PHK Massal Terpa Industri RI, Indikator Ekonomi Sedang Tak Baik-baik Saja?
Sabtu, 15 Maret 2025 - 15:23 WIB
loading...
A
A
A
Sambung Huda mengatakan, dahulu 1% pertumbuhan ekonomi bisa menyerap hingga lebih dari 400 ribuan tenaga kerja. Saat ini 1% ekonomi hanya menyerap 100 ribuan tenaga kerja saja, sehingga dalam jangka menengah dan panjang, kondisi ini akan memperparah kemiskinan dan ketimpangan.
"Kemudian, ada deindustrialisasi prematur yang menunjukkan kinerja sektor industri manufaktur tidak optimal. Proporsi industri manufaktur terhadap PDB hanya 18%. Padahal 10 tahun yang lalu, proporsi pernah mencapai 20% lebih," tambah Huda.
"PMI juga terus melambat dalam beberapa bulan terakhir yang terus menekan sektor manufaktur. Belum juga ditambah serbuan produk impor yang semakin menekan industri dalam negeri. Ketika dari sisi supply terganggu dan sisi demand belum pulih, maka pertumbuhan ekonomi akan stagnan dan tidak berkualitas," lanjutnya.
Huda menilai jika ini dibiarkan sampai setahun atau dua tahun ke depan, akan lebih banyak tenaga kerja yang ter-PHK. Sementara itu diungkap Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, pemerintah sudah seharusnya mengambil langkah konkret, mengingat PHK massal di industri tekstil dalam negeri semakin marak terjadi.
Adapun langkah yang sepatutnya diambil pemerintah menurut Esther adalah dengan memberikan insentif fiskal seperti penangguhan bayar pajak agar industri bisa tetap bertahan dengan diharapkan tidak lagi terjadi kebangkrutan pabrik.
"Ke depan agar terjadi kebangkrutan pabrik maka sebaiknya memberikan insentif fiskal seperti penangguhan bayar pajak agar mereka yang penting survive dulu," ungkap Esther.
"Insentif moneter juga bisa diberikan dengan subsidi bunga dan mendorong kredit murah, sehingga bila pengusaha mengalami kesulitan keuangan maka mereka bisa hutang dengan bunga yang lebih murah," tambahnya.
Selain itu, untuk meminimalisir dampak PHK massal, Esther juga mendorong agar pemerintah dapat memastikan hak-hak eks pekerja terpenuhi. Langkah ini dinilai penting agar mereka bisa tetap bisa menyambung hidup.
"Kemudian, ada deindustrialisasi prematur yang menunjukkan kinerja sektor industri manufaktur tidak optimal. Proporsi industri manufaktur terhadap PDB hanya 18%. Padahal 10 tahun yang lalu, proporsi pernah mencapai 20% lebih," tambah Huda.
"PMI juga terus melambat dalam beberapa bulan terakhir yang terus menekan sektor manufaktur. Belum juga ditambah serbuan produk impor yang semakin menekan industri dalam negeri. Ketika dari sisi supply terganggu dan sisi demand belum pulih, maka pertumbuhan ekonomi akan stagnan dan tidak berkualitas," lanjutnya.
Huda menilai jika ini dibiarkan sampai setahun atau dua tahun ke depan, akan lebih banyak tenaga kerja yang ter-PHK. Sementara itu diungkap Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, pemerintah sudah seharusnya mengambil langkah konkret, mengingat PHK massal di industri tekstil dalam negeri semakin marak terjadi.
Adapun langkah yang sepatutnya diambil pemerintah menurut Esther adalah dengan memberikan insentif fiskal seperti penangguhan bayar pajak agar industri bisa tetap bertahan dengan diharapkan tidak lagi terjadi kebangkrutan pabrik.
"Ke depan agar terjadi kebangkrutan pabrik maka sebaiknya memberikan insentif fiskal seperti penangguhan bayar pajak agar mereka yang penting survive dulu," ungkap Esther.
"Insentif moneter juga bisa diberikan dengan subsidi bunga dan mendorong kredit murah, sehingga bila pengusaha mengalami kesulitan keuangan maka mereka bisa hutang dengan bunga yang lebih murah," tambahnya.
Selain itu, untuk meminimalisir dampak PHK massal, Esther juga mendorong agar pemerintah dapat memastikan hak-hak eks pekerja terpenuhi. Langkah ini dinilai penting agar mereka bisa tetap bisa menyambung hidup.
Lihat Juga :
