Prabowo Bentuk Satgas Percepatan Padat Karya, DPR Harap Industri Tekstil Makin Kuat
Jum'at, 21 Maret 2025 - 16:24 WIB
loading...
A
A
A
Lebih lanjut, Ketua bidang UMKM dan Ekonomi Kreatif DPP PKB ini menyoroti pentingnya pemberian insentif bagi industri tekstil agar tetap kompetitif. Ia menegaskan bahwa selain melindungi industri dari serbuan produk impor murah, pemerintah juga harus memberikan stimulus bagi pelaku usaha lokal, baik dalam bentuk keringanan pajak, subsidi energi, maupun akses pendanaan yang lebih mudah.
"Industri tekstil adalah sektor strategis yang menyerap banyak tenaga kerja. Jika kita ingin mempertahankan daya saingnya, pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang benar-benar mendukung, termasuk insentif fiskal dan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha dalam
negeri," tambahnya.
Namun, legislator asal Lampung ini mengingatkan bahwa percepatan perizinan harus tetap mempertimbangkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Menurutnya, penyederhanaan birokrasi harus tetap seimbang dengan prinsip keberlanjutan, di mana perizinan dapat dipercepat dan prosesnya lebih efisien, tetapi tetap memperhatikan dampak ekologis serta keberlanjutan lingkungan.
"Kita bisa mempercepat dan mempermudah birokrasi tanpa mengorbankan aspek lingkungan. Regulasi harus berpihak pada industri, namun tetap menjaga keseimbangan agar pertumbuhan ekonomi tidak merusak ekosistem yang kita jaga bersama," tegasnya.
Baca Juga: PHK Massal Terpa Industri RI, Indikator Ekonomi Sedang Tak Baik-baik Saja?
"Industri tekstil adalah sektor strategis yang menyerap banyak tenaga kerja. Jika kita ingin mempertahankan daya saingnya, pemerintah harus hadir dengan kebijakan yang benar-benar mendukung, termasuk insentif fiskal dan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha dalam
negeri," tambahnya.
Namun, legislator asal Lampung ini mengingatkan bahwa percepatan perizinan harus tetap mempertimbangkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Menurutnya, penyederhanaan birokrasi harus tetap seimbang dengan prinsip keberlanjutan, di mana perizinan dapat dipercepat dan prosesnya lebih efisien, tetapi tetap memperhatikan dampak ekologis serta keberlanjutan lingkungan.
"Kita bisa mempercepat dan mempermudah birokrasi tanpa mengorbankan aspek lingkungan. Regulasi harus berpihak pada industri, namun tetap menjaga keseimbangan agar pertumbuhan ekonomi tidak merusak ekosistem yang kita jaga bersama," tegasnya.
Baca Juga: PHK Massal Terpa Industri RI, Indikator Ekonomi Sedang Tak Baik-baik Saja?
Lihat Juga :
