Jaga Pertumbuhan Ekonomi Biru, Kadin-KKP Mitigasi Dampak Tarif Trump
Jum'at, 18 April 2025 - 20:00 WIB
loading...
Kadin dan KKP bersama-sama menyiapkan langkah mengantisipasi dampak tarif Trump terhadap sektor kelautan dan perikanan. FOTO/Tangguh
A
A
A
JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri ( Kadin ) Indonesia dan Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP ) terus mendorong pertumbuhan ekonomi biru atau ekonomi kelautan.Kadin secara aktif juga terus memberi masukan kepada KKP, khususnya terkait persoalan terkini, yakni kebijakan tarif impor yang diterapkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump.
"Walaupun hasilnya masih proses (negosiasi), sebagai pelaku usaha harus menyampaikan karena kita mewakili pelaku usaha untuk masalah tarif tersebut karena sampai sekarang kan masih belum tuntas," kata Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan dan Perikanan Kadin Indonesia, Yugi Prayanto, Jumat (18/4/2025).
Baca Juga: Pemerintah Bentuk Satgas PHK Hadapi Dampak Perang Tarif
Menurut Yugi, masukan dari para pelaku usaha tersebut penting untuk ditindaklanjuti karena hal ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Kebijakan tarif AS, kata dia, berpotensi mengganggu ekspor hasil laut Indonesia ke Amerika, semisal udang produksi para petambak.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan Kadin Indonesia Mulyadi Jayabaya menambahkan, Kadin bersama pemerintah perlu melihat proyeksi ke depan terkait kondisi ekonomi dan kebijakan AS sekarang. "Kita sudah diskusi tadi bareng-bareng, InsyaAllah pengusaha tidak boleh pesimis, KKP juga akan mendorong bagaimana tumbuhnya ekonomi Indonesia sesuai dengan harapan Presiden, tumbuh 8% ke depan," ucapnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tornanda Syaifullah memastikan bahwa pemerintah akan mencari solusi terbaik untuk mengantisipasi masalah tarif tersebut. Tornanda mengatakan, masih ada waktu 90 hari dari pertama kali tarif impor diumumkan untuk para pelaku usaha dan pemerintah sama-sama bergerak mencari jalan keluar.
Baca Juga: Balas Perang Tarif Trump, Presiden China Xi Jinping Galang Kekuatan di ASEAN
"Yang paling penting adalah ini satu momen dimana kita harus mengubah dari hulu sampai hilir. Ini harus tertata dengan baik. Pada prinsipnya kita ingin juga produk kita ini itu laku di pasar internasional," kata Tornanda.
Dia menambahkan, jika seandainya ekspor ke AS nantinya terhenti karena tarifnya terlampau tinggi, maka Indonesia mungkin harus mencari harus pasar-pasar lain yang selama ini belum dijangkau. "Kita harus cari, misalnya ke Timur Tengah, Asia Tenggara, Eropa. Cuma masalahnya adalah bagaimana caranya kita menata ini, hulu-hilir kita ini, hilir kita nggak akan jadi kalau seandainya hulu kita nggak baik," tuturnya.
Tornanda pun berharap kerja sama dari semua pihak, mulai dari pelaku usaha, asosiasi, akademisi, sehingga produk ekonomi biru Indonesia bisa tetap berjaya di pasar internasional. "Pada intinya kami siap membantu, memberikan kemudahan berusaha, aksesibilitas, juga sampai nanti ini membuka akses pasar bersama-sama," pungkasnya.
"Walaupun hasilnya masih proses (negosiasi), sebagai pelaku usaha harus menyampaikan karena kita mewakili pelaku usaha untuk masalah tarif tersebut karena sampai sekarang kan masih belum tuntas," kata Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan dan Perikanan Kadin Indonesia, Yugi Prayanto, Jumat (18/4/2025).
Baca Juga: Pemerintah Bentuk Satgas PHK Hadapi Dampak Perang Tarif
Menurut Yugi, masukan dari para pelaku usaha tersebut penting untuk ditindaklanjuti karena hal ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Kebijakan tarif AS, kata dia, berpotensi mengganggu ekspor hasil laut Indonesia ke Amerika, semisal udang produksi para petambak.
Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Pangan Kadin Indonesia Mulyadi Jayabaya menambahkan, Kadin bersama pemerintah perlu melihat proyeksi ke depan terkait kondisi ekonomi dan kebijakan AS sekarang. "Kita sudah diskusi tadi bareng-bareng, InsyaAllah pengusaha tidak boleh pesimis, KKP juga akan mendorong bagaimana tumbuhnya ekonomi Indonesia sesuai dengan harapan Presiden, tumbuh 8% ke depan," ucapnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tornanda Syaifullah memastikan bahwa pemerintah akan mencari solusi terbaik untuk mengantisipasi masalah tarif tersebut. Tornanda mengatakan, masih ada waktu 90 hari dari pertama kali tarif impor diumumkan untuk para pelaku usaha dan pemerintah sama-sama bergerak mencari jalan keluar.
Baca Juga: Balas Perang Tarif Trump, Presiden China Xi Jinping Galang Kekuatan di ASEAN
"Yang paling penting adalah ini satu momen dimana kita harus mengubah dari hulu sampai hilir. Ini harus tertata dengan baik. Pada prinsipnya kita ingin juga produk kita ini itu laku di pasar internasional," kata Tornanda.
Dia menambahkan, jika seandainya ekspor ke AS nantinya terhenti karena tarifnya terlampau tinggi, maka Indonesia mungkin harus mencari harus pasar-pasar lain yang selama ini belum dijangkau. "Kita harus cari, misalnya ke Timur Tengah, Asia Tenggara, Eropa. Cuma masalahnya adalah bagaimana caranya kita menata ini, hulu-hilir kita ini, hilir kita nggak akan jadi kalau seandainya hulu kita nggak baik," tuturnya.
Tornanda pun berharap kerja sama dari semua pihak, mulai dari pelaku usaha, asosiasi, akademisi, sehingga produk ekonomi biru Indonesia bisa tetap berjaya di pasar internasional. "Pada intinya kami siap membantu, memberikan kemudahan berusaha, aksesibilitas, juga sampai nanti ini membuka akses pasar bersama-sama," pungkasnya.
(fjo)
Lihat Juga :
