JK: Pengusaha Tidak Perlu Dibantu Asal Jangan Diganggu
Sabtu, 05 April 2025 - 13:43 WIB
loading...
Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla. FOTO/Suparjo Hi Ramalan
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menilai pemerintah tidak perlu memberikan bantuan bagi pelaku usaha di tanah air sekalipun terdampak tarif resiprokal dari Amerika Serikat (AS). Pria yang akrab disapa JK ini menilai pemerintah hanya perlu menerbitkan aturan yang tidak mengganggu bisnis pengusaha.
"Tentu kita harapkan lebih efisien di dalam negeri. Jangan terlalu banyak mengganggu saja. Jadi pengusaha itu sederhana tidak usah dibantu, yang penting jangan diganggu itu saja,” ujar JK saat ditemui di kediamannya di kawasan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (5/4/2025).
Baca Juga: JK Beberkan Dampak Tarif Trump terhadap Ekonomi Indonesia
Tak hanya pemerintah, JK juga berharap tak ada gangguan yang datang dari sikap premanisme oknum-oknum tertentu. "Jangan diganggu aja, baik pemerintah, masyarakat, preman, otak pedagang lebih pintar soal efisiensi," paparnya.
Soal dampak kebijakan proteksionisme perdagangan internasional AS, lanjut dia, tidak berdampak signifikan bagi makro ekonomi nasional. Pasalnya hal ini bisa ditangani pemerintah. Sebab itu, JK memastikan perusahaan tidak akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Tentu kita harapkan lebih efisien di dalam negeri. Jangan terlalu banyak mengganggu saja. Jadi pengusaha itu sederhana tidak usah dibantu, yang penting jangan diganggu itu saja,” ujar JK saat ditemui di kediamannya di kawasan Brawijaya Raya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (5/4/2025).
Baca Juga: JK Beberkan Dampak Tarif Trump terhadap Ekonomi Indonesia
Tak hanya pemerintah, JK juga berharap tak ada gangguan yang datang dari sikap premanisme oknum-oknum tertentu. "Jangan diganggu aja, baik pemerintah, masyarakat, preman, otak pedagang lebih pintar soal efisiensi," paparnya.
Soal dampak kebijakan proteksionisme perdagangan internasional AS, lanjut dia, tidak berdampak signifikan bagi makro ekonomi nasional. Pasalnya hal ini bisa ditangani pemerintah. Sebab itu, JK memastikan perusahaan tidak akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Lihat Juga :
