Gurita Bisnis Keluarga Xi Jinping Terungkap, Raup Jutaan Dolar di Tengah Kampanye Antikorupsi
Rabu, 26 Maret 2025 - 14:23 WIB
loading...
Keluarga Presiden China Xi Jinping meraup jutaan dolar melalui gurita bisnis dan investasi keuangan di tengah gencarnya gerakan antikorupsi. FOTO/Reuters
A
A
A
JAKARTA - Keluarga Presiden China Xi Jinping meraup jutaan dolar melalui gurita bisnis dan investasi keuangan di tengah gencarnya gerakan antikorupsi. Hal itu dilaporkan Radio Free Asia (RFA), mengutip sebuah laporan baru-baru ini dari sumber-sumber di Amerika Serikat (AS).
Setelah mengambil alih kekuasaan pada 2012, Xi memprakarsai kampanye antikorupsi yang dirancang untuk menghapuskan korupsi di semua tingkatan Partai Komunis. Inisiatif ini berfokus pada "harimau" tingkat tinggi dan "lalat" tingkat rendah, menghasilkan investigasi dan hukuman terhadap ratusan ribu pejabat seperti yang dilaporkan oleh RFA.
Baca Juga: Ambisi Global Militer China Dihantui Skandal Korupsi dan Inefisiensi Sistemik
Laporan RFA menunjukkan bahwa badan intelijen yang didukung AS, Kantor Direktur Intelijen Nasional (ODNI), mengindikasikan bahwa keluarga Xi telah mempertahankan kepentingan finansial yang substansial dan mungkin telah memperoleh keuntungan dari hubungan politik baik melalui perusahaan swasta maupun perusahaan milik negara.
"Posisi tinggi mereka dapat memberi mereka akses ke informasi istimewa, dan kegiatan perusahaan swasta dan perusahaan milik negara mungkin telah menguntungkan investasi keluarga karena hubungan mereka dengan orang-orang yang memiliki otoritas politik," kata ODNI dalam sebuah laporan yang dikutip oleh RFA dilansir dari Asian News International, Selasa (26/3/2025).
ODNI mencatat bahwa otoritas yang terpusat, kurangnya pengawasan independen, dan akuntabilitas yang terbatas, terutama di tingkat provinsi, merupakan masalah sistemik yang mendorong korupsi di China, seperti yang disebutkan oleh RFA.
Baca Juga: Warga Kanada Boikot Liburan ke AS, Ekonomi Amerika Bisa Tekor Rp33 Triliun
Laporan tersebut menyatakan bahwa kondisi-kondisi ini memungkinkan pejabat pemerintah untuk mengumpulkan kekayaan melalui praktik korupsi dengan jumlah yang diperkirakan mencapai empat hingga enam kali lipat dari gaji resmi mereka.
"Pejabat tingkat tinggi, yang menikmati akses yang lebih besar ke aset negara, mendapatkan keuntungan paling besar dari penyuapan dan transaksi keuangan terlarang," demikian laporan ODNI, dengan menggunakan keanggotaan mereka di Kongres Rakyat Nasional (NPC) China.
"Potensi keuntungan dari keanggotaan NPC mendorong individu untuk mengeluarkan biaya yang besar untuk bergabung, sering kali melalui suap, dan menerima suap saat menjabat atau bahkan setelah masa jabatan mereka untuk memfasilitasi transaksi bisnis," ungkap ODNI.
NPC, yang merupakan badan legislatif China yang utamanya berfungsi sebagai parlemen stempel, dianggap sebagai simbol status dan sarana untuk mendapatkan akses ke informasi pemerintah yang sensitif.
Setelah mengambil alih kekuasaan pada 2012, Xi memprakarsai kampanye antikorupsi yang dirancang untuk menghapuskan korupsi di semua tingkatan Partai Komunis. Inisiatif ini berfokus pada "harimau" tingkat tinggi dan "lalat" tingkat rendah, menghasilkan investigasi dan hukuman terhadap ratusan ribu pejabat seperti yang dilaporkan oleh RFA.
Baca Juga: Ambisi Global Militer China Dihantui Skandal Korupsi dan Inefisiensi Sistemik
Laporan RFA menunjukkan bahwa badan intelijen yang didukung AS, Kantor Direktur Intelijen Nasional (ODNI), mengindikasikan bahwa keluarga Xi telah mempertahankan kepentingan finansial yang substansial dan mungkin telah memperoleh keuntungan dari hubungan politik baik melalui perusahaan swasta maupun perusahaan milik negara.
"Posisi tinggi mereka dapat memberi mereka akses ke informasi istimewa, dan kegiatan perusahaan swasta dan perusahaan milik negara mungkin telah menguntungkan investasi keluarga karena hubungan mereka dengan orang-orang yang memiliki otoritas politik," kata ODNI dalam sebuah laporan yang dikutip oleh RFA dilansir dari Asian News International, Selasa (26/3/2025).
ODNI mencatat bahwa otoritas yang terpusat, kurangnya pengawasan independen, dan akuntabilitas yang terbatas, terutama di tingkat provinsi, merupakan masalah sistemik yang mendorong korupsi di China, seperti yang disebutkan oleh RFA.
Baca Juga: Warga Kanada Boikot Liburan ke AS, Ekonomi Amerika Bisa Tekor Rp33 Triliun
Laporan tersebut menyatakan bahwa kondisi-kondisi ini memungkinkan pejabat pemerintah untuk mengumpulkan kekayaan melalui praktik korupsi dengan jumlah yang diperkirakan mencapai empat hingga enam kali lipat dari gaji resmi mereka.
"Pejabat tingkat tinggi, yang menikmati akses yang lebih besar ke aset negara, mendapatkan keuntungan paling besar dari penyuapan dan transaksi keuangan terlarang," demikian laporan ODNI, dengan menggunakan keanggotaan mereka di Kongres Rakyat Nasional (NPC) China.
"Potensi keuntungan dari keanggotaan NPC mendorong individu untuk mengeluarkan biaya yang besar untuk bergabung, sering kali melalui suap, dan menerima suap saat menjabat atau bahkan setelah masa jabatan mereka untuk memfasilitasi transaksi bisnis," ungkap ODNI.
NPC, yang merupakan badan legislatif China yang utamanya berfungsi sebagai parlemen stempel, dianggap sebagai simbol status dan sarana untuk mendapatkan akses ke informasi pemerintah yang sensitif.
(nng)
Lihat Juga :
