Realisasi Penerimaan Bea Cukai Capai Rp52,6 Triliun
Rabu, 19 Maret 2025 - 16:31 WIB
loading...
Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai dalam APBN 2025 sudah mencapai Rp52,6 triliun atau 17,5 persen dari target yang ditetapkan hingga akhir Februari 2025. FOTO/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai dalam APBN 2025 sudah mencapai Rp52,6 triliun atau 17,5 persen dari target yang ditetapkan hingga akhir Februari 2025. Angka ini mencatat pertumbuhan secara tahunan (yera on year/yoy) sebesar 2,1 persen dibandingkan tahun lalu.
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo merinci hingga Februari 2025 penerimaan bea keluar tercatat sebesar Rp5,4 triliun atau naik 92,9 persen (yoy). Kenaikan ini dipengaruhi salah satunya oleh pertumbuhan bea keluar produk sawit yang mencapai Rp5,3 triliun atau tumbuh 852,9 persen (yoy). Kinerja ini dipicu kenaikan harga crude palm oil (CPO) bulan Februari 2025 mencapai 955 dolar AS/metrik ton (MT) melebihi tahun 2024 yang sebesar 806 dolar AS/MT.
"Kinerja positif ini didorong peningkatan penerimaan bea keluar, sebagai salah satu komponen penerimaan kepabeanan dan cukai. Hal ini mencerminkan tetap terjaganya aktivitas ekspor komoditas unggulan di tengah dinamika ekonomi global saat ini," ujar Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (19/3/2025).
Baca Juga: Sambangi Pabrik Rokok di Pasuruan, Bea Cukai Sita 542 Karton Rokok Ilegal
Namun, komponen penerimaan kepabeanan dan cukai lainnya, yakni bea masuk dan cukai tercatat mengalami penurunan. Untuk penerimaan bea masuk, hingga Februari 2025 tercatat sebesar Rp7,6 triliun atau turun 4,6 persen (yoy) yang salah satunya dipengaruhi oleh penurunan bea masuk dari komoditas beras karena sejak awal tahun 2025 tidak diimpor lagi.
Ke depannya, Bea Cukai akan terus berupaya memperkuat pelayanan dan pengawasan impor untuk menjaga penerimaan. "Kami akan terus menguatkan pelayanan dan pengawasan impor sebagai upaya menjaga penerimaan negara. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan pelayanan yang efisien, Bea Cukai memastikan kepatuhan yang lebih baik dari pelaku usaha serta mencegah potensi kebocoran penerimaan," ujarnya.
Di sisi lain, penurunan juga terjadi di penerimaan cukai. Hingga Februari 2025 penerimaan cukai tercatat sebesar Rp39,6 triliun atau turun 2,7 persen (yoy). Cukai hasil tembakau tercatat sebesar Rp38,4 triliun atau turun 2,6 persen, yang dipengaruhi oleh turunnya produksi rokok bulan November dan Desember 2024 sebesar 5,2 persen, sebagai basis perhitungan penerimaan cukai hasil tembakau di bulan Januari dan Februari 2025.
Sementara itu, cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) sebesar Rp1,1 triliun atau turun 7,6 persen (yoy) karena penurunan produksi MMEA sebesar 11,5 persen. Namun yang perlu diketahui, peranan Bea Cukai dalam mengawal APBN bukan hanya sebagai penjaga penerimaan negara, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam penindakan terhadap pelanggaran kepabeanan dan cukai serta pemberi fasilitas bagi industri.
"Melalui pengawasan yang ketat dan pemberian insentif strategis, kami memastikan arus perdagangan yang aman sekaligus mendorong pertumbuhan industri nasional demi kebermanfaatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Budi.
Budi menegaskan Bea Cukai akan terus berupaya melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional dari peredaran barang ilegal serta penyelundupan. Hingga Februari 2025, telah dilakukan 4.454 penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, meski jumlahnya turun 36,8 persen secara tahunan (yoy).
Namun, nilai tangkapan dari penindakan tersebut justru meningkat 67,0 persen yoy, mencapai Rp 1,8 triliun. Lima komoditas yang paling banyak ditindak meliputi rokok (50 persen), MMEA (7 persen), tekstil (3 persen), besi dan baja (4 persen), serta HP dan gawai (3 persen).
Sementara itu, dalam upaya memberantas narkotika, Bea Cukai bersama aparat penegak hukum telah melakukan 212 penindakan hingga Februari 2025 (turun 2,3 persen yoy), dengan barang bukti mencapai 1,2 ton, naik 61,2 persen dibanding tahun sebelumnya.
Baca Juga: Bea Cukai Tindak Komoditas Ilegal Sepanjang 2024, Potensi Kerugian Negara Capai Rp4,8 Triliun
Sementara itu, dalam menjalankan peran sebagai industrial assistance, Bea Cukai mencatat kegiatan ekonomi di kawasan berfasilitas hingga Februari 2025 masih tumbuh. Hal ini ditandai kenaikan pemanfaatan insentif, nilai ekspor, dan nilai impor perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE).
Insentif kepabeanan hingga Februari 2025 mencapai Rp5,8 triliun atau tumbuh 7,7 persen (yoy) dipengaruhi pertumbuhan insentif untuk fasilitas bea masuk kawasan berikat, kawasan ekonomi khusus (KEK), dan KITE.
Dia berharap pengelolaan APBN semakin optimal, sehingga tetap menjadi instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan, pemerataan, dan keadilan sosial. Selain itu, APBN diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian tantangan global dan domestik.
"Semoga hasil-hasil dan manfaat nyata dari APBN dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, sekaligus tetap akuntabel dan sehat posturnya," kata Budi.
Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo merinci hingga Februari 2025 penerimaan bea keluar tercatat sebesar Rp5,4 triliun atau naik 92,9 persen (yoy). Kenaikan ini dipengaruhi salah satunya oleh pertumbuhan bea keluar produk sawit yang mencapai Rp5,3 triliun atau tumbuh 852,9 persen (yoy). Kinerja ini dipicu kenaikan harga crude palm oil (CPO) bulan Februari 2025 mencapai 955 dolar AS/metrik ton (MT) melebihi tahun 2024 yang sebesar 806 dolar AS/MT.
"Kinerja positif ini didorong peningkatan penerimaan bea keluar, sebagai salah satu komponen penerimaan kepabeanan dan cukai. Hal ini mencerminkan tetap terjaganya aktivitas ekspor komoditas unggulan di tengah dinamika ekonomi global saat ini," ujar Budi dalam keterangan tertulis, Rabu (19/3/2025).
Baca Juga: Sambangi Pabrik Rokok di Pasuruan, Bea Cukai Sita 542 Karton Rokok Ilegal
Namun, komponen penerimaan kepabeanan dan cukai lainnya, yakni bea masuk dan cukai tercatat mengalami penurunan. Untuk penerimaan bea masuk, hingga Februari 2025 tercatat sebesar Rp7,6 triliun atau turun 4,6 persen (yoy) yang salah satunya dipengaruhi oleh penurunan bea masuk dari komoditas beras karena sejak awal tahun 2025 tidak diimpor lagi.
Ke depannya, Bea Cukai akan terus berupaya memperkuat pelayanan dan pengawasan impor untuk menjaga penerimaan. "Kami akan terus menguatkan pelayanan dan pengawasan impor sebagai upaya menjaga penerimaan negara. Dengan pengawasan yang lebih ketat dan pelayanan yang efisien, Bea Cukai memastikan kepatuhan yang lebih baik dari pelaku usaha serta mencegah potensi kebocoran penerimaan," ujarnya.
Di sisi lain, penurunan juga terjadi di penerimaan cukai. Hingga Februari 2025 penerimaan cukai tercatat sebesar Rp39,6 triliun atau turun 2,7 persen (yoy). Cukai hasil tembakau tercatat sebesar Rp38,4 triliun atau turun 2,6 persen, yang dipengaruhi oleh turunnya produksi rokok bulan November dan Desember 2024 sebesar 5,2 persen, sebagai basis perhitungan penerimaan cukai hasil tembakau di bulan Januari dan Februari 2025.
Sementara itu, cukai minuman mengandung etil alkohol (MMEA) sebesar Rp1,1 triliun atau turun 7,6 persen (yoy) karena penurunan produksi MMEA sebesar 11,5 persen. Namun yang perlu diketahui, peranan Bea Cukai dalam mengawal APBN bukan hanya sebagai penjaga penerimaan negara, tetapi juga sebagai garda terdepan dalam penindakan terhadap pelanggaran kepabeanan dan cukai serta pemberi fasilitas bagi industri.
"Melalui pengawasan yang ketat dan pemberian insentif strategis, kami memastikan arus perdagangan yang aman sekaligus mendorong pertumbuhan industri nasional demi kebermanfaatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," kata Budi.
Tindak Barang Ilegal
Budi menegaskan Bea Cukai akan terus berupaya melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi nasional dari peredaran barang ilegal serta penyelundupan. Hingga Februari 2025, telah dilakukan 4.454 penindakan di bidang kepabeanan dan cukai, meski jumlahnya turun 36,8 persen secara tahunan (yoy).
Namun, nilai tangkapan dari penindakan tersebut justru meningkat 67,0 persen yoy, mencapai Rp 1,8 triliun. Lima komoditas yang paling banyak ditindak meliputi rokok (50 persen), MMEA (7 persen), tekstil (3 persen), besi dan baja (4 persen), serta HP dan gawai (3 persen).
Sementara itu, dalam upaya memberantas narkotika, Bea Cukai bersama aparat penegak hukum telah melakukan 212 penindakan hingga Februari 2025 (turun 2,3 persen yoy), dengan barang bukti mencapai 1,2 ton, naik 61,2 persen dibanding tahun sebelumnya.
Baca Juga: Bea Cukai Tindak Komoditas Ilegal Sepanjang 2024, Potensi Kerugian Negara Capai Rp4,8 Triliun
Sementara itu, dalam menjalankan peran sebagai industrial assistance, Bea Cukai mencatat kegiatan ekonomi di kawasan berfasilitas hingga Februari 2025 masih tumbuh. Hal ini ditandai kenaikan pemanfaatan insentif, nilai ekspor, dan nilai impor perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE).
Insentif kepabeanan hingga Februari 2025 mencapai Rp5,8 triliun atau tumbuh 7,7 persen (yoy) dipengaruhi pertumbuhan insentif untuk fasilitas bea masuk kawasan berikat, kawasan ekonomi khusus (KEK), dan KITE.
Dia berharap pengelolaan APBN semakin optimal, sehingga tetap menjadi instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan, pemerataan, dan keadilan sosial. Selain itu, APBN diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian tantangan global dan domestik.
"Semoga hasil-hasil dan manfaat nyata dari APBN dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, sekaligus tetap akuntabel dan sehat posturnya," kata Budi.
(nng)
Lihat Juga :
