Anggaran Otorita IKN Kena Potong Rp1,15 Triliun, Pak Bas Ungkap Dampaknya
Rabu, 12 Februari 2025 - 16:55 WIB
loading...
Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono blak-blakan di depan DPR soal pemotongan anggaran Otorita IKN 2025 serta dampaknya. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengungkap efisiensi pagu awal OIKN untuk Tahun Anggaran (TA) 2025 ditetapkan sebesar Rp1,53 triliun. Basuki mengatakan, keputusan pemangkasan anggaran pagu awal OIKN ini telah disepakati dalam Rapat Koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Selasa, 11 Februari 2025.
“Hasil rekonstruksi anggaran yang telah dilakukan kemarin Selasa 11 (Februari) antara Otorita IKN dengan Kementerian Keuangan dengan Ditjen Anggaran dan Perbendaharaan telah menghasilkan Efisiensi anggaran untuk dipa awal OIKN sebesar Rp1,15 triliun yang ditujukan untuk efisiensi perjalanan dinas, kajian-kajian, seminar, FGD, terutama perjalanan dinas luar negeri kegiatan-kegiatan seremonial dan untuk kegiatan ATK,” kata Basuki dalam Raker Bersama Komisi II DPR RI, Rabu (12/2/2025).
Baca Juga: Anggaran IKN Diblokir, DPR Dukung Prabowo Hentikan Sementara Proyeknya
Dengan demikian, Basuki melanjutkan, sisa pagu awal OIKN Tahun Anggaran (TA) 2025 menjadi Rp5,242 triliun dari pagu awal yang ditetapkan sebesar Rp6,395 triliun. Basuki juga memastikan belanja pegawai tak akan terganggu dengan adanya pemangkasan anggaran ini. Di mana, anggaran gaji pegawai ditetapkan sebesar Rp199,98 miliar pada TA 2025.
“Jadi dengan demikian dari pagu di awal yang disepakati, yang diserahkan oleh pak Presiden pada awal Desember lalu di Istana Merdeka sebesar Rp6,395 triliun dengan efisiensi Rp1,153 triliun pagu yang akan dibelanjakan dipa awal Otorita IKN tahun 2025 sebesar Rp5,242 triliun, belanja pegawai adalah Rp199,98 miliar,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pak Bas -sapaan akrab Basuki Hadimuljono- menekankan bahwa efisiensi itu berlaku pada dipa awal OIKN yang ditetapkan sebelum Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas (ratas) mengenai kelanjutan pembangunan IKN pada 21 Januari 2025 di Istana. Dimana, Presiden setuju penambahan anggaran pembangunan IKN menjadi Rp48,8 triliun.
Baca Juga: Anggaran Diblokir Prabowo, Istana Blak-blakan Soal Nasib Pembangunan IKN
“Ini tadi sebagian untuk pengelolaan prasarana dan sarana yang dibangun pada periode 2022-2024 dan juga untuk meluruskan paket baru di Otorita IKN melalui Dipa awal. Dipa awal ini adalah sebelum rapat terbatas pada tanggal 21 Januari 2025 yang pada saat itu bapak Presiden telah menyetujui anggaran Otorita sebesar Rp48,8 triliun. Ini nanti yang akan kami laporkan keseluruhan 2025 nanti. Kalau efisiensi ini untuk dipa awal Rp6,39 triliun menjadi Rp5,042 triliun,” pungkasnya.
“Hasil rekonstruksi anggaran yang telah dilakukan kemarin Selasa 11 (Februari) antara Otorita IKN dengan Kementerian Keuangan dengan Ditjen Anggaran dan Perbendaharaan telah menghasilkan Efisiensi anggaran untuk dipa awal OIKN sebesar Rp1,15 triliun yang ditujukan untuk efisiensi perjalanan dinas, kajian-kajian, seminar, FGD, terutama perjalanan dinas luar negeri kegiatan-kegiatan seremonial dan untuk kegiatan ATK,” kata Basuki dalam Raker Bersama Komisi II DPR RI, Rabu (12/2/2025).
Baca Juga: Anggaran IKN Diblokir, DPR Dukung Prabowo Hentikan Sementara Proyeknya
Dengan demikian, Basuki melanjutkan, sisa pagu awal OIKN Tahun Anggaran (TA) 2025 menjadi Rp5,242 triliun dari pagu awal yang ditetapkan sebesar Rp6,395 triliun. Basuki juga memastikan belanja pegawai tak akan terganggu dengan adanya pemangkasan anggaran ini. Di mana, anggaran gaji pegawai ditetapkan sebesar Rp199,98 miliar pada TA 2025.
“Jadi dengan demikian dari pagu di awal yang disepakati, yang diserahkan oleh pak Presiden pada awal Desember lalu di Istana Merdeka sebesar Rp6,395 triliun dengan efisiensi Rp1,153 triliun pagu yang akan dibelanjakan dipa awal Otorita IKN tahun 2025 sebesar Rp5,242 triliun, belanja pegawai adalah Rp199,98 miliar,” jelasnya.
Lebih lanjut, Pak Bas -sapaan akrab Basuki Hadimuljono- menekankan bahwa efisiensi itu berlaku pada dipa awal OIKN yang ditetapkan sebelum Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas (ratas) mengenai kelanjutan pembangunan IKN pada 21 Januari 2025 di Istana. Dimana, Presiden setuju penambahan anggaran pembangunan IKN menjadi Rp48,8 triliun.
Baca Juga: Anggaran Diblokir Prabowo, Istana Blak-blakan Soal Nasib Pembangunan IKN
“Ini tadi sebagian untuk pengelolaan prasarana dan sarana yang dibangun pada periode 2022-2024 dan juga untuk meluruskan paket baru di Otorita IKN melalui Dipa awal. Dipa awal ini adalah sebelum rapat terbatas pada tanggal 21 Januari 2025 yang pada saat itu bapak Presiden telah menyetujui anggaran Otorita sebesar Rp48,8 triliun. Ini nanti yang akan kami laporkan keseluruhan 2025 nanti. Kalau efisiensi ini untuk dipa awal Rp6,39 triliun menjadi Rp5,042 triliun,” pungkasnya.
(akr)
Lihat Juga :
