Catatan buat Pemerintah Jika Ngotot Mereformasi Sektor Keuangan
Senin, 07 September 2020 - 06:15 WIB
loading...
A
A
A
"Untuk itu pemerintah perlu melakukan sinergi dengan BI, OJK dan juga LPS. Kita optimistis bisa melalui masa-masa sulit di tengah pandemi apabila pemerintah dan semua otoritas kompak bekerja sama, bahu-membahu memberikan bantuan kepada masyarakat dan dunia usaha. Jangan sebaliknya, justru memunculkan kegaduhan yang tidak perlu, yang hanya menghabiskan energi secara tidak produktif," beber Piter.
Ketiga, harus diakui bahwa banyak kelemahan di sektor keuangan Indonesia. Namun demikian memperbaiki sektor keuangan membutuhkan waktu dan konsentrasi. Reformasi sektor keuangan adalah gagasan yang baik, tetapi harus direncanakan secara matang.
"Tidak terburu-buru. Dengan perencanaan matang, maka kita akan memiliki argumentasi yang kuat apa yang harus diperbaiki. Tujuannya apa, dan solusinya bagaimana," katanya. ( Baca juga:Soal Polemik Wamen Rangkap Jabatan, Jubir Istana: MK Tak Beri Putusan )
Reformasi sektor keuangan hendaknya melibatkan banyak pihak. Pemerintah jangan mengulang penyusunan RUU Omnibus Law yang karena dikerjakan secara terburu-buru, tidak melibatkan banyak pihak. Akhirnya, memunculkan kegaduhan semata.
Ketiga, harus diakui bahwa banyak kelemahan di sektor keuangan Indonesia. Namun demikian memperbaiki sektor keuangan membutuhkan waktu dan konsentrasi. Reformasi sektor keuangan adalah gagasan yang baik, tetapi harus direncanakan secara matang.
"Tidak terburu-buru. Dengan perencanaan matang, maka kita akan memiliki argumentasi yang kuat apa yang harus diperbaiki. Tujuannya apa, dan solusinya bagaimana," katanya. ( Baca juga:Soal Polemik Wamen Rangkap Jabatan, Jubir Istana: MK Tak Beri Putusan )
Reformasi sektor keuangan hendaknya melibatkan banyak pihak. Pemerintah jangan mengulang penyusunan RUU Omnibus Law yang karena dikerjakan secara terburu-buru, tidak melibatkan banyak pihak. Akhirnya, memunculkan kegaduhan semata.
(uka)
Lihat Juga :
