Awan Gelap Ekonomi RI, Mayoritas Para Ahli Sepakat Memburuk dari 3 Bulan Lalu

Selasa, 18 Maret 2025 - 13:40 WIB
loading...
A A A
Menurut para ahli yang menilai kebijakan fiskal Pemerintah RI sejauh ini tidak efektif. Rata-rata tanggapan menunjukkan persepsi negatif -1,05 dan keyakinan terhadap evaluasi ini cukup tinggi mencapai 7,83. "Hal itu menunjukkan perlunya perbaikan kebijakan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal," ungkap LPEM UI.

Dimana ada 48% responden berpendapat kebijakan fiskal dinilai tidak memiliki dampak dan cenderung kurang efektif. Bukan cuma itu, kebijakan keuangan yang sudah dijalankan selama ini juga dinilai tidak memiliki pengaruh.

Sementara bila melihat secara spesifik berbagai kebijakan yang sudah dilakukan oleh pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto, diskon tarif listrik dipandang sebagai kebijakan yang paling berdampak.

Diskon tarif listrik dipandang sebagai agenda pemerintah yang paling berdampak (40,5%), diikuti oleh penghapusan utang macet UMKM (31,0%) dan kenaikan upah minimum dan kebijakan PPN (26,2%).

Program penting lainnya termasuk makanan bergizi gratis (19,0%) dan program tiga juta rumah (11,9%). Sementara itu, keanggotaan BRICS (9,5%), pemeriksaan kesehatan gratis (7,1%), efisiensi anggaran (2,4%), dan diskon tiket liburan (2,4%) dinilai kurang berdampak. Khususnya, 23,8% responden percaya tidak ada program ini yang akan berdampak positif.

(akr)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
S&P Pertahankan Rating...
S&P Pertahankan Rating Indonesia, Kepercayaan Global Dinilai Masih Kuat
Orang Super Kaya Indonesia...
Orang Super Kaya Indonesia Diramal Melonjak Tercepat di Dunia, tapi Kelas Menengah Menyusut
Sektor Industri Bermasalah,...
Sektor Industri Bermasalah, RI Rawan Disalip Vietnam Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi
Mengapa Sensus Ekonomi...
Mengapa Sensus Ekonomi Masih Dilakukan dari Pintu ke Pintu?
Gelombang PHK Ancam...
Gelombang PHK Ancam Industri Strategis, Regulasi yang Menggerus Daya Saing Harus Ditinjau Ulang
Inflasi Juni 2026 Capai...
Inflasi Juni 2026 Capai 3,34%, Harga BBM dan Tiket Pesawat Jadi Pendorong
Mega Korupsi Penegak...
Mega Korupsi Penegak Hukum Merusak Ekonomi Negara
Boni Hargens: Transformasi...
Boni Hargens: Transformasi Polri Harus Dinilai Secara Komprehensif, Bukan dari Satu Indeks
FSP BUMN Bersatu Sebut...
FSP BUMN Bersatu Sebut Gelombang PHK Cerminkan Persoalan Struktural Ekonomi Nasional
Rekomendasi
Kasus Perebutan Hak...
Kasus Perebutan Hak Asuh, Ini 6 Hak Anak dalam Islam yang Wajib Dipenuhi Orang Tua
Perkuat Jaringan di...
Perkuat Jaringan di Jatim, XLSMART Perluas 5G Blanket Coverage di 8 Kabupaten/Kota
Kejagung Ralat Pernyataan,...
Kejagung Ralat Pernyataan, Status Febrie Adriansyah Tetap Tersangka di 3 Sprindik Baru
Berita Terkini
Menteri PU Jawab Isu...
Menteri PU Jawab Isu Keponakan Jadi Komisaris: Lu Bisa Buktikan, Gue Kasih Umrah
Menteri Dody Akui Mutasi...
Menteri Dody Akui Mutasi Pejabat PU, Tapi Tepis karena Bocornya Surat Perjalanan ke AS
Sering Kena Zonk & Trauma...
Sering Kena Zonk & Trauma Promo PHP Saat Belanja Online? Resep Ini Dijamin Bikin Happy
Purbaya Tepis Main-main...
Purbaya Tepis Main-main soal Tarik Ulur Dana SAL Rp400 Triliun di Bank BUMN
Mengulik Pemicu Fenomena...
Mengulik Pemicu Fenomena Financial Anxiety dan Lipstick Effect di Tengah Tekanan Ekonomi
BCA Perkuat Platform...
BCA Perkuat Platform Digital, Transaksi Nasabah Melalui Kanal Digital Tembus 99,8%
Infografis
3 Hal yang Diharapkan...
3 Hal yang Diharapkan RI dari Pemerintahan Baru AS
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved