Indonesia Siapkan Proposal Dagang untuk AS, Tawarkan Peningkatan Impor
Senin, 07 April 2025 - 20:26 WIB
loading...
Pemerintah tengah menyiapkan proposal dalam rangka negosiasi dagang dengan AS), yang fokus pada upaya mengurangi defisit perdagangan USD18 miliar. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah tengah menyiapkan proposal dalam rangka negosiasi dagang dengan Amerika Serikat (AS), yang fokus pada upaya mengurangi defisit perdagangan USD18 miliar. Adapun Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto bakal memimpin negosiasi dengan bertemu pemerintah AS paling lambat 17 April 2025, mendatang.
Menko Airlangga Hartarto mengungkapkan, strategi yang disiapkan mencakup peningkatan volume impor dari AS dan evaluasi kebijakan tarif serta pajak impor. Baca Juga: Kena Tarif Impor 32 Persen, Surplus Neraca Dagang Indonesia Terancam
“Kita ambil yang top 10 Indonesia import dan top 10 Indonesia export. Contohnya ekspor Indonesia seperti elektronik dan sepatu. Tapi komponen yang Amerika butuhkan seperti semikonduktor, furniture kayu, hingga copper and gold justru tidak diberlakukan (tarif preferensial),” ujar Menko Airlangga usai pertemuan dengan 100 asosiasi di kantornya, Jakarta, Senin (7/4/2025).
Berdasarkan data dari Dewan Ekonomi Nasional, top 10 impor Indonesia dari AS adalah (HS: 120190) kacang kedelai, pecah atau tidak dengan tarif, (HS: 271112) propana, cair sebesar, (HS: 290110) hidrokarbon asiklik jenuh, (HS: 999999) komoditas tidak di tempat lain ditentukan.
Selanjutnya, (HS: 270112) batubara bitumen, baik atau tidak dihancurkan, tidak diaglomerasi dengan tarif, (HS: 230330) menyeduh atau menyuling ampas dan sampah, (HS: 271113) butana, cair, (HS: 470321) bubur kayu kimia, soda atau sulfat, selain mutu larut, diputihkan atau diputihkan, konifer, (HS: 880240) Pesawat terbang dan tenaga lainnya pesawat dengan berat tanpa muatan diatas 15.000 kg, (HS: 851762) Mesin untuk resepsi, konversi dan transmisi.
Menurutnya, Indonesia akan fokus pada sejumlah komoditas penting seperti gandum, kapas, dan migas sebagai bagian dari peningkatan impor dari AS. Selain itu proyek-proyek strategis nasional seperti pembangunan kilang (refinery) juga menjadi peluang untuk mendatangkan komponen dari AS.
Dari sisi kebijakan, pemerintah sedang mengkaji kemungkinan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan fiskal. “Import tarif kita terhadap produk dari Amerika relatif rendah, bahkan untuk wheat dan soybean sudah nol persen. Tapi kita juga akan lihat PPh dan PPN impor,” jelasnya.
Adapun pemerintah sedang mempertimbangkan untuk melihat atau mengevaluasi kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas barang-barang impor. Tujuannya bisa jadi untuk mengendalikan impor agar tidak terlalu tinggi atau sebaliknya, untuk mendorong sektor tertentu.
Baca Juga: 20 Negara Penyumbang Terbesar Defisit Perdagangan AS Tahun 2024, Indonesia Urutan Berapa?
Kemudian untuk meningkatkan jumlah volume beli, menurut Menko Airlangga untuk meningkatkan volume pembelian—kemungkinan besar ekspor atau konsumsi dalam negeri terhadap produk lokal. Bisa juga diartikan bahwa pemerintah ingin memperbesar skala pembelian dari luar negeri namun dengan selektif, agar mendukung industri dalam negeri.
Dengan demikian, pemerintah sedang mencari cara untuk mengurangi defisit perdagangan dengan mengevaluasi pajak impor dan meningkatkan efisiensi pembelian atau perdagangan, supaya ekspor-impor Indonesia lebih seimbang.
Menko Airlangga Hartarto mengungkapkan, strategi yang disiapkan mencakup peningkatan volume impor dari AS dan evaluasi kebijakan tarif serta pajak impor. Baca Juga: Kena Tarif Impor 32 Persen, Surplus Neraca Dagang Indonesia Terancam
“Kita ambil yang top 10 Indonesia import dan top 10 Indonesia export. Contohnya ekspor Indonesia seperti elektronik dan sepatu. Tapi komponen yang Amerika butuhkan seperti semikonduktor, furniture kayu, hingga copper and gold justru tidak diberlakukan (tarif preferensial),” ujar Menko Airlangga usai pertemuan dengan 100 asosiasi di kantornya, Jakarta, Senin (7/4/2025).
Berdasarkan data dari Dewan Ekonomi Nasional, top 10 impor Indonesia dari AS adalah (HS: 120190) kacang kedelai, pecah atau tidak dengan tarif, (HS: 271112) propana, cair sebesar, (HS: 290110) hidrokarbon asiklik jenuh, (HS: 999999) komoditas tidak di tempat lain ditentukan.
Selanjutnya, (HS: 270112) batubara bitumen, baik atau tidak dihancurkan, tidak diaglomerasi dengan tarif, (HS: 230330) menyeduh atau menyuling ampas dan sampah, (HS: 271113) butana, cair, (HS: 470321) bubur kayu kimia, soda atau sulfat, selain mutu larut, diputihkan atau diputihkan, konifer, (HS: 880240) Pesawat terbang dan tenaga lainnya pesawat dengan berat tanpa muatan diatas 15.000 kg, (HS: 851762) Mesin untuk resepsi, konversi dan transmisi.
Menurutnya, Indonesia akan fokus pada sejumlah komoditas penting seperti gandum, kapas, dan migas sebagai bagian dari peningkatan impor dari AS. Selain itu proyek-proyek strategis nasional seperti pembangunan kilang (refinery) juga menjadi peluang untuk mendatangkan komponen dari AS.
Dari sisi kebijakan, pemerintah sedang mengkaji kemungkinan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan fiskal. “Import tarif kita terhadap produk dari Amerika relatif rendah, bahkan untuk wheat dan soybean sudah nol persen. Tapi kita juga akan lihat PPh dan PPN impor,” jelasnya.
Adapun pemerintah sedang mempertimbangkan untuk melihat atau mengevaluasi kebijakan Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan atas barang-barang impor. Tujuannya bisa jadi untuk mengendalikan impor agar tidak terlalu tinggi atau sebaliknya, untuk mendorong sektor tertentu.
Baca Juga: 20 Negara Penyumbang Terbesar Defisit Perdagangan AS Tahun 2024, Indonesia Urutan Berapa?
Kemudian untuk meningkatkan jumlah volume beli, menurut Menko Airlangga untuk meningkatkan volume pembelian—kemungkinan besar ekspor atau konsumsi dalam negeri terhadap produk lokal. Bisa juga diartikan bahwa pemerintah ingin memperbesar skala pembelian dari luar negeri namun dengan selektif, agar mendukung industri dalam negeri.
Dengan demikian, pemerintah sedang mencari cara untuk mengurangi defisit perdagangan dengan mengevaluasi pajak impor dan meningkatkan efisiensi pembelian atau perdagangan, supaya ekspor-impor Indonesia lebih seimbang.
(akr)
Lihat Juga :
