Daftar 5 Kementerian yang Kena Efisiensi Paling Besar, Anggaran KemenPU Nyaris Dibabat Habis

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Target efisiensi anggaran Rp306,7 triliun, dengan rincian Rp256,1 triliun dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) dan Rp50,6 triliun dari belanja transfer ke daerah (TKD).

Sejumlah K/L sudah melakukan penyesuaian belanja operasional, antara lain dengan memperbanyak working from anywhere (WFA), membatasi jam kerja kantor sampai pukul 16.00, mengurangi perjalanan dinas, efisiensi pemakaian listrik, AC, dan alat tulis kantor, menghilangkan operasional jemputan pegawai, hingga mengoptimalkan rapat-rapat secara daring.

Daftar kementerian/lembaga yang anggarannya dipangkas besar-besaran:

1. Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Pekerjaan Umum menjadi salah satu instansi yang paling terdampak. Anggaran Kementerian PU dipangkas dari Rp110,95 triliun menjadi Rp29,57 triliun.

Adapun anggaran belanja infrastruktur di Kementerian PU bahkan dipangkas lebih dari 75% menjadi Rp22,3 triliun. Adapun dampaknya anggaran IKN diblokir. Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan anggaran untuk pembangunan IKN belum terealisasi.

"Realisasi anggaran IKN sepertinya belum ada semua. Anggaran kita diblokir semua, jadi belum bisa tanya progres," ujarnya.

Baca Juga: Efisiensi Anggaran Besar-besaran, THR dan Gaji ke-13 PNS Tetap Cair

2. Kementerian Kesehatan

Anggaran Kementerian Kesehatan dipangkas Rp19 triliun dari alokasi pagu anggaran pada 2025 Rp105,7 triliun. Program-program yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat tak terkena efisiensi salah satunya program pemeriksaan kesehatan gratis.

"Yang dipotong adalah semua yang berkaitan dengan meeting-meeting, perjalanan dinas, upacara-upacara, hari-hari perayaan, itu semua dipotong 50%, itu sudah kami potong," ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

3. Kementerian Keuangan

Anggaran Kementerian Keuangan dipangkas 23,23% atau Rp12,36 triliun menjadi Rp40,84 triliun dari pagu anggaran 2025. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan, efisiensi anggaran yang dilakukan tidak berarti mengurangi kualitas kinerja. Langkah ini untuk menata kembali proses kerja agar lebih efektif.

Kemenkeu memiliki komitmen kuat terhadap digitalisasi. Dengan pemanfaatan teknologi ini, menurutnya Kementerian tetap bisa menjalankan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas layanan.

"Kami harus terus beradaptasi dengan sistem yang semakin canggih agar pekerjaan tetap berjalan optimal dengan jumlah sumber daya yang lebih efisien," ujar dia.

4. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dipotong 23,95% atau sebesar Rp8,03 triliun, dari anggaran belanja awal sebesar Rp33,5 triliun. Penghematan anggaran dilakukan pada pembelian alat kantor, kegiatan serimonial, perjalanan dinas, hingga analisis dan kajian.

Baca Juga: Sri Mulyani Bakal Cari Utang Luar Negeri Rp128 Triliun di 2025, Buat Apa?

5. Kemenko Perekonomian

Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dipangkas lebih dari setengah alokasi APBN 2025. "Terkait dengan efisiensi anggaran, kementerian Kemenko Perekonomian dipotong 52,5%," kata Airlangga.

Pagu anggaran Kemenko Perekonomian dalam APBN 2025 dipatok Rp459,76 miliar turun Rp 64,2 miliar atau 12,25% dibandigkan tahun lalu Rp 524,04 miliar. Dengan adanya pemangkasan tersebut, anggaran Kemenko Perekonomian hanya tersisa Rp 218 miliar pada tahun ini.

Pemotongan anggaran ini berdampak dalam penghematan penggunaan listrik di Kantor Kemenko Perekonomian. "Jadi untuk menunjukkan simbol bahwa kita dipotong memang lampu dimatikan. Supaya wartawan berasa," ungkap Airlangga.