Pengamat Ekonomi Sebut Kinerja Korporasi Bank Jatim Positif
Kamis, 24 April 2025 - 18:17 WIB
loading...
Dengan kinerja korporasi yang meningkat tersebut, tidak ada alasan yang kuat untuk mengganti Direksi dan Komisaris Bank Jatim. Foto/Dok
A
A
A
SURABAYA - Pengamat ekonomi dan politik dari Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), Hamy Wahjunianto menyebut, secara umum kinerja manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk ( Bank Jatim ) positif, terutama dalam hal pertumbuhan bisnis dan aksi korporasi.
Dengan kinerja korporasi yang meningkat tersebut, tidak ada alasan yang kuat untuk mengganti direksi dan komisaris Bank Jatim. "Tetapi dalam tiap RUPS (rapat umum pemegang saham) perusahaan manapun, terkait pergantian direksi dan komisaris tidak sepenuhnya terkait dengan kinerja korporasi. Apalagi di Bank Jatim, ada kewenangan besar Gubernur untuk mengambil keputusan," terang Hamy, Kamis (24/4/2025).
Baca Juga: Asbanda Luncurkan SP2D Online, Bank Jatim Teken PKS Bersama Kemendagri
Kandidat Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (UB) Malang itu mengungkapkan, sangat mudah bagi para pemegang saham untuk melihat bahwa para Direksi telah menunjukkan kinerja finansial korporasi. Diantaranya melalui aksi kolektif pembelian saham yang dapat menunjukkan keyakinan terhadap prospek perusahaan.
Anggota DPRD Jatim periode 2014-2019 ini mengamati, Bank Jatim juga berhasil meningkatkan kredit yang disalurkan. Ia mencontohkan, sepanjang tahun 2022, Bank Jatim sukses menorehkan kinerja yang positif dengan berhasil menggelontorkan kredit sebesar Rp 46,20 triliun, naik 8,06% dibandingkan tahun 2021. Bank Jatim juga fokus pada Corporate Social Responsibility (CSR). "Bank Jatim dapat mencapai kinerja finansial yang positif dengan membagi dividen sebesar Rp816 Miliar," terangnya.
Baca Juga: Bank Jatim Catatkan Laba Bersih Terbesar di Antara BPD
Terkait adanya dugaan kredit fiktif yang terjadi di Bank Jatim Cabang Jakarta, dan kredit macet di sejumlah cabang, menurut Hamy hal itu harus dilihat secara jernih dan fair kasus per kasus. Pasti ada performance appraisal per kuartal dan per tahun oleh Konsultan Ahli independen.
"Dari situ bisa diketahui siapa yang bertanggung jawab terhadap kredit fiktif dan macet. Apakah skala kesalahan dilakukan oleh setingkat Kepala Cabang ataukah setingkat Direksi," pungkas Dosen STIE YAPAN Surabaya tersebut.
Dengan kinerja korporasi yang meningkat tersebut, tidak ada alasan yang kuat untuk mengganti direksi dan komisaris Bank Jatim. "Tetapi dalam tiap RUPS (rapat umum pemegang saham) perusahaan manapun, terkait pergantian direksi dan komisaris tidak sepenuhnya terkait dengan kinerja korporasi. Apalagi di Bank Jatim, ada kewenangan besar Gubernur untuk mengambil keputusan," terang Hamy, Kamis (24/4/2025).
Baca Juga: Asbanda Luncurkan SP2D Online, Bank Jatim Teken PKS Bersama Kemendagri
Kandidat Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (UB) Malang itu mengungkapkan, sangat mudah bagi para pemegang saham untuk melihat bahwa para Direksi telah menunjukkan kinerja finansial korporasi. Diantaranya melalui aksi kolektif pembelian saham yang dapat menunjukkan keyakinan terhadap prospek perusahaan.
Anggota DPRD Jatim periode 2014-2019 ini mengamati, Bank Jatim juga berhasil meningkatkan kredit yang disalurkan. Ia mencontohkan, sepanjang tahun 2022, Bank Jatim sukses menorehkan kinerja yang positif dengan berhasil menggelontorkan kredit sebesar Rp 46,20 triliun, naik 8,06% dibandingkan tahun 2021. Bank Jatim juga fokus pada Corporate Social Responsibility (CSR). "Bank Jatim dapat mencapai kinerja finansial yang positif dengan membagi dividen sebesar Rp816 Miliar," terangnya.
Baca Juga: Bank Jatim Catatkan Laba Bersih Terbesar di Antara BPD
Terkait adanya dugaan kredit fiktif yang terjadi di Bank Jatim Cabang Jakarta, dan kredit macet di sejumlah cabang, menurut Hamy hal itu harus dilihat secara jernih dan fair kasus per kasus. Pasti ada performance appraisal per kuartal dan per tahun oleh Konsultan Ahli independen.
"Dari situ bisa diketahui siapa yang bertanggung jawab terhadap kredit fiktif dan macet. Apakah skala kesalahan dilakukan oleh setingkat Kepala Cabang ataukah setingkat Direksi," pungkas Dosen STIE YAPAN Surabaya tersebut.
(akr)
Lihat Juga :
