Potensial Turun Mutu, Pengamat: Beras Bulog Harus Segera Disalurkan
Minggu, 20 April 2025 - 15:04 WIB
loading...
A
A
A
Dari sisi penawaran, ditandai dengan berkurangnya permintaan keluarga penerima bantuan terhadap beras di pasar. Hal ini membuat tekanan permintaan beras di pasar berkurang, sehingga gejolak atau kenaikan harga beras lebih terkendali. Bahkan, harga beras di pasar bisa turun dan lebih murah. Inflasi juga relatif terkendali. Dengan volume bantuan yang besar, 213,5 ribu ton atau 8,5% dari konsumsi bulanan, menunjukkan kontribusi ketersediaan program ini relatif tinggi terhadap ketersediaan beras nasional.
Khudoei menilai, bantuan juga berperan pada sisi penawaran beras. Dengan volume yang besar, bantuan beras memengaruhi keseimbangan harga beras di pasar dari sisi penawaran. "Pendek kata, bantuan beras memberikan efek positif terhadap stabilisasi harga beras di pasar dari dua sisi sekaligus, dari sisi permintaan dengan berkurangnya tekanan permintaan di pasar, dan dari sisi penawaran dengan tersedianya pasokan beras sesuai volume bantuan," paparnya.
Baca Juga: Indonesia Sedang Menanti Jet Tempur Rafale, tapi Digoda Boeing dengan F-15EX
Penghentian penyaluran bantuan beras dan SPHP menurutnya memberi pelajaran penting, yaitu outlet pasti beras Bulog masih belum ada. Outlet SPHP dan bantuan beras dibuat sebagai pengganti outlet Raskin yang hilang. Saat Raskin masih ada, Bulog menyalurkan antara 3-3,2 juta ton beras/bulan. Ketika Raskin diubah jadi bantuan pangan nontunai (BPNT), outlet itu hilang. "Sejak itu sampai saat ini tidak ada outlet pasti beras Bulog. Padahal, beras barang yang tak tahan lama, berpotensi rusak jika lama disimpan," tandasnya.
Khudori juga menyoal peran melimpahnya beras kelolaan Bulog yang diklaim sebagai terbesar sepanjang sejarah dan linier dengan produksi padi melimpah. Dia menegaskan, cadangan geras itu tidak berguna bagi rakyat jika beras hanya ditumpuk di gudang.
"Bukankah rakyat miskin tetap harus pergi ke pasar dan membeli beras? Bukankah saat ini harga beras cenderung naik di saat puncak panen raya? Bukankah sudah berbulan-bulan harga beras, medium dan premium, nangkring di atas harga eceran tertinggi (HET)? Bukankah ini anomali dan absurd?" cetusnya.
Presiden Prabowo sudah mengeluarkan Inpres No. 6/2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri Serta Penyaluran CBP, 27 Maret 2025. Di Inpres itu, outlet beras Bulog terbentang luas, mulai untuk SPHP, bantuan pangan (termasuk bantuan pangan luar negeri), tanggap darurat bencana, penyaluran untuk TNI/ASN/Polri dan program Makan Bergizi Gratis, dan CBP pemda, bahkan bisa untuk bantuan sosial. Menurut dia, regulasi ini perlu ditindaklanjuti lebih konkrit dalam bentuk aturan turunan oleh kementerian/lembaga terkait.
"Ini niscaya agar integrasi kebijakan perberasan di hulu, tengah, dan hilir terjadi. Beras yang diserap Bulog dari produksi petani domestik dikelola dan didistribusikan ke seluruh wilayah, kemudian disalurkan sesuai outlet pasti. Dengan integrasi ini, beras bisa dialirkan terus menerus dari gudang dengan prinsip 'yang masuk duluan keluar duluan' sehingga beras terus segar dan dan tidak rusak," tutupnya.
Khudoei menilai, bantuan juga berperan pada sisi penawaran beras. Dengan volume yang besar, bantuan beras memengaruhi keseimbangan harga beras di pasar dari sisi penawaran. "Pendek kata, bantuan beras memberikan efek positif terhadap stabilisasi harga beras di pasar dari dua sisi sekaligus, dari sisi permintaan dengan berkurangnya tekanan permintaan di pasar, dan dari sisi penawaran dengan tersedianya pasokan beras sesuai volume bantuan," paparnya.
Baca Juga: Indonesia Sedang Menanti Jet Tempur Rafale, tapi Digoda Boeing dengan F-15EX
Penghentian penyaluran bantuan beras dan SPHP menurutnya memberi pelajaran penting, yaitu outlet pasti beras Bulog masih belum ada. Outlet SPHP dan bantuan beras dibuat sebagai pengganti outlet Raskin yang hilang. Saat Raskin masih ada, Bulog menyalurkan antara 3-3,2 juta ton beras/bulan. Ketika Raskin diubah jadi bantuan pangan nontunai (BPNT), outlet itu hilang. "Sejak itu sampai saat ini tidak ada outlet pasti beras Bulog. Padahal, beras barang yang tak tahan lama, berpotensi rusak jika lama disimpan," tandasnya.
Khudori juga menyoal peran melimpahnya beras kelolaan Bulog yang diklaim sebagai terbesar sepanjang sejarah dan linier dengan produksi padi melimpah. Dia menegaskan, cadangan geras itu tidak berguna bagi rakyat jika beras hanya ditumpuk di gudang.
"Bukankah rakyat miskin tetap harus pergi ke pasar dan membeli beras? Bukankah saat ini harga beras cenderung naik di saat puncak panen raya? Bukankah sudah berbulan-bulan harga beras, medium dan premium, nangkring di atas harga eceran tertinggi (HET)? Bukankah ini anomali dan absurd?" cetusnya.
Presiden Prabowo sudah mengeluarkan Inpres No. 6/2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah/Beras Dalam Negeri Serta Penyaluran CBP, 27 Maret 2025. Di Inpres itu, outlet beras Bulog terbentang luas, mulai untuk SPHP, bantuan pangan (termasuk bantuan pangan luar negeri), tanggap darurat bencana, penyaluran untuk TNI/ASN/Polri dan program Makan Bergizi Gratis, dan CBP pemda, bahkan bisa untuk bantuan sosial. Menurut dia, regulasi ini perlu ditindaklanjuti lebih konkrit dalam bentuk aturan turunan oleh kementerian/lembaga terkait.
"Ini niscaya agar integrasi kebijakan perberasan di hulu, tengah, dan hilir terjadi. Beras yang diserap Bulog dari produksi petani domestik dikelola dan didistribusikan ke seluruh wilayah, kemudian disalurkan sesuai outlet pasti. Dengan integrasi ini, beras bisa dialirkan terus menerus dari gudang dengan prinsip 'yang masuk duluan keluar duluan' sehingga beras terus segar dan dan tidak rusak," tutupnya.
(fjo)
Lihat Juga :
