Dugaan Korupsi Impor Minyak Bisa Rusak Reputasi Pertamina, Ini Efeknya
Sabtu, 01 Maret 2025 - 20:00 WIB
loading...
Kasus dugaan korupsi di tubuh subholding Pertamina dinilai bisa merusak reputasi yang berdampak luas BUMN energi tersebut. FOTO/Ilustrasi/Dok.
A
A
A
JAKARTA - Penahanan sejumlah petinggi subholding Pertamina beserta rekanan atas dugaan korupsi impor minyak dinilai tidak hanya merusak reputasi perusahaan, namun juga berdampak luas bagi BUMN energi nasional tersebut. Skandal yang disebut-sebut merugikan negara hingga Rp193,7 triliun itu berpotensi mempengaruhi arus kas, investasi, serta pertumbuhan Pertamina ke depan.
Ekonom dan pakar kebijakan publik UPNVJ Achmad Nur Hidayat mengatakan, kasus ini dapat mengguncang kepercayaan mitra global dan investor asing terhadap Pertamina. "Mitra internasional, seperti perusahaan energi asing yang bermitra dalam proyek kilang atau eksplorasi, mungkin mengevaluasi ulang risiko bekerja sama dengan Pertamina pasca-skandal ini," kata Achmad dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (1/3/2025).
Reputasi tata kelola yang tercoreng menurutnya akan membuat investor lebih berhati-hati, khawatir akan potensi kerugian finansial akibat praktik curang. Indikasi itu, kata dia, tampak dari besarnya perhatian media internasional yang menyoroti skandal ini. "Peliputan serius media asing menunjukkan perhatian global terhadap isu governance Pertamina," tandasnya.
Baca Juga: Kejagung Beberkan Awal Mula Penyidikan Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Pertamina
Menurut dia, tekanan publik dan investor dapat membuat Pertamina lebih sulit menggaet investasi baru atau pinjaman luar negeri dengan bunga rendah hingga perusahaan membuktikan pembenahan tata kelola. Mitra strategis mungkin menuntut penerapan compliance dan transparansi lebih ketat sebagai syarat kelanjutan investasi.
Reputasi yang tercoreng ini juga mengurangi posisi tawar Pertamina dalam negosiasi internasional, misalnya saat hendak menjalin aliansi strategis atau membeli aset di luar negeri.
Skandal ini, lanjut Achmad, juga memukul kepercayaan publik terhadap Pertamina. Dugaan pengoplosan dalam skandal ini membuat jutaan konsumen BBM Pertamina mempertanyakan apakah produk yang mereka beli benar-benar sesuai spesifikasi. "Efeknya, citra Pertamina di mata konsumen menurun drastis. Pertamina sebelumnya dipandang sebagai penyedia BBM andal, tapi kasus ini menodai reputasi tersebut," tegasnya.
Terganggunya kepercayaan ini, lanjut Achmad, bisa berdampak pada perilaku konsumen – misalnya, konsumen kelas menengah yang mungkin beralih ke SPBU swasta (Shell, BP, Vivo) yang dianggap lebih terjamin kualitasnya, meskipun pilihan itu terbatas jumlahnya.
"Pertamina perlu segera melakukan langkah pemulihan kepercayaan seperti uji kualitas BBM secara terbuka, kampanye jaminan mutu, dan komunikasi intensif bahwa praktik curang telah dihentikan," tandasnya.
Achmad menambahkan, skandal ini bahkan berpotensi menghambat prospek pertumbuhan Pertamina dalam jangka pendek. Alasannya, fokus manajemen dan pemerintah mungkin teralihkan untuk menyelesaikan masalah hukum dan melakukan reformasi internal, sehingga proyek ekspansi bisa tertunda.
"Selain itu, biaya modal Pertamina dapat meningkat jika lembaga pemeringkat atau investor menilai risiko perusahaan naik akibat lemahnya tata kelola, sehingga rencana pendanaan proyek pertumbuhan menjadi lebih mahal," kata dia.
Baca Juga: Tepis Isu Oplosan, Pertamina Tegaskan Kualitas Pertamax Sesuai Spesifikasi
Lebih lanjut, Achmad mengatakan bahwa transparansi hasil investigasi dan penindakan tegas para pelaku akan menjadi kunci memulihkan kepercayaan publik dan mitra. Regulasi dan pengawasan terhadap BUMN energi juga perlu diperketat untuk mencegah kasus serupa di masa depan, termasuk revisi kebijakan tata kelola rantai pasok dan transparansi impor.
"Kasus ini menjadi peringatan penting bahwa ketahanan energi tidak hanya bergantung pada kuantitas suplai, tetapi juga pada transparansi dan integritas tata kelolanya," tegasnya.
Achmad menilai, kasus ini menunjukkan masih adanya celah dalam pengawasan dan implementasi regulasi yang ada. Untuk itu, kata dia, regulasi baru atau revisi bisa dikeluarkan untuk menutup celah yang dimanfaatkan dalam kasus ini.
"Selain itu, aturan internal Pertamina terkait procurement akan diperketat penggunaan broker atau pihak ketiga dalam impor migas mungkin akan diatur lebih ketat atau diawasi secara khusus, mengingat modus mark-up melibatkan pialang minyak," tandasnya.
Secara keseluruhan, tegad Achmad, skandal ini menjadi pelajaran bagi pelaku industri energi bahwa integritas rantai pasok sama pentingnya dengan volume pasok; tata kelola rantai pasok yang baik pada akhirnya mendukung keberlangsungan industri energi jangka panjang.
Ekonom dan pakar kebijakan publik UPNVJ Achmad Nur Hidayat mengatakan, kasus ini dapat mengguncang kepercayaan mitra global dan investor asing terhadap Pertamina. "Mitra internasional, seperti perusahaan energi asing yang bermitra dalam proyek kilang atau eksplorasi, mungkin mengevaluasi ulang risiko bekerja sama dengan Pertamina pasca-skandal ini," kata Achmad dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (1/3/2025).
Reputasi tata kelola yang tercoreng menurutnya akan membuat investor lebih berhati-hati, khawatir akan potensi kerugian finansial akibat praktik curang. Indikasi itu, kata dia, tampak dari besarnya perhatian media internasional yang menyoroti skandal ini. "Peliputan serius media asing menunjukkan perhatian global terhadap isu governance Pertamina," tandasnya.
Baca Juga: Kejagung Beberkan Awal Mula Penyidikan Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak Pertamina
Menurut dia, tekanan publik dan investor dapat membuat Pertamina lebih sulit menggaet investasi baru atau pinjaman luar negeri dengan bunga rendah hingga perusahaan membuktikan pembenahan tata kelola. Mitra strategis mungkin menuntut penerapan compliance dan transparansi lebih ketat sebagai syarat kelanjutan investasi.
Reputasi yang tercoreng ini juga mengurangi posisi tawar Pertamina dalam negosiasi internasional, misalnya saat hendak menjalin aliansi strategis atau membeli aset di luar negeri.
Skandal ini, lanjut Achmad, juga memukul kepercayaan publik terhadap Pertamina. Dugaan pengoplosan dalam skandal ini membuat jutaan konsumen BBM Pertamina mempertanyakan apakah produk yang mereka beli benar-benar sesuai spesifikasi. "Efeknya, citra Pertamina di mata konsumen menurun drastis. Pertamina sebelumnya dipandang sebagai penyedia BBM andal, tapi kasus ini menodai reputasi tersebut," tegasnya.
Terganggunya kepercayaan ini, lanjut Achmad, bisa berdampak pada perilaku konsumen – misalnya, konsumen kelas menengah yang mungkin beralih ke SPBU swasta (Shell, BP, Vivo) yang dianggap lebih terjamin kualitasnya, meskipun pilihan itu terbatas jumlahnya.
"Pertamina perlu segera melakukan langkah pemulihan kepercayaan seperti uji kualitas BBM secara terbuka, kampanye jaminan mutu, dan komunikasi intensif bahwa praktik curang telah dihentikan," tandasnya.
Achmad menambahkan, skandal ini bahkan berpotensi menghambat prospek pertumbuhan Pertamina dalam jangka pendek. Alasannya, fokus manajemen dan pemerintah mungkin teralihkan untuk menyelesaikan masalah hukum dan melakukan reformasi internal, sehingga proyek ekspansi bisa tertunda.
"Selain itu, biaya modal Pertamina dapat meningkat jika lembaga pemeringkat atau investor menilai risiko perusahaan naik akibat lemahnya tata kelola, sehingga rencana pendanaan proyek pertumbuhan menjadi lebih mahal," kata dia.
Baca Juga: Tepis Isu Oplosan, Pertamina Tegaskan Kualitas Pertamax Sesuai Spesifikasi
Lebih lanjut, Achmad mengatakan bahwa transparansi hasil investigasi dan penindakan tegas para pelaku akan menjadi kunci memulihkan kepercayaan publik dan mitra. Regulasi dan pengawasan terhadap BUMN energi juga perlu diperketat untuk mencegah kasus serupa di masa depan, termasuk revisi kebijakan tata kelola rantai pasok dan transparansi impor.
"Kasus ini menjadi peringatan penting bahwa ketahanan energi tidak hanya bergantung pada kuantitas suplai, tetapi juga pada transparansi dan integritas tata kelolanya," tegasnya.
Achmad menilai, kasus ini menunjukkan masih adanya celah dalam pengawasan dan implementasi regulasi yang ada. Untuk itu, kata dia, regulasi baru atau revisi bisa dikeluarkan untuk menutup celah yang dimanfaatkan dalam kasus ini.
"Selain itu, aturan internal Pertamina terkait procurement akan diperketat penggunaan broker atau pihak ketiga dalam impor migas mungkin akan diatur lebih ketat atau diawasi secara khusus, mengingat modus mark-up melibatkan pialang minyak," tandasnya.
Secara keseluruhan, tegad Achmad, skandal ini menjadi pelajaran bagi pelaku industri energi bahwa integritas rantai pasok sama pentingnya dengan volume pasok; tata kelola rantai pasok yang baik pada akhirnya mendukung keberlangsungan industri energi jangka panjang.
(fjo)
Lihat Juga :
