantuan sosial (bansos) perlu ditinjau dari segi dampak dan efisiensinya. Apalagi, Prabowo juga telah menginstruksikan untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp306 triliun.
“Kalau sekarang sebetulnya kalau kita lihat dengan walaupun tidak mengucapkan IKN kan sudah tidak lagi jadi besar. Ya kemudian dia mencoba mengefektifkan makan bergizi gratis. Kemudian dia mulai menyadari ruang fiskal yang menyempit melakukan penghematan Rp306 triliun,” kata Yanuar.
Dody menjelaskan alokasi anggaran sebesar Rp40,29 triliun meliputi sejumlah sektor mulai dari sumber daya air sebesar Rp1,46 triliun, bina marga sebesar Rp18,32 triliun, cipta karya dengan Rp12,09 triliun, dan perumahan sebesar Rp8,43 triliun.
Dukungan infrastruktur dasar IKN dari sektor sumber daya air mencakup Pengendalian Banjir DAS Sanggal 1A Lanjutan (KIPP), Pengendalian Banjir Sungai Sepaku, Pengendalian Banjir Sungai Sanggal, Pengendalian Banjir Sungai Seluang dan Tengin, Pengendalian Banjir Sungai Pamaluan, Penyempurnaan dan Penataan Kawasan Bendungan Sepaku Semoi, serta Pembangunan Embung KIPP, dan DAS Pamaluan.
Untuk bina marga terkait pembangunan jalan akses menuju masjid di kawasan IKN dan dermaga logistik, jalan sumbu kebangsaan sisi barat dan sisi timur, jalan feeder (distrik), jalan tol Seksi 1, Seksi 3A, Seksi 3B, Seksi 5A, Seksi 5B-1, Seksi 5B-2, Seksi 6A, Seksi 6B dan Seksi 6C-1," lanjut Dody.
Selain itu, sambung Dody, bina marga juga mengerjakan pembangunan bandara VVIP (Sisi Landasan Udara), jalan tol Seksi 1 Balikpapan-Sepinggan Tol Balsam, Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II, dan jalan akses bandara VVIP.
Sedangkan untuk Cipta Karya, Kementerian PU melaksanakan pembangunan IPA dan bangunan pendukung SPAM Sepaku serta jaringan perpipaan, IPAL 1, 2, 3 KIPP IKN serta jaringan perpipaan, TPST 1 KIPP IKN, hingga Pembangunan Sistem Proteksi Kebakaran KIPP tahap satu.
Dody menyampaikan Kementerian PU juga melakukan optimalisasi dan pengelolaan hunian pekerja konstruksi (HPK) IKN, HPK Tahap II, dukungan dormitory PSSI, smart technology rusun ASN dan Hankam, Hunian Vertikal untuk Personil TNI di IKN, dan Hunian Modular TNI.
"Kemudian, bangunan gedung kawasan Istana Kepresidenan, gedung dan kawasan Kantor Kementerian Koordinator, Kantor Kemensetneg, Kantor Kejaksaan Agung, Kantor Korvet Kementerian PUPR, dan Kantor OIKN, Sarana dan Prasarana Pemerintahan II dan III," pungkas Dody.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai menghadiri rapat terbatas mengenai IKN pada Senin (3/2/2025).
Baca Juga: Anggaran IKN Diblokir Sri Mulyani, Menteri PU: Anggarannya Tidak Ada
“Terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan dan beliau sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besaran kurang lebih Rp48,8 triliun 2025 hingga 2029 ini. Tentu nanti digunakan sesuai dengan pertahapan dan juga rencana yang telah ditetapkan sejak awal,” kata AHY dalam keterangannya.
Dody mengatakan, banyak anggaran Kementerian PU diblokir oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkaitan dengan adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sehingga total anggaran Kementerian PU tahun 2025 hanya tersisa Rp29,57 triliun.
Baca Juga: ASN Batal Pindah ke IKN di Januari 2025, Ada Apa?
"Realisasi anggaran IKN belum ada, kan anggaran kita diblokir semua. Anggarannya tidak ada," ujar Dody saat ditemui di Kompleks DPR RI, Kamis (6/2/2025).
Pada kesempatan itu, Dody mengaku hingga saat ini belum ada rencana untuk melakukan kunjungan ke IKN meninjau progres pembangunan infrastruktur dasar yang dianggarkan sebelumnya. Sebab masih fokus untuk melakukan penyesuaian dengan anggaran yang tersedia.
Pembangunan IKN Jadi Beban APBN?
Apa yang dilakukan Presiden sejalan dengan Pengamat Ekonomi, Yanuar Rizki yang sebelumnya mengatakan harus mengevaluasi belanja negara yang diwariskan dari era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Langkah ini dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan fiskal di tengah tekanan utang jatuh tempo yang terus meningkat.“Beban berat belanja masa lalu ini kan harus dikatakan di-review dan ini pada akhirnya pelan-pelan ya dia harus melepaskan diri juga dari bayang-bayang Jokowi. Itu keniscayaan, gimana lagi,” tambahnya.
Menurutnya, ruang fiskal pemerintah semakin menyempit, terutama akibat lonjakan utang jatuh tempo yang diperkirakan mencapai Rp850 triliun per tahun pada 2025, 2026, hingga 2027.
Selain itu, proyek besar seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) serta program bantuan sosial (bansos) perlu ditinjau dari segi dampak dan efisiensinya. Apalagi, Prabowo juga telah menginstruksikan untuk melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp306 triliun.
“Kalau sekarang sebetulnya kalau kita lihat dengan walaupun tidak mengucapkan IKN kan sudah tidak lagi jadi besar. Ya kemudian dia mencoba mengefektifkan makan bergizi gratis. Kemudian dia mulai menyadari ruang fiskal yang menyempit melakukan penghematan Rp306 triliun,” kata Yanuar.
Update Pembangunan IKN
Sementara itu sebelumnya dilaporkan pembangunan IKN hingga akhir tahun 2024 mencapai 87,9%. Total anggaran yang sudah digelontorkan hingga akhir 2024 mencapai Rp40,29 triliun.Dody menjelaskan alokasi anggaran sebesar Rp40,29 triliun meliputi sejumlah sektor mulai dari sumber daya air sebesar Rp1,46 triliun, bina marga sebesar Rp18,32 triliun, cipta karya dengan Rp12,09 triliun, dan perumahan sebesar Rp8,43 triliun.
Dukungan infrastruktur dasar IKN dari sektor sumber daya air mencakup Pengendalian Banjir DAS Sanggal 1A Lanjutan (KIPP), Pengendalian Banjir Sungai Sepaku, Pengendalian Banjir Sungai Sanggal, Pengendalian Banjir Sungai Seluang dan Tengin, Pengendalian Banjir Sungai Pamaluan, Penyempurnaan dan Penataan Kawasan Bendungan Sepaku Semoi, serta Pembangunan Embung KIPP, dan DAS Pamaluan.
Untuk bina marga terkait pembangunan jalan akses menuju masjid di kawasan IKN dan dermaga logistik, jalan sumbu kebangsaan sisi barat dan sisi timur, jalan feeder (distrik), jalan tol Seksi 1, Seksi 3A, Seksi 3B, Seksi 5A, Seksi 5B-1, Seksi 5B-2, Seksi 6A, Seksi 6B dan Seksi 6C-1," lanjut Dody.
Selain itu, sambung Dody, bina marga juga mengerjakan pembangunan bandara VVIP (Sisi Landasan Udara), jalan tol Seksi 1 Balikpapan-Sepinggan Tol Balsam, Duplikasi Jembatan Pulau Balang Bentang Pendek II, dan jalan akses bandara VVIP.
Sedangkan untuk Cipta Karya, Kementerian PU melaksanakan pembangunan IPA dan bangunan pendukung SPAM Sepaku serta jaringan perpipaan, IPAL 1, 2, 3 KIPP IKN serta jaringan perpipaan, TPST 1 KIPP IKN, hingga Pembangunan Sistem Proteksi Kebakaran KIPP tahap satu.
Dody menyampaikan Kementerian PU juga melakukan optimalisasi dan pengelolaan hunian pekerja konstruksi (HPK) IKN, HPK Tahap II, dukungan dormitory PSSI, smart technology rusun ASN dan Hankam, Hunian Vertikal untuk Personil TNI di IKN, dan Hunian Modular TNI.
"Kemudian, bangunan gedung kawasan Istana Kepresidenan, gedung dan kawasan Kantor Kementerian Koordinator, Kantor Kemensetneg, Kantor Kejaksaan Agung, Kantor Korvet Kementerian PUPR, dan Kantor OIKN, Sarana dan Prasarana Pemerintahan II dan III," pungkas Dody.
Lanjutkan Pembangunan IKN, Anggaran Rp48,8 Triliun Disiapkan
Sementara itu Presiden Prabowo Subianto memastikan bahwa pembangunan ibu kota Nusantara (IKN) akan terus dilanjutkan. Dirinya juga telah mengalokasikan anggaran Rp48,8 triliun untuk periode 2025- 2029.Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai menghadiri rapat terbatas mengenai IKN pada Senin (3/2/2025).
Baca Juga: Anggaran IKN Diblokir Sri Mulyani, Menteri PU: Anggarannya Tidak Ada
“Terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan dan beliau sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besaran kurang lebih Rp48,8 triliun 2025 hingga 2029 ini. Tentu nanti digunakan sesuai dengan pertahapan dan juga rencana yang telah ditetapkan sejak awal,” kata AHY dalam keterangannya.
(akr)
Lihat Juga :
