Asosiasi Logistik Buka-bukaan Soal Efek Penghapusan Kuota Impor dan Pelonggaran TKDN
Kamis, 10 April 2025 - 20:10 WIB
loading...
Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) buka-bukaan soal dampak negatif dan positif terkait penghapusan kuota impor dan pelonggaran TKDN. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) menyampaikan tanggapannya terkait kebijakan pemerintah menghapus kuota impor dan melonggarkan ketentuan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) . Ketua Umum ALFI, M Akbar Djohan menyatakan, kebijakan ini akan memberikan dampak beragam bagi sektor logistik nasional, mulai dari peningkatan volume impor hingga tantangan dalam rantai pasok.
Akbar mengungkapkan, penghapusan kuota impor dapat mendorong pertumbuhan sektor logistik. "Dengan liberalisasi impor, volume barang masuk ke Indonesia diprediksi meningkat, yang berarti aktivitas bongkar muat, transportasi, dan pergudangan juga akan terdongkrak," ujar Akbar di Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Sambung Akbar menambahkan, pelonggaran TKDN juga dapat mempermudah impor komponen yang selama ini sulit dipasok secara lokal. Baca Juga: Redam Tarif Impor Baru AS, Indonesia Siapkan Usulan Relaksasi TKDN
"Banyak industri, seperti otomotif dan elektronik, membutuhkan komponen spesifik yang belum diproduksi di dalam negeri. Kebijakan ini bisa mengurangi biaya logistik karena perusahaan tidak perlu mencari alternatif yang lebih mahal," ucap Akbar.
Namun, Akbar juga mengingatkan lonjakan impor berpotensi membebani infrastruktur logistik yang belum optimal. "Pelabuhan dan bandara kita sudah sering mengalami kepadatan. Jika tidak diantisipasi dengan penambahan kapasitas, bisa terjadi penumpukan kontainer dan keterlambatan pengiriman," sambung Akbar.
Selain itu, Akbar menyoroti risiko terhadap perusahaan logistik kecil. "Perusahaan forwarder dan logistik lokal mungkin kewalahan bersaing dengan operator asing yang lebih besar jika tidak ada perlindungan kebijakan," lanjut Akbar.
ALFI, ucap Akbar, mendorong pemerintah untuk memitigasi dampak negatif dengan beberapa langkah strategis, mulai dari pningkatan kapasitas pelabuhan, bandara, dan jaringan distribusi darat harus menjadi prioritas agar tidak terjadi kemacetan logistik, insentif untuk operator lokal, dan sinergi dengan industri manufaktur.
"Perlu ada skema pendampingan dan kemudahan pembiayaan bagi perusahaan logistik dalam negeri agar mampu bersaing," tambah Akbar.
Akbar optimistis dengan langkah-langkah penyeimbang, sektor logistik bisa mengambil manfaat maksimal dari kebijakan ini. ALFI berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan stakeholders terkait guna memastikan transisi yang lancar pasca-implementasi kebijakan penghapusan kuota impor dan pelonggaran TKDN.
"Jika dikelola dengan baik, kebijakan ini bisa menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja logistik Indonesia menuju tingkat global," kata Akbar.
Akbar juga menekankan, pentingnya dukungan perbankan, terutama dari himpunan bank negara (Himbara) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor logistik untuk menghadapi tantangan global, termasuk tekanan akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).
Ia menilai UMKM logistik membutuhkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan suku bunga yang kompetitif agar dapat bertahan dan berkembang di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Sambung Akbar menyebut kenaikan biaya operasional akibat kebijakan tarif resiprokal AS telah membebani pelaku UMKM logistik. Dukungan perbankan, seperti kredit usaha dengan persyaratan yang fleksibel, dinilai krusial untuk membantu mereka memitigasi dampak tersebut.
"Perbankan nasional harus proaktif dalam memberikan solusi keuangan yang inovatif, termasuk pendanaan jangka pendek untuk modal kerja maupun investasi jangka panjang dalam teknologi dan infrastruktur," ucap Akbar.
ALFI, sambung Akbar, juga mendorong perbankan, terutama Himbara untuk mempermudah UMKM mengakses program pembiayaan yang telah disediakan, seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan bunga rendah.
"Kami optimistis, dengan dukungan penuh perbankan, terutama Himbara, UMKM logistik tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga meningkatkan daya saing di pasar global," lanjut Akbar.
Baca Juga: Prabowo Ingin Kuota Impor Tak Diskriminatif dan Hanya Untungkan Segelintir Orang
Akbar menambahkan, sektor logistik menjadi salah satu penopang utama perekonomian Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap perdagangan domestik dan internasional. Akbar berharap dukungan terhadap UMKM di sektor ini dapat memperkuat ketahanan rantai pasok nasional di tengah gejolak ekonomi dunia.
Akbar mengungkapkan, penghapusan kuota impor dapat mendorong pertumbuhan sektor logistik. "Dengan liberalisasi impor, volume barang masuk ke Indonesia diprediksi meningkat, yang berarti aktivitas bongkar muat, transportasi, dan pergudangan juga akan terdongkrak," ujar Akbar di Jakarta, Rabu (9/4/2025).
Sambung Akbar menambahkan, pelonggaran TKDN juga dapat mempermudah impor komponen yang selama ini sulit dipasok secara lokal. Baca Juga: Redam Tarif Impor Baru AS, Indonesia Siapkan Usulan Relaksasi TKDN
"Banyak industri, seperti otomotif dan elektronik, membutuhkan komponen spesifik yang belum diproduksi di dalam negeri. Kebijakan ini bisa mengurangi biaya logistik karena perusahaan tidak perlu mencari alternatif yang lebih mahal," ucap Akbar.
Namun, Akbar juga mengingatkan lonjakan impor berpotensi membebani infrastruktur logistik yang belum optimal. "Pelabuhan dan bandara kita sudah sering mengalami kepadatan. Jika tidak diantisipasi dengan penambahan kapasitas, bisa terjadi penumpukan kontainer dan keterlambatan pengiriman," sambung Akbar.
Selain itu, Akbar menyoroti risiko terhadap perusahaan logistik kecil. "Perusahaan forwarder dan logistik lokal mungkin kewalahan bersaing dengan operator asing yang lebih besar jika tidak ada perlindungan kebijakan," lanjut Akbar.
ALFI, ucap Akbar, mendorong pemerintah untuk memitigasi dampak negatif dengan beberapa langkah strategis, mulai dari pningkatan kapasitas pelabuhan, bandara, dan jaringan distribusi darat harus menjadi prioritas agar tidak terjadi kemacetan logistik, insentif untuk operator lokal, dan sinergi dengan industri manufaktur.
"Perlu ada skema pendampingan dan kemudahan pembiayaan bagi perusahaan logistik dalam negeri agar mampu bersaing," tambah Akbar.
Akbar optimistis dengan langkah-langkah penyeimbang, sektor logistik bisa mengambil manfaat maksimal dari kebijakan ini. ALFI berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan stakeholders terkait guna memastikan transisi yang lancar pasca-implementasi kebijakan penghapusan kuota impor dan pelonggaran TKDN.
"Jika dikelola dengan baik, kebijakan ini bisa menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja logistik Indonesia menuju tingkat global," kata Akbar.
Akbar juga menekankan, pentingnya dukungan perbankan, terutama dari himpunan bank negara (Himbara) bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor logistik untuk menghadapi tantangan global, termasuk tekanan akibat kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat (AS).
Ia menilai UMKM logistik membutuhkan akses pembiayaan yang lebih mudah dan suku bunga yang kompetitif agar dapat bertahan dan berkembang di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Sambung Akbar menyebut kenaikan biaya operasional akibat kebijakan tarif resiprokal AS telah membebani pelaku UMKM logistik. Dukungan perbankan, seperti kredit usaha dengan persyaratan yang fleksibel, dinilai krusial untuk membantu mereka memitigasi dampak tersebut.
"Perbankan nasional harus proaktif dalam memberikan solusi keuangan yang inovatif, termasuk pendanaan jangka pendek untuk modal kerja maupun investasi jangka panjang dalam teknologi dan infrastruktur," ucap Akbar.
ALFI, sambung Akbar, juga mendorong perbankan, terutama Himbara untuk mempermudah UMKM mengakses program pembiayaan yang telah disediakan, seperti KUR (Kredit Usaha Rakyat) dengan bunga rendah.
"Kami optimistis, dengan dukungan penuh perbankan, terutama Himbara, UMKM logistik tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga meningkatkan daya saing di pasar global," lanjut Akbar.
Baca Juga: Prabowo Ingin Kuota Impor Tak Diskriminatif dan Hanya Untungkan Segelintir Orang
Akbar menambahkan, sektor logistik menjadi salah satu penopang utama perekonomian Indonesia, dengan kontribusi signifikan terhadap perdagangan domestik dan internasional. Akbar berharap dukungan terhadap UMKM di sektor ini dapat memperkuat ketahanan rantai pasok nasional di tengah gejolak ekonomi dunia.
(akr)
Lihat Juga :
