Mantull, Sekarang Dokumen Digital juga Kena Kutip Ceban
loading...
Foto/Ilustrasi/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah selesai menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan merevisi UU Bea Meterai No. 13 Tahun 1985. DPR dan pemerintah juga menyepakati kenaikan tarif bea meterai.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, kenaikan tarif itu seiring dengan penetapan single tarif bea meterai sehingga tidak lagi dua tarif. Dengan selesainya RUU, maka tarif bea meterai nantinya akan menjadi sebesar Rp10 ribu. Besaran itu naik dari tarif sebelumya sebesar Rp6 ribu dan Rp3 ribu. ( Baca juga:Sesuai Arahan, Importir Klaim Telah Realisasikan Pembelian Gula Petani )
"Untuk optimalkan dari sisi tarifnya yakni hanya single tarif Rp10 ribu dari yang tadinya dua, tarif Rp3 ribu dan Rp6 ribu," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/9/2020).
Sri mengatakan, RUU tersebut terdiri dari 32 pasal yang salah satunya juga mengatur pemberlakuan bea meterai untuk dokumen-dokumen elektronik. Sehingga pembayarannya juga bisa melelaui sistem elektronik.
"Jadi dengan Undang-Undang Bea Meterai yang baru diharapkan bisa memberlakukan dokumen yang tidak hanya dalam bentuk kertas, namun juga digital. Ini sesuai kemajuan dan perubahan zaman," imbuhnya.
Sri menekankan, setelah selesai pembahasan RUU tersebut di Komisi XI, maka tahap selanjutnya adalah pengambilan keputusan di Rapat Paripurna DPR yang akan datang. ( Baca juga:Politikus Golkar Yakin Indonesia Tak Mungkin Jadi Pangkalan Militer China )
"Sekarang bisa dibuat pengambilan keputusan tingkat satu untuk dibawa ke rapat paripurna. Kita berharap ini memberi manfaat bagi masyarakat dan memperbaiki policy serta instrumen pemerintah," tegasnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, kenaikan tarif itu seiring dengan penetapan single tarif bea meterai sehingga tidak lagi dua tarif. Dengan selesainya RUU, maka tarif bea meterai nantinya akan menjadi sebesar Rp10 ribu. Besaran itu naik dari tarif sebelumya sebesar Rp6 ribu dan Rp3 ribu. ( Baca juga:Sesuai Arahan, Importir Klaim Telah Realisasikan Pembelian Gula Petani )
"Untuk optimalkan dari sisi tarifnya yakni hanya single tarif Rp10 ribu dari yang tadinya dua, tarif Rp3 ribu dan Rp6 ribu," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (3/9/2020).
Sri mengatakan, RUU tersebut terdiri dari 32 pasal yang salah satunya juga mengatur pemberlakuan bea meterai untuk dokumen-dokumen elektronik. Sehingga pembayarannya juga bisa melelaui sistem elektronik.
"Jadi dengan Undang-Undang Bea Meterai yang baru diharapkan bisa memberlakukan dokumen yang tidak hanya dalam bentuk kertas, namun juga digital. Ini sesuai kemajuan dan perubahan zaman," imbuhnya.
Sri menekankan, setelah selesai pembahasan RUU tersebut di Komisi XI, maka tahap selanjutnya adalah pengambilan keputusan di Rapat Paripurna DPR yang akan datang. ( Baca juga:Politikus Golkar Yakin Indonesia Tak Mungkin Jadi Pangkalan Militer China )
"Sekarang bisa dibuat pengambilan keputusan tingkat satu untuk dibawa ke rapat paripurna. Kita berharap ini memberi manfaat bagi masyarakat dan memperbaiki policy serta instrumen pemerintah," tegasnya.
(uka)
Explore More