Fakta-fakta Orang Terkaya Hong Kong yang Bikin Marah China usai Jual Pelabuhan Panama ke AS
Senin, 31 Maret 2025 - 10:31 WIB
loading...
A
A
A
Perusahaan belum lama ini melaporkan hasil keuangan 2024, tetapi tidak menggelar konferensi pers seperti dilansir AP. Victor Li tidak menyebutkan kesepakatan itu, tetapi mengatakan operasional bisnis grup diperkirakan akan fluktuatif dan tidak dapat diprediksi.
Dia mengaku mengantisipasi potensi hambatan untuk pelabuhan perusahaan dan layanan terkait pada awal 2025 karena transisi jalur pelayaran ke aliansi baru mereka dan risiko geopolitik yang sedang berlangsung berdampak pada perdagangan global.
Diterangkan mereka berjanji kota itu dapat mempertahankan kebebasan sipil dan otonomi ekonomi gaya Barat setidaknya selama 50 tahun, tetapi setelah protes 2019, Beijing telah perkuat kendali politiknya atas kota itu.
Tetapi hubungan antara sektor bisnis swasta dan Beijing tetap tidak pasti, kata Chen dari The Asia Group. Meskipun Presiden China, Xi Jinping baru-baru ini bertemu dengan para pemimpin bisnis untuk menunjukkan dukungannya.
"Jika Beijing meningkatkan tekanan pada Li untuk membatalkan kesepakatan itu, pemerintahan Trump dapat membalas dengan lebih banyak sanksi dan pembatasan pada bisnis Hong Kong dan China dan beberapa individu," katanya.
Situasi ini menunjukkan bahwa kekhawatiran Washington tentang otonomi bisnis Hong Kong adalah valid, kata Chen. "Ini buruk dalam hal pertahanan 'satu negara, dua sistem,'" kata Chen.
Baca Juga: 10 Orang Terkaya di Hong Kong Tahun 2023, Paling Tajir Punya Harta Rp589,9 Triliun
Li dapat mencoba menenangkan kritikus yang menganggapnya tidak cukup patriotik, kata Chan, dengan menggunakan hasil penjualan aset pelabuhan untuk investasi yang selaras dengan kebijakan Beijing, terutama dalam mengembangkan bisnis pelabuhan Hong Kong dan China daratan.
Dia mengaku mengantisipasi potensi hambatan untuk pelabuhan perusahaan dan layanan terkait pada awal 2025 karena transisi jalur pelayaran ke aliansi baru mereka dan risiko geopolitik yang sedang berlangsung berdampak pada perdagangan global.
5. Implikasi jangka panjang
Pemerintahan Trump pertama memberikan sanksi kepada pejabat China dan Hong Kong karena merusak otonomi wilayah yang dijanjikan ketika Inggris menyerahkan koloninya kepada Beijing pada tahun 1997 di bawah konsep yang dijuluki "Satu negara, dua sistem."Diterangkan mereka berjanji kota itu dapat mempertahankan kebebasan sipil dan otonomi ekonomi gaya Barat setidaknya selama 50 tahun, tetapi setelah protes 2019, Beijing telah perkuat kendali politiknya atas kota itu.
Tetapi hubungan antara sektor bisnis swasta dan Beijing tetap tidak pasti, kata Chen dari The Asia Group. Meskipun Presiden China, Xi Jinping baru-baru ini bertemu dengan para pemimpin bisnis untuk menunjukkan dukungannya.
"Jika Beijing meningkatkan tekanan pada Li untuk membatalkan kesepakatan itu, pemerintahan Trump dapat membalas dengan lebih banyak sanksi dan pembatasan pada bisnis Hong Kong dan China dan beberapa individu," katanya.
Situasi ini menunjukkan bahwa kekhawatiran Washington tentang otonomi bisnis Hong Kong adalah valid, kata Chen. "Ini buruk dalam hal pertahanan 'satu negara, dua sistem,'" kata Chen.
Baca Juga: 10 Orang Terkaya di Hong Kong Tahun 2023, Paling Tajir Punya Harta Rp589,9 Triliun
Li dapat mencoba menenangkan kritikus yang menganggapnya tidak cukup patriotik, kata Chan, dengan menggunakan hasil penjualan aset pelabuhan untuk investasi yang selaras dengan kebijakan Beijing, terutama dalam mengembangkan bisnis pelabuhan Hong Kong dan China daratan.
(akr)
Lihat Juga :
