Perkuat Industri Petrokimia RI, Pemerintah Perlu Contoh Korsel
Selasa, 11 Februari 2025 - 20:20 WIB
loading...
Industri petrokimia Indonesia tengah menghadapi tekanan akibat meningkatnya impor bahan baku plastik dan produk jadi dengan harga dumping. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Industri petrokimia Indonesia tengah menghadapi tekanan akibat meningkatnya impor bahan baku plastik dan produk jadi dengan harga dumping. Hal ini menurunkan utilisasi industri dalam negeri dan memperkecil pangsa pasar produk lokal.
Ketua Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas), Suhat Miyarso, mengungkapkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, industri petrokimia dan hilir plastik mengalami tekanan berat terjadi akibat penurunan pemasaran, rendahnya operating rate dampak dari banjirnya bahan baku import, ditengah kondisi kelebihan supply bahan baku global serta naiknya harga bahan baku dan gas. Saat ini Inaplas megajukan petisi safeguard LLDPE melalui KPPI Kementerian Perdagangan.
"Saat ini, utilisasi produksi nasional Polyethylene (PE) dan Polypropylene (PP) hanya sekitar 60%, jauh dari kapasitas maksimalnya masing-masing 1,2 juta ton dan 935.000 ton per tahun. Akibat ketidakpastian pasar dan tekanan impor, beberapa proyek petrokimia besar yang direncanakan pada 2023 tertunda atau dikaji ulang," terang Suhat pada Selasa (11/2/2025).
Baca Juga: Investasi Industri Petrokimia Perlu Kepastian Regulasi
Untuk mengatasi tantangan ini, Inaplas terus mendorong pemerintah menerapkan kebijakan yang melindungi industri dalam negeri, termasuk anti-dumping, safeguard, dan SNI wajib untuk produk petrokimia. Tanpa langkah strategis, industri petrokimia nasional akan terus tertekan. "Indonesia bisa meniru kebijakan Korea Selatan untuk memperkuat daya saing dan keberlanjutannya," kata Suhat.
Menghadapi krisis ini, Pemerintah Korsel melonggarkan regulasi untuk mendukung industri petrokimia. Kawasan utama seperti Yeosu, Ulsan, dan Daesan ditetapkan sebagai Industrial Crisis Response Areas, sehingga mendapat akses bantuan finansial dan kebijakan strategis.
Strategi yang diterapkan meliputi restrukturisasi bisnis melalui insentif pajak, bantuan keuangan hingga ₩3 triliun atau USD2,1 miliar, perpanjangan jatuh tempo pinjaman, serta pembebasan bea masuk minyak mentah untuk produksi nafta hingga akhir 2025. Pemerintah Korsel juga mendorong investasi R&D dalam bahan kimia khusus bernilai tinggi dan ramah lingkungan, serta mempercepat pembangunan terminal etana dan tangki penyimpanan untuk memastikan pasokan bahan baku lebih efisien.
Ketua Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas), Suhat Miyarso, mengungkapkan bahwa dalam tiga tahun terakhir, industri petrokimia dan hilir plastik mengalami tekanan berat terjadi akibat penurunan pemasaran, rendahnya operating rate dampak dari banjirnya bahan baku import, ditengah kondisi kelebihan supply bahan baku global serta naiknya harga bahan baku dan gas. Saat ini Inaplas megajukan petisi safeguard LLDPE melalui KPPI Kementerian Perdagangan.
"Saat ini, utilisasi produksi nasional Polyethylene (PE) dan Polypropylene (PP) hanya sekitar 60%, jauh dari kapasitas maksimalnya masing-masing 1,2 juta ton dan 935.000 ton per tahun. Akibat ketidakpastian pasar dan tekanan impor, beberapa proyek petrokimia besar yang direncanakan pada 2023 tertunda atau dikaji ulang," terang Suhat pada Selasa (11/2/2025).
Baca Juga: Investasi Industri Petrokimia Perlu Kepastian Regulasi
Untuk mengatasi tantangan ini, Inaplas terus mendorong pemerintah menerapkan kebijakan yang melindungi industri dalam negeri, termasuk anti-dumping, safeguard, dan SNI wajib untuk produk petrokimia. Tanpa langkah strategis, industri petrokimia nasional akan terus tertekan. "Indonesia bisa meniru kebijakan Korea Selatan untuk memperkuat daya saing dan keberlanjutannya," kata Suhat.
Menghadapi krisis ini, Pemerintah Korsel melonggarkan regulasi untuk mendukung industri petrokimia. Kawasan utama seperti Yeosu, Ulsan, dan Daesan ditetapkan sebagai Industrial Crisis Response Areas, sehingga mendapat akses bantuan finansial dan kebijakan strategis.
Strategi yang diterapkan meliputi restrukturisasi bisnis melalui insentif pajak, bantuan keuangan hingga ₩3 triliun atau USD2,1 miliar, perpanjangan jatuh tempo pinjaman, serta pembebasan bea masuk minyak mentah untuk produksi nafta hingga akhir 2025. Pemerintah Korsel juga mendorong investasi R&D dalam bahan kimia khusus bernilai tinggi dan ramah lingkungan, serta mempercepat pembangunan terminal etana dan tangki penyimpanan untuk memastikan pasokan bahan baku lebih efisien.
Lihat Juga :
