DPR Minta Jokowi Beli Gabah Petani dan Dibagikan Gratis ke Masyarakat

JAKARTA - Pandemi Covid-19 berimbas pada kondisi pangan di Indonesia yang dinilai semakin mengkhawatirkan, khususnya produk pangan petani. Pemerintah pun diminta menyiapkan anggaran untuk membeli gabah dari petani, kemudian dibagikan kepada masyarakat.

Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan mengatakan, Presiden Jokowi perlu membuat kebijakan membeli produk pangan petani, kemudian diberikan kepada masyarakat secara gratis. "Pak Jokowi, tolong negara bisa membeli produk pangan petani dan berikan gratis ke rakyat," kata Daniel Johan kemarin.

Menurut dia, bila negara mampu membeli satu juta ton gabah petani dengan harga Rp4.200 per kg maka pemerintah cukup menyiapkan anggaran Rp4,2 triliun. "Ini bisa menanggung perut 65 juta rakyat selama sebulan," papar dia.

Ketua DPP PKB itu mengatakan, jika negara bisa membeli tiga juta ton gabah petani, pemerintah cukup menyiapkan anggaran Rp12,6 triliun untuk menopang kebutuhan beras 195 juta warga selama sebulan. Dia berharap anggaran untuk membeli gabah petani bisa dimasukkan dalam rencana penambahan anggaran yang nilainya mencapai Rp1.000 triliun. "Mohon dari rencana penambahan anggaran Rp1.000 triliun, selamatkan perut dan pangan rakyat," ungkap dia.

Daniel mengatakan, program itu akan membuat perputaran ekonomi di desa jadi bergeliat dan petani akan bersemangat untuk terus bercocok tanam. Dia menegaskan bahwa saat ini kondisi pangan Indonesia rawan dan mengkhawatirkan karena harga banyak yang merosot tajam. Petani pun menjadi tidak bergairah untuk menanam.

Legislator asal Dapil Kalimantan Barat I itu menambahkan, pembelian pangan dari petani bisa ditugaskan ke Bulog, BUMN, dan swasta. "Mohon juga Pak Jokowi agar untuk sementara negara ambil kebijakan seluruh stok beras adalah milik negara," terang dia.

Menurutnya, penggilingan dan swasta boleh membeli dan menjual. Mereka juga tetap bisa dapat keuntungan, tapi dengan harga standar pemerintah. Namun, yang dibeli dan dijual swasta adalah milik negara dan boleh ditaruh di gudang-gudang milik swasta sehingga semua stok tercatat sebagai milik negara. "Kedua kebijakan ini untuk menjamin perut rakyat dan tersedianya pangan dengan harga terjangkau, kalau tidak Indonesia akan diambang bahaya," tegas Daniel.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII Ihsan Yunus menyatakan Keputusan Presiden Jokowi yang menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional harus menjadi entry point bagi negara untuk mengerahkan semua sumber daya dalam rangka penanggulangan bencana nonalam ini. "Dengan status ini (bencana nasional) maka semua sumber daya yang dimiliki harus dikerahkan untuk penanggulangan bencana," ungkap politikus PDI Perjuangan ini kemarin.

Wakil ketua komisi yang membidangi sosial kebencanaan ini juga menyebut bahwa sumber daya tersebut saling berkait dengan kebijakan lintas sektor di kementerian/lembaga. "Jadi, pemerintah harus kerahkan sumber daya yang dimiliki. Kebijakan lintas kementerian harus dipercepat untuk menanggulangi masa darurat ini. Tidak hanya soal struktur birokrasi yang harus gerak, dukungan APBN yang kuat serta komando operasi penanggulangan di lapangan harus jalan," tambahnya.

Dalam masa darurat bencana ini, kata Ihsan, fungsi koordinasi, komando, dan operasi penanggulangan harus selaras. (Abdul Rochim)