Daftar Proyek Tol Berpotensi Mangkrak Imbas Efisiensi Anggaran KemenPU
loading...
Daftar proyek tol berpotensi mangkrak imbas efisiensi anggaran KemenPU. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PU (Pekerjaan Umum), Rachman Arief Dienaputra mengungkapkan sejumlah proyek KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) akan terdampak imbas efisiensi anggaran dari Pagu Awal 110,95 triliun menjadi Rp50,48 triliun.
Rachman Arief menjelaskan salah dampak terhadap proyek adalah dengan melakukan pertimbangan atau evaluasi ulang pada proyek KBPU yang memerlukan dukungan pemerintah, baik dukungan konstruksi atau pembebasan lahan.
"Kemarin saya lapor pak Menteri, pada saat ada kebutuhan dukungan konstruksi yang cukup besar, itu harus kita evaluasi dulu. Karena kan kita alokasinya sekarang sedang terbatas," ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR, dikutip Sabtu (15/2/2025).
Beberapa proyek yang berpotensi mangkrak imbas adanya efisiensi anggaran Kementerian PU misalnya rencana pembangunan Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi yang berlokasi di pulau Dewata Bali. Proyek ini dinilai memerlukan dukungan konstruksi dari pemerintah yang tidak kecil sehingga masuk dalam evaluasi ulang rencana pembangunan proyek.
Wacana pembangunan jalan tol ini sudah ada sejak era Presiden Ke-7 Joko Widodo, yang akan menghubungkan wilayah Bali bagian selatan dengan Bali bagian Utara. Pada dokumen awal, Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi rencananya terbagi menjadi 3 Seksi. Dengan Seksi 1 Gilimanuk-Pekutatan sepanjang 53,6 km, Seksi 2 Pekutatan-Soka sepanjang 24,3 km dan Seksi 3 Soka-Mengwi sepanjang 18,9 km.
"Kita evaluasi dulu (pembangunan tol Gilimanuk - Mengwi), kalau saya bilang tidak jadi dibangun, mungkin siapa tahu berubah ya. Misal dari Pemerintah, oh itu dibutuhkan karena buat Bandara Bali Utara, atau untuk pengembangan kawasan Bali yang dibutuhkan," tambahnya.
Senasib, Rencana pembangunan Jalan tol Getaci (Gedebage - Tasikmalaya - Ciamis) terancam batal untuk dibangun. Sebab memerlukan dukungan konstruksi cukup besar dari Pemerintah sehingga rencana tersebut masih dievaluasi ulang.
Proyek tol Getaci memiliki panjang 103,3 Km dengan perkiraan nilai investasi Rp37,64 triliun. Pembangunan jalan tol ini menggunakan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha), penyediaan lahan ditanggung pemerintah lewat status PSN, sedangkan biaya konstruksi akan dibebankan kepada investor.
"Misalnya dia diperlukan untuk mempercepat koneksi dari Kota Bandung ke Timur Bandung, atau ke Garut, Tasik, Ciamis, itu diminta untuk dihidupkan lagi, itu bisa dihidupkan lagi. Tapi kita perlu evaluasi lagi, karena itu dukungan konstruksinya sangat besar," kata Rachman Arief.
"Jadi tergantung situasinya, kalau (proyek infrastruktur) memerlukan dukungan pemerintah kita akan evaluasi, kalau tanpa dukungan pemerintah kita akan dorong," tambahnya.
Tidak hanya kedua proyek diatas, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, saat ini ada 3 ruas yang tengah mengusulkan adanya dukungan konstruksi pemerintah. Seperti, proyek Jakarta – Cikampek (Japek) II Selatan, Yogyakarta – Bawen dan Bekasi – Cawang – Kampung Melayu (Becakayu).
Proyek Japek II Selatan rencananya akan membentang dari Jatiasih, Kota Bekasi sampai Sadang, Kab. Purwakarta sepanjang 62 Km. Proyek pengerjaan ini terbagi dalam 3 paket, paket 1 sepanjang 9,3 Km yang mulai masuk dari SS Jatiasih - SS Setu, Paket 2 sepanjang 27,5 Km terbagi dalam Paket 2A dan 2B yang membelah kabupaten Bekasi, mulai dari SS Setu - SS Taman Mekar. Sedangkan Paket 3, yang saat ini dalam proses konstruksi sepanjang 27,85 Km yang membelah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta mulai dari SS Tamanmekar - SS Sadang
Sedangkan rencana pembangunan jalan tol Yogyakarta - Bawen memiliki panjang 75,82 Km. Pembangunan jalan tol Yogyakarta - Bawen terdiri dalam 3 tahap, tahap 1 Segmen Kartasura-Klaten (22,30 km) yang telah beroperasi dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada September 2024. Segmen Purwomartani-Maguwoharjo (3,625 km) dan Segmen Trihanggo- Junction (JC) Sleman (3,25 km). Selanjutnya Tahap 2 Segmen JC Sleman-Purworejo (38,57 km) dan Tahap 3 Segmen Maguwoharjo-Trihanggo (8,75 km) yang secara bertahap telah memasuki tahap pembebasan lahan dan konstruksi.
Selain itu, Kementerian PU juga telah melelang untuk pembangunan Jalan tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Becakayu) seksi 2B sepanjang 6,9 Km yang akan menghubungkan wilayah Kota Bekasi hingga Kabupaten Bekasi.
"Intinya gini, semua KPBU yang tidak memerlukan dukungan pemerintah akan jalan. Kita sedang evaluasi, mana yang minim dukungan pemerintah, kita jalan, kalau masih banyak perlu dukungan pemerintah, kita konfirmasi dulu, kira - kira APBN ada tidak," pungkasnya.
Rachman Arief menjelaskan salah dampak terhadap proyek adalah dengan melakukan pertimbangan atau evaluasi ulang pada proyek KBPU yang memerlukan dukungan pemerintah, baik dukungan konstruksi atau pembebasan lahan.
"Kemarin saya lapor pak Menteri, pada saat ada kebutuhan dukungan konstruksi yang cukup besar, itu harus kita evaluasi dulu. Karena kan kita alokasinya sekarang sedang terbatas," ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR, dikutip Sabtu (15/2/2025).
Beberapa proyek yang berpotensi mangkrak imbas adanya efisiensi anggaran Kementerian PU misalnya rencana pembangunan Jalan Tol Gilimanuk - Mengwi yang berlokasi di pulau Dewata Bali. Proyek ini dinilai memerlukan dukungan konstruksi dari pemerintah yang tidak kecil sehingga masuk dalam evaluasi ulang rencana pembangunan proyek.
Wacana pembangunan jalan tol ini sudah ada sejak era Presiden Ke-7 Joko Widodo, yang akan menghubungkan wilayah Bali bagian selatan dengan Bali bagian Utara. Pada dokumen awal, Jalan Tol Gilimanuk-Mengwi rencananya terbagi menjadi 3 Seksi. Dengan Seksi 1 Gilimanuk-Pekutatan sepanjang 53,6 km, Seksi 2 Pekutatan-Soka sepanjang 24,3 km dan Seksi 3 Soka-Mengwi sepanjang 18,9 km.
"Kita evaluasi dulu (pembangunan tol Gilimanuk - Mengwi), kalau saya bilang tidak jadi dibangun, mungkin siapa tahu berubah ya. Misal dari Pemerintah, oh itu dibutuhkan karena buat Bandara Bali Utara, atau untuk pengembangan kawasan Bali yang dibutuhkan," tambahnya.
Senasib, Rencana pembangunan Jalan tol Getaci (Gedebage - Tasikmalaya - Ciamis) terancam batal untuk dibangun. Sebab memerlukan dukungan konstruksi cukup besar dari Pemerintah sehingga rencana tersebut masih dievaluasi ulang.
Proyek tol Getaci memiliki panjang 103,3 Km dengan perkiraan nilai investasi Rp37,64 triliun. Pembangunan jalan tol ini menggunakan skema KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha), penyediaan lahan ditanggung pemerintah lewat status PSN, sedangkan biaya konstruksi akan dibebankan kepada investor.
"Misalnya dia diperlukan untuk mempercepat koneksi dari Kota Bandung ke Timur Bandung, atau ke Garut, Tasik, Ciamis, itu diminta untuk dihidupkan lagi, itu bisa dihidupkan lagi. Tapi kita perlu evaluasi lagi, karena itu dukungan konstruksinya sangat besar," kata Rachman Arief.
"Jadi tergantung situasinya, kalau (proyek infrastruktur) memerlukan dukungan pemerintah kita akan evaluasi, kalau tanpa dukungan pemerintah kita akan dorong," tambahnya.
Tidak hanya kedua proyek diatas, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU, saat ini ada 3 ruas yang tengah mengusulkan adanya dukungan konstruksi pemerintah. Seperti, proyek Jakarta – Cikampek (Japek) II Selatan, Yogyakarta – Bawen dan Bekasi – Cawang – Kampung Melayu (Becakayu).
Proyek Japek II Selatan rencananya akan membentang dari Jatiasih, Kota Bekasi sampai Sadang, Kab. Purwakarta sepanjang 62 Km. Proyek pengerjaan ini terbagi dalam 3 paket, paket 1 sepanjang 9,3 Km yang mulai masuk dari SS Jatiasih - SS Setu, Paket 2 sepanjang 27,5 Km terbagi dalam Paket 2A dan 2B yang membelah kabupaten Bekasi, mulai dari SS Setu - SS Taman Mekar. Sedangkan Paket 3, yang saat ini dalam proses konstruksi sepanjang 27,85 Km yang membelah Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta mulai dari SS Tamanmekar - SS Sadang
Sedangkan rencana pembangunan jalan tol Yogyakarta - Bawen memiliki panjang 75,82 Km. Pembangunan jalan tol Yogyakarta - Bawen terdiri dalam 3 tahap, tahap 1 Segmen Kartasura-Klaten (22,30 km) yang telah beroperasi dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada September 2024. Segmen Purwomartani-Maguwoharjo (3,625 km) dan Segmen Trihanggo- Junction (JC) Sleman (3,25 km). Selanjutnya Tahap 2 Segmen JC Sleman-Purworejo (38,57 km) dan Tahap 3 Segmen Maguwoharjo-Trihanggo (8,75 km) yang secara bertahap telah memasuki tahap pembebasan lahan dan konstruksi.
Selain itu, Kementerian PU juga telah melelang untuk pembangunan Jalan tol Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Becakayu) seksi 2B sepanjang 6,9 Km yang akan menghubungkan wilayah Kota Bekasi hingga Kabupaten Bekasi.
"Intinya gini, semua KPBU yang tidak memerlukan dukungan pemerintah akan jalan. Kita sedang evaluasi, mana yang minim dukungan pemerintah, kita jalan, kalau masih banyak perlu dukungan pemerintah, kita konfirmasi dulu, kira - kira APBN ada tidak," pungkasnya.
(nng)
Lihat Juga :
