Respons Kebijakan Tarif Trump, Kadin: Pintu Negosiasi Masih Terbuka
Jum'at, 04 April 2025 - 07:17 WIB
loading...
A
A
A
Terlepas dari upaya-upaya tersebut, Anindya pun menegaskan perlunya mitigasi atas kebijakan tarif AS. Jika AS menindaklanjuti rencana tarif impor 32% untuk produk Indonesia, kata dia, maka dampak signifikan akan menimpa neraca pembayaran, khususnya neraca perdagangan dan arus investasi.
"AS sebagai mitra dagang bilateral terbesar Indonesia merupakan pemasok valuta asing terbesar, yang menyumbang surplus perdagangan sebesar USD16,8 miliar pada tahun 2024," ungkapnya.
Hampir semua ekspor komoditas utama Indonesia ke AS meningkat pada tahun 2024. Sebagian besar barang Indonesia yang diekspor ke AS adalah produk manufaktur, yaitu peralatan listrik, alas kaki, pakaian, bukan komoditas mentah. Selama ini, produk-produk Indonesia tersebut hanya dikenakan tarif impor sekitar 10% di AS. Namun, faktanya, beberapa barang konsumsi sepenuhnya bebas bea masuk, karena Indonesia menikmati fasilitas preferensi sistem umum (GSP) yang diberikan oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.
"Untuk memperkuat neraca perdagangan pasca keputusan Trump, negosiasi perdagangan dapat dilakukan lebih selektif. Fokus bisa di lakukan kepada industri padat karya terdampak secara vertikal, hulu hingga hilir. Selain itu, Indonesia perlu membuka pasar baru selain Asia Pasifik dan ASEAN, yakni pasar Asia Tengah, Turki dan Eropa, sampai Afrika dan Amerika Latin," sambungnya.
Dia meyakini, ada peluang Indonesia mempertahankan hubungan baik dengan AS sebagai mitra dagang. Pasalnya, AS membutuhkan pasar bagi peralatan pertahanan, pesawat terbang, dan LNG. "Kita bisa menegosiasikan hal ini dengan produk ekspor andalan Indonesia," tandasnya.
Dia menambahkan, AS memberlakukan Inflation Reduction Act (IRA) atau UU Penurunan Inflasi yang bertujuan menurunkan inflasi di AS, mendorong transisi energi bersih melalui insentif besar-besaran terhadap kendaraan listrik (EV), energi terbarukan (solar, angin), dan industri baterai dan semikonduktor. Terkait dengan itu, AS bisa memberikan subsidi terhadap impor produk olahan dari nikel dan mineral lainnya dari Indonesia sepanjang mineral itu diolah sesuai standar lingkungan dan ketenagakerjaan. "Hal ini dimungkinkan oleh critical minerals agreements dengan AS," kata Anindya.
Terkait investasi, Anindya mengatakan bahwa kebijakan tarif Trump juga berdampak pada pergerakan dana investasi, baik investasi portofilio maupun foreign direct investment (FDI) atau investasi langsung. Karena itu, penting sekali upaya Indonesia menarik investasi, di antaranya lewat pembuatan special economic zone yang dikhususkan untuk AS dengan aliansinya. Kawasan ekonomi khusus (KEK) itu sangat penting untuk menarik relokasi industri dari China.
Anindya juga meminta dampak negatif kebijakan Presiden Trump tersebut dihitung dengan cermat. Sebab, penurunan ekspor alas kaki, pakaian, dan produk elektronik Indonesia ke AS akan berdampak pada ketenagakerjaan. Kadin, tegas dia, mengimbau agar pemerintah dan pelaku usaha bersama-sama mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).
Indonesia disebutkan Presiden Trump menerapkan tarif terhadap produk impor dari AS yang jika ditotal mencapai 64%. Dalam dokumen 2025 National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers, Indonesia dipandang telah menaikkan tarif impor secara progresif selama 10 tahun terakhir. Peningkatan tarif terjadi pada berbagai komoditas impor, khususnya barang yang bersaing dengan produk buatan dalam negeri AS.
Terhadap pernyataan ini, lanjut dia, yang menjadi dasar pengenaan tarif hingga 32% perlu sebuah klarifikasi yang menyeluruh. Pemerintah Indonesia perlu memeriksa dengan seksama kebenaran tuduhan AS.
"Kadin menilai tepat langkah Pemerintah Indonesia dalam menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan NTE yang diterbitkan US Trade Representative. Kita dukung pembuatan tim untuk klarifikasi dan negosiasi," .
"AS sebagai mitra dagang bilateral terbesar Indonesia merupakan pemasok valuta asing terbesar, yang menyumbang surplus perdagangan sebesar USD16,8 miliar pada tahun 2024," ungkapnya.
Hampir semua ekspor komoditas utama Indonesia ke AS meningkat pada tahun 2024. Sebagian besar barang Indonesia yang diekspor ke AS adalah produk manufaktur, yaitu peralatan listrik, alas kaki, pakaian, bukan komoditas mentah. Selama ini, produk-produk Indonesia tersebut hanya dikenakan tarif impor sekitar 10% di AS. Namun, faktanya, beberapa barang konsumsi sepenuhnya bebas bea masuk, karena Indonesia menikmati fasilitas preferensi sistem umum (GSP) yang diberikan oleh pemerintah AS kepada negara-negara berkembang.
"Untuk memperkuat neraca perdagangan pasca keputusan Trump, negosiasi perdagangan dapat dilakukan lebih selektif. Fokus bisa di lakukan kepada industri padat karya terdampak secara vertikal, hulu hingga hilir. Selain itu, Indonesia perlu membuka pasar baru selain Asia Pasifik dan ASEAN, yakni pasar Asia Tengah, Turki dan Eropa, sampai Afrika dan Amerika Latin," sambungnya.
Dia meyakini, ada peluang Indonesia mempertahankan hubungan baik dengan AS sebagai mitra dagang. Pasalnya, AS membutuhkan pasar bagi peralatan pertahanan, pesawat terbang, dan LNG. "Kita bisa menegosiasikan hal ini dengan produk ekspor andalan Indonesia," tandasnya.
Dia menambahkan, AS memberlakukan Inflation Reduction Act (IRA) atau UU Penurunan Inflasi yang bertujuan menurunkan inflasi di AS, mendorong transisi energi bersih melalui insentif besar-besaran terhadap kendaraan listrik (EV), energi terbarukan (solar, angin), dan industri baterai dan semikonduktor. Terkait dengan itu, AS bisa memberikan subsidi terhadap impor produk olahan dari nikel dan mineral lainnya dari Indonesia sepanjang mineral itu diolah sesuai standar lingkungan dan ketenagakerjaan. "Hal ini dimungkinkan oleh critical minerals agreements dengan AS," kata Anindya.
Terkait investasi, Anindya mengatakan bahwa kebijakan tarif Trump juga berdampak pada pergerakan dana investasi, baik investasi portofilio maupun foreign direct investment (FDI) atau investasi langsung. Karena itu, penting sekali upaya Indonesia menarik investasi, di antaranya lewat pembuatan special economic zone yang dikhususkan untuk AS dengan aliansinya. Kawasan ekonomi khusus (KEK) itu sangat penting untuk menarik relokasi industri dari China.
Anindya juga meminta dampak negatif kebijakan Presiden Trump tersebut dihitung dengan cermat. Sebab, penurunan ekspor alas kaki, pakaian, dan produk elektronik Indonesia ke AS akan berdampak pada ketenagakerjaan. Kadin, tegas dia, mengimbau agar pemerintah dan pelaku usaha bersama-sama mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK).
Indonesia disebutkan Presiden Trump menerapkan tarif terhadap produk impor dari AS yang jika ditotal mencapai 64%. Dalam dokumen 2025 National Trade Estimate (NTE) Report on Foreign Trade Barriers, Indonesia dipandang telah menaikkan tarif impor secara progresif selama 10 tahun terakhir. Peningkatan tarif terjadi pada berbagai komoditas impor, khususnya barang yang bersaing dengan produk buatan dalam negeri AS.
Terhadap pernyataan ini, lanjut dia, yang menjadi dasar pengenaan tarif hingga 32% perlu sebuah klarifikasi yang menyeluruh. Pemerintah Indonesia perlu memeriksa dengan seksama kebenaran tuduhan AS.
"Kadin menilai tepat langkah Pemerintah Indonesia dalam menyiapkan berbagai langkah untuk menjawab permasalahan yang diangkat oleh Pemerintah AS, terutama yang disampaikan dalam laporan NTE yang diterbitkan US Trade Representative. Kita dukung pembuatan tim untuk klarifikasi dan negosiasi," .
Lihat Juga :
