Target Swasembada Pangan 2027 Diyakini Mampu Diwujudkan
Minggu, 09 Februari 2025 - 07:49 WIB
loading...
Target swasembada pangan pada tahun 2027 diyakini berpeluang besar untuk dapat diwujudkan. FOTO/Ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Target swasembada pangan , khususnya beras, pada tahun 2027 oleh Presiden Prabowo Subianto diyakini berpeluang besar untuk dapat terwujud. Sebab, selain memiliki potensi sumber daya lahan pertanian yang luas, Indonesia juga telah membuktikan mampu mencapai swasembada pada tahun 1984.
Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy dalam diskusi Forwatan bertema "Menyongsong Swasembada Pangan 2027" menuturkan, Indonesia memiliki lahan seluas 191,09 juta hektare (ha). Sekitar 9,44 juta ha di antaranya adalah lahan basah non-rawa. Sementara lahan rawa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke mencapai 31,12 juta ha.
"Dari luasan lahan rawa tersebut yang dapat digunakan sebagai lahan pertanian produktif sekitar 12,23 juta ha. Artinya apa? Kalau kita dapat mengoptimalkan lahan rawa 1 juta ha saja, maka dampaknya akan besar," kata Sarwo Edhy dalam keterangannya, dikutip Minggu (9/2/2025).
Baca Juga: Prabowo Targetkan Sebelum 4 Tahun Swasembada Pangan
Dia menambahkan, jika pemerintah mampu mampu mengoptimalkan hingga 3 juta ha lahan tambahan, maka Indonesia dipastikan bisa memenuhi kebutuhan pangan untuk 400-500 juta penduduk. Karena itu, kata Edhy, cita-cita bangsa Indonesia bukan hanya swasembada pangan, namun untuk menjadi lumbung dunia. "Kalau saya optimistis, yang penting bagaimana kita bisa mengoptimalkan lahan-lahan atau sumber daya lahan yang ada di Indonesia," tegasnya.
Dia menambahkan, Indonesia juga memiliki 144 juta ha lahan kering yang berpotensi besar untuk mendukung ketahanan pangan. Peluang ini menurutnya semakin besar jika teknologi seperti desalinasi, yang telah diterapkan di negara-negara seperti Arab dan Ethiopia, dapat diimplementasikan di Indonesia.
Dalam diskusi tersebut, Sarwo Edhy juga menyampaikan sejumlah kebijakan Bapanas di sektor hilir untuk mewujudkan swasembada pangan tahun 2027. Di antaranya, menaikkan harga gabah kering panen (GKP) menjadi Rp6.500 dari sebelumnya Rp6.000/kg. Selain menetapkan kenaikan HPP GKP, Bapanas juga menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan penyerapan 3 juta ton setara beras selama Tahun 2025.
"Ini menindaklanjuti Rakortas di lapangan bahwa Kepala Bapanas menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan penyerapan gabah dan beras di dalam negeri tahun 2025 dengan target 3 juta ton, semoga terlaksana dengan baik," ujarnya.
Terakhir, Bapanas juga mengkampanyekan setop boros pangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), makanan yang terbuang 31 persen. Dengan rincian 17 persen di antaranya sampah makan dan 14 persen food loss. "Saya berpikir bahwa kalau 10 persen saja kita hemat, contoh misalnya beras, beras itu kebutuhan 1 tahun itu 30,6 juta ton beras. Kalau kita bisa hemat 10 persen maka bisa kita berhemat sekitar 3 juta ton beras. Kalau tahun lalu kita impor 4 juta, seharusnya impornya cuma 1 juta," tandasnya.
Baca Juga: Sawit Aset Strategis Dukung Swasembada Pangan dan Energi
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) Mulyono Machmur menekankan peran penting HKTI dalam mendukung pencapaian swasembada pangan. Salah satu kontribusi HKTI dalam upaya ini adalah mengusulkan angka HPP yang dapat memberikan kepastian bagi petani. "Jadi kami juga berkontribusi bagaimana petani itu paling tidak untunglah minimal 30 persen dari input dan outputnya," kata Mulyono.
Dia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengusulkan penyederhanaan distribusi subsidi kepada petani. Penyederhanaan distribusi subsidi ini penting agar bantuan dapat tepat sasaran dan mempermudah akses petani terhadap berbagai bantuan yang diberikan pemerintah.
Terkait swasembada pangan, Mulyono menyebutkan bahwa kisah sukses swasembada tahun 1984 tak lepas dari terciptanya eksosistem yang saat itu bernama catur sarana yang terdiri dari lembaga permodalaan BRI unit desa, kios sarana produksi, penyuluh pertanian dan KUD sebagai lembaga offtaker atau pembeli hasil pertanian. "Perpaduan mobilisasi dan partisipasi menjadi sinergi terwujudnya swasembada beras pada waktu itu," tuturnya.
Sementara itu, Direktur Irigasi Pertanian, Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) Dhani Gartina menegaskan, pemerintah akan terus memberikan dukungan melalui berbagai program strategis yang berfokus pada penguatan irigasi dan pompanisasi, termasuk optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan. "Kami optimis dengan penguatan irigasi dan pompanisasi serta optimalisasi pemanfaatan lahan dapat mewujudkan swasembada pangan," tandasnya.
Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) Sarwo Edhy dalam diskusi Forwatan bertema "Menyongsong Swasembada Pangan 2027" menuturkan, Indonesia memiliki lahan seluas 191,09 juta hektare (ha). Sekitar 9,44 juta ha di antaranya adalah lahan basah non-rawa. Sementara lahan rawa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke mencapai 31,12 juta ha.
"Dari luasan lahan rawa tersebut yang dapat digunakan sebagai lahan pertanian produktif sekitar 12,23 juta ha. Artinya apa? Kalau kita dapat mengoptimalkan lahan rawa 1 juta ha saja, maka dampaknya akan besar," kata Sarwo Edhy dalam keterangannya, dikutip Minggu (9/2/2025).
Baca Juga: Prabowo Targetkan Sebelum 4 Tahun Swasembada Pangan
Dia menambahkan, jika pemerintah mampu mampu mengoptimalkan hingga 3 juta ha lahan tambahan, maka Indonesia dipastikan bisa memenuhi kebutuhan pangan untuk 400-500 juta penduduk. Karena itu, kata Edhy, cita-cita bangsa Indonesia bukan hanya swasembada pangan, namun untuk menjadi lumbung dunia. "Kalau saya optimistis, yang penting bagaimana kita bisa mengoptimalkan lahan-lahan atau sumber daya lahan yang ada di Indonesia," tegasnya.
Dia menambahkan, Indonesia juga memiliki 144 juta ha lahan kering yang berpotensi besar untuk mendukung ketahanan pangan. Peluang ini menurutnya semakin besar jika teknologi seperti desalinasi, yang telah diterapkan di negara-negara seperti Arab dan Ethiopia, dapat diimplementasikan di Indonesia.
Dalam diskusi tersebut, Sarwo Edhy juga menyampaikan sejumlah kebijakan Bapanas di sektor hilir untuk mewujudkan swasembada pangan tahun 2027. Di antaranya, menaikkan harga gabah kering panen (GKP) menjadi Rp6.500 dari sebelumnya Rp6.000/kg. Selain menetapkan kenaikan HPP GKP, Bapanas juga menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan penyerapan 3 juta ton setara beras selama Tahun 2025.
"Ini menindaklanjuti Rakortas di lapangan bahwa Kepala Bapanas menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan penyerapan gabah dan beras di dalam negeri tahun 2025 dengan target 3 juta ton, semoga terlaksana dengan baik," ujarnya.
Terakhir, Bapanas juga mengkampanyekan setop boros pangan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), makanan yang terbuang 31 persen. Dengan rincian 17 persen di antaranya sampah makan dan 14 persen food loss. "Saya berpikir bahwa kalau 10 persen saja kita hemat, contoh misalnya beras, beras itu kebutuhan 1 tahun itu 30,6 juta ton beras. Kalau kita bisa hemat 10 persen maka bisa kita berhemat sekitar 3 juta ton beras. Kalau tahun lalu kita impor 4 juta, seharusnya impornya cuma 1 juta," tandasnya.
Baca Juga: Sawit Aset Strategis Dukung Swasembada Pangan dan Energi
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPN HKTI) Mulyono Machmur menekankan peran penting HKTI dalam mendukung pencapaian swasembada pangan. Salah satu kontribusi HKTI dalam upaya ini adalah mengusulkan angka HPP yang dapat memberikan kepastian bagi petani. "Jadi kami juga berkontribusi bagaimana petani itu paling tidak untunglah minimal 30 persen dari input dan outputnya," kata Mulyono.
Dia juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengusulkan penyederhanaan distribusi subsidi kepada petani. Penyederhanaan distribusi subsidi ini penting agar bantuan dapat tepat sasaran dan mempermudah akses petani terhadap berbagai bantuan yang diberikan pemerintah.
Terkait swasembada pangan, Mulyono menyebutkan bahwa kisah sukses swasembada tahun 1984 tak lepas dari terciptanya eksosistem yang saat itu bernama catur sarana yang terdiri dari lembaga permodalaan BRI unit desa, kios sarana produksi, penyuluh pertanian dan KUD sebagai lembaga offtaker atau pembeli hasil pertanian. "Perpaduan mobilisasi dan partisipasi menjadi sinergi terwujudnya swasembada beras pada waktu itu," tuturnya.
Sementara itu, Direktur Irigasi Pertanian, Ditjen Sarana dan Prasarana Pertanian, Kementerian Pertanian (Kementan) Dhani Gartina menegaskan, pemerintah akan terus memberikan dukungan melalui berbagai program strategis yang berfokus pada penguatan irigasi dan pompanisasi, termasuk optimalisasi pemanfaatan teknologi dalam pertanian untuk mewujudkan swasembada pangan. "Kami optimis dengan penguatan irigasi dan pompanisasi serta optimalisasi pemanfaatan lahan dapat mewujudkan swasembada pangan," tandasnya.
(fjo)
Lihat Juga :
