Blokir Anggaran IKN Rp10 Triliun Dibuka, Proyek Tol hingga Istana Wapres Lanjut Lagi
Rabu, 23 April 2025 - 11:47 WIB
loading...
Blokir anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum telah dibuka oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp10 triliun untuk proyek IKN. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini blokir anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum telah dibuka oleh Kementerian Keuangan sebesar Rp10 triliun. Anggaran ini khusus digunakan untuk menyelesaikan kontrak proyek pada periode 2022 - 2024.
Basuki menjelaskan, sejak tahun 2022 pembangunan IKN masih menggunakan DIPA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sehingga seluruh proses transaksi penyedia jasa dilakukan oleh Kementerian PUPR.
"Alhamdulillah pada April ini kita sudah bisa mengumpulkan penyedia jasa, dan diberitahukan oleh ibu Wamen PU, bahwa semua anggaran sudah dibuka blokirnya, ada sekitar Rp10 triliun untuk melanjutkan pekerjaan," ujarnya dalam konferensi pers secara daring, Rabu (23/4/2025).
Baca Juga: Pembangunan Tahap II IKN Dimulai, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp48,8 Triliun
Basuki menjelaskan, anggaran tersebut tidak pengadaan proyek baru, namun fokus pada pelunasan kontrak. Sebab, selanjutnya Badan Otorita akan mengambil alih pengadaan proyek di IKN yang sebelumnya dilakukan oleh Kementerian PUPR.
Basuki menambahkan, anggaran Rp10 triliun yang sudah dicairkan tersebut nantinya akan digunakan untuk membayar beberapa paket pekerjaan, seperti jalan tol IKN, Istana Wakil Presiden, Masjid Negara IKN, proyek air limbah, hingga pembangunan jalan kawasan KIPP 1A.
"Pekerjaan yang sudah dikerjakan sejak tahun 2022-2024 yang belum selesai, tetap dilaksanakan oleh Kementerian, baik Kementerian Pekerjaan Umum untuk jalan tol, Istana Wapres, masjid, air limbah, jalan dalam kawasan," tambahnya.
Sekedar informasi tambahan, kontrak pembangunan IKN tahap 1 periode 2022 - 2024 telah selesai dikerjakan. Beberapa proyek yang dikerjakan pada tahap 1 ini meliputi Istana Negara, Istana Garuda, termasuk lapangan upacara, dan bangunan Sekretariat Presiden.
Selain itu juga dibangun keseluruhan kompleks Kemenko yang akan menjadi tempat ASN bekerja dapat menampung 9.465 pegawai. Kawasan perkantoran ini ditargetkan rampung seluruhnya pada Juni 2025 mendatang.
Baca Juga: Bandara IKN Selesai Dibangun, Kapan Beroperasi Penuh?
Kemudian, juga dibangun hunian bagi ASN yang akan pindah ke IKN, sudah tersedia 36 unit Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), 17 tower hunian ASN, 5 tower hunian Paspampres, 2 tower hunian Polri, dan 2 tower hunian BIN yang telah fungsional.
Sedangkan dari sisi penyediaan air bersih, juga telah dibangun Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sungai Sepaku, selain itu terdapat 21 embung dan 4 kolam retensi di KIPP. Sarana dan Prasarana penyediaan air minum sudah terbangun dan dapat diakses pada seluruh kantor pemerintahan dan hunian.
Adapun sarana terbangun berupa 1 IPA kapasitas 300 lps dan bangunan reservoir induk dengan kapasitas 2 x 6.000 m3. Sedangkan jaringan yang terpasang berupa 15,87 km pipa transmisi, 9,75 km pipa interkoneksi, 22,633 km JDU (Jaringan Distribusi Utama) dan JDP (Jaringan Distribusi Pembagi) di KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan).
Terkait kesiapan sarana dan prasarana sosial, sebaran fasilitas kesehatan di dalam KIPP sudah terdapat beberapa rumah sakit yang sudah siap melayani, di antaranya RS Hermina, RS Mayapada, dan RS UPT Kementerian Kesehatan. Selain itu, di sekitar KIPP terdapat 2 unit rumah sakit dan 7 Puskesmas.
Basuki menjelaskan, sejak tahun 2022 pembangunan IKN masih menggunakan DIPA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Sehingga seluruh proses transaksi penyedia jasa dilakukan oleh Kementerian PUPR.
"Alhamdulillah pada April ini kita sudah bisa mengumpulkan penyedia jasa, dan diberitahukan oleh ibu Wamen PU, bahwa semua anggaran sudah dibuka blokirnya, ada sekitar Rp10 triliun untuk melanjutkan pekerjaan," ujarnya dalam konferensi pers secara daring, Rabu (23/4/2025).
Baca Juga: Pembangunan Tahap II IKN Dimulai, Pemerintah Siapkan Anggaran Rp48,8 Triliun
Basuki menjelaskan, anggaran tersebut tidak pengadaan proyek baru, namun fokus pada pelunasan kontrak. Sebab, selanjutnya Badan Otorita akan mengambil alih pengadaan proyek di IKN yang sebelumnya dilakukan oleh Kementerian PUPR.
Basuki menambahkan, anggaran Rp10 triliun yang sudah dicairkan tersebut nantinya akan digunakan untuk membayar beberapa paket pekerjaan, seperti jalan tol IKN, Istana Wakil Presiden, Masjid Negara IKN, proyek air limbah, hingga pembangunan jalan kawasan KIPP 1A.
"Pekerjaan yang sudah dikerjakan sejak tahun 2022-2024 yang belum selesai, tetap dilaksanakan oleh Kementerian, baik Kementerian Pekerjaan Umum untuk jalan tol, Istana Wapres, masjid, air limbah, jalan dalam kawasan," tambahnya.
Sekedar informasi tambahan, kontrak pembangunan IKN tahap 1 periode 2022 - 2024 telah selesai dikerjakan. Beberapa proyek yang dikerjakan pada tahap 1 ini meliputi Istana Negara, Istana Garuda, termasuk lapangan upacara, dan bangunan Sekretariat Presiden.
Selain itu juga dibangun keseluruhan kompleks Kemenko yang akan menjadi tempat ASN bekerja dapat menampung 9.465 pegawai. Kawasan perkantoran ini ditargetkan rampung seluruhnya pada Juni 2025 mendatang.
Baca Juga: Bandara IKN Selesai Dibangun, Kapan Beroperasi Penuh?
Kemudian, juga dibangun hunian bagi ASN yang akan pindah ke IKN, sudah tersedia 36 unit Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM), 17 tower hunian ASN, 5 tower hunian Paspampres, 2 tower hunian Polri, dan 2 tower hunian BIN yang telah fungsional.
Sedangkan dari sisi penyediaan air bersih, juga telah dibangun Bendungan Sepaku Semoi dan Intake Sungai Sepaku, selain itu terdapat 21 embung dan 4 kolam retensi di KIPP. Sarana dan Prasarana penyediaan air minum sudah terbangun dan dapat diakses pada seluruh kantor pemerintahan dan hunian.
Adapun sarana terbangun berupa 1 IPA kapasitas 300 lps dan bangunan reservoir induk dengan kapasitas 2 x 6.000 m3. Sedangkan jaringan yang terpasang berupa 15,87 km pipa transmisi, 9,75 km pipa interkoneksi, 22,633 km JDU (Jaringan Distribusi Utama) dan JDP (Jaringan Distribusi Pembagi) di KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan).
Terkait kesiapan sarana dan prasarana sosial, sebaran fasilitas kesehatan di dalam KIPP sudah terdapat beberapa rumah sakit yang sudah siap melayani, di antaranya RS Hermina, RS Mayapada, dan RS UPT Kementerian Kesehatan. Selain itu, di sekitar KIPP terdapat 2 unit rumah sakit dan 7 Puskesmas.
(nng)
Lihat Juga :
