Sah! Harta Karun Logam Tanah Jarang Ukraina Bakal Dicaplok AS
Kamis, 01 Mei 2025 - 07:58 WIB
loading...
Amerika Serikat atau AS dan Ukraina akhirnya menandatangani kesepakatan mineral langka yang memberikan akses kemitraan kepada AS dalam mengembangkan sumber daya alam Ukraina. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Amerika Serikat atau AS dan Ukraina akhirnya menandatangani kesepakatan mineral langka yang memberikan akses kemitraan kepada AS dalam mengembangkan sumber daya alam Ukraina , termasuk logam tanah jarang yang menjadi primadona. Kepastian ini diumumkan oleh Menteri Keuangan AS, Scott Bessent dan Menteri Ekonomi Ukraina, Yuliya Sviridenko.
Kesepakatan ini muncul ketika Ukraina mencari jaminan keamanan dari Washington sebagai bagian dari perjanjian damai potensial dengan Moskow yang sedang dinegosiasikan oleh Presiden AS Donald Trump.
Ditekennya perjanjian yang memberikan akses kepada Washington ke sumber daya alam Ukraina terjadi di tengah pemotongan bantuan militer Amerika dan meningkatnya ketegangan atas inisiatif perdamaian Trump.
Baca Juga: 5 Negara Penguasa Harta Karun Logam Tanah Jarang di Dunia
Dalam kesepakatan tersebut juga terkait pembentukan Dana Investasi Rekonstruksi Amerika Serikat-Ukraina. "Presiden Trump membayangkan kemitraan antara rakyat Amerika dan rakyat Ukraina ini untuk menunjukkan komitmen kedua belah pihak terhadap perdamaian dan kemakmuran abadi di Ukraina," kata Bessent dalam sebuah pernyataan.
Meski begitu teks lengkap perjanjian tersebut belum dirilis. Sedangkan Sviridenko mengatakan, dana itu akan dikelola bersama oleh Ukraina dan AS "atas dasar 50/50," dan bahwa "tidak ada pihak yang akan dominan."
Dia mengatakan, bahwa 50% dari pendapatan dari izin baru di bidang mineral kritis, minyak, dan gas akan diarahkan ke Dana Investasi Rekonstruksi.
"Kepemilikan dan kontrol penuh tetap berada di tangan Ukraina," tambah menteri Ukraina itu.
"Negara Ukraina yang menentukan apa dan di mana harus diekstraksi. Apa yang ada di bawah tanah tetap berada di bawah kepemilikan Ukraina – ini dengan jelas ditetapkan dalam Perjanjian."
Menurut Sviridenko, kesepakatan itu tidak mengubah proses privatisasi atau pengelolaan perusahaan milik negara. Dia mengatakan, bahwa raksasa minyak dan gas Ukrnafta, serta Energoatom – operator pembangkit listrik tenaga nuklir Ukraina – akan tetap berada di bawah kepemilikan pemerintah.
Sementara pemerintahan Biden menyetujui paket bantuan besar untuk Ukraina, termasuk pasokan persenjataan canggih, namun presiden AS saat ini memilih mengalihkan beban bantuan kepada Eropa sebagai pendukung Kiev.
Pada Februari 2025, AS bahkan menghentikan semua dukungan militer ke negara itu menyusul pertemuan Gedung Oval yang menegangkan antara Presiden AS Donald Trump, Wakil Presiden AS JD Vance, dan pemimpin Ukraina Vladimir Zelensky.
Negosiasi antara kedua negara terkait perjanjian mineral telah berlangsung sejak hari-hari awal kembalinya Trump ke Gedung Putih. Nota awal ditandatangani pada 17 April, tetapi presiden AS secara terbuka mengkritik penundaan dalam menyelesaikan kesepakatan tersebut.
Dalam sebuah postingan di Truth Social pada 25 April, dia menuduh Vladimir Zelensky "terlambat tiga minggu" dalam menandatanganinya dan menuntut agar itu diselesaikan "segera."
Meskipun perjanjian mineral tidak secara eksplisit menyertakan jaminan keamanan AS untuk Ukraina, namun digambarkan sebagai "ekspresi dari penyelarasan strategis jangka panjang yang lebih luas . . . dan demonstrasi nyata dukungan Amerika Serikat untuk keamanan, kemakmuran, rekonstruksi, dan integrasi Ukraina ke dalam kerangka ekonomi global," menurut Financial Times.
Zelensky pekan lalu mengatakan, bahwa Kiev berharap bisa menerima bantuan keamanan jangka panjang dari Washington, mirip dengan model AS-Israel.
Sementara itu, Trump menolak mengklarifikasi apakah AS akan terus memberikan bantuan militer ke Ukraina jika kesepakatan damai antara Kiev dan Moskow tidak tercapai. "Saya ingin meninggalkan itu sebagai rahasia besar, karena saya tidak ingin merusak negosiasi," katanya dalam sebuah wawancara dengan ABC News pada hari Selasa.
Baca Juga: Mengulik Kesepakatan Logam Tanah Jarang AS-Ukraina, Siapa Untung dan Apa Isinya?
Axios melaporkan pekan lalu bahwa Washington telah memberikan Kiev apa yang disebut Presiden Donald Trump sebagai "tawaran terakhir" untuk menyelesaikan konflik.
Amerika Serikat telah frustrasi karena kurangnya kemajuan dalam negosiasi damai. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan, pekan lalu bahwa Washington dapat menarik diri dari pembicaraan sepenuhnya jika mereka terhenti.
Kesepakatan ini muncul ketika Ukraina mencari jaminan keamanan dari Washington sebagai bagian dari perjanjian damai potensial dengan Moskow yang sedang dinegosiasikan oleh Presiden AS Donald Trump.
Ditekennya perjanjian yang memberikan akses kepada Washington ke sumber daya alam Ukraina terjadi di tengah pemotongan bantuan militer Amerika dan meningkatnya ketegangan atas inisiatif perdamaian Trump.
Baca Juga: 5 Negara Penguasa Harta Karun Logam Tanah Jarang di Dunia
Dalam kesepakatan tersebut juga terkait pembentukan Dana Investasi Rekonstruksi Amerika Serikat-Ukraina. "Presiden Trump membayangkan kemitraan antara rakyat Amerika dan rakyat Ukraina ini untuk menunjukkan komitmen kedua belah pihak terhadap perdamaian dan kemakmuran abadi di Ukraina," kata Bessent dalam sebuah pernyataan.
Meski begitu teks lengkap perjanjian tersebut belum dirilis. Sedangkan Sviridenko mengatakan, dana itu akan dikelola bersama oleh Ukraina dan AS "atas dasar 50/50," dan bahwa "tidak ada pihak yang akan dominan."
Dia mengatakan, bahwa 50% dari pendapatan dari izin baru di bidang mineral kritis, minyak, dan gas akan diarahkan ke Dana Investasi Rekonstruksi.
"Kepemilikan dan kontrol penuh tetap berada di tangan Ukraina," tambah menteri Ukraina itu.
"Negara Ukraina yang menentukan apa dan di mana harus diekstraksi. Apa yang ada di bawah tanah tetap berada di bawah kepemilikan Ukraina – ini dengan jelas ditetapkan dalam Perjanjian."
Menurut Sviridenko, kesepakatan itu tidak mengubah proses privatisasi atau pengelolaan perusahaan milik negara. Dia mengatakan, bahwa raksasa minyak dan gas Ukrnafta, serta Energoatom – operator pembangkit listrik tenaga nuklir Ukraina – akan tetap berada di bawah kepemilikan pemerintah.
Sementara pemerintahan Biden menyetujui paket bantuan besar untuk Ukraina, termasuk pasokan persenjataan canggih, namun presiden AS saat ini memilih mengalihkan beban bantuan kepada Eropa sebagai pendukung Kiev.
Pada Februari 2025, AS bahkan menghentikan semua dukungan militer ke negara itu menyusul pertemuan Gedung Oval yang menegangkan antara Presiden AS Donald Trump, Wakil Presiden AS JD Vance, dan pemimpin Ukraina Vladimir Zelensky.
Negosiasi antara kedua negara terkait perjanjian mineral telah berlangsung sejak hari-hari awal kembalinya Trump ke Gedung Putih. Nota awal ditandatangani pada 17 April, tetapi presiden AS secara terbuka mengkritik penundaan dalam menyelesaikan kesepakatan tersebut.
Dalam sebuah postingan di Truth Social pada 25 April, dia menuduh Vladimir Zelensky "terlambat tiga minggu" dalam menandatanganinya dan menuntut agar itu diselesaikan "segera."
Meskipun perjanjian mineral tidak secara eksplisit menyertakan jaminan keamanan AS untuk Ukraina, namun digambarkan sebagai "ekspresi dari penyelarasan strategis jangka panjang yang lebih luas . . . dan demonstrasi nyata dukungan Amerika Serikat untuk keamanan, kemakmuran, rekonstruksi, dan integrasi Ukraina ke dalam kerangka ekonomi global," menurut Financial Times.
Zelensky pekan lalu mengatakan, bahwa Kiev berharap bisa menerima bantuan keamanan jangka panjang dari Washington, mirip dengan model AS-Israel.
Sementara itu, Trump menolak mengklarifikasi apakah AS akan terus memberikan bantuan militer ke Ukraina jika kesepakatan damai antara Kiev dan Moskow tidak tercapai. "Saya ingin meninggalkan itu sebagai rahasia besar, karena saya tidak ingin merusak negosiasi," katanya dalam sebuah wawancara dengan ABC News pada hari Selasa.
Baca Juga: Mengulik Kesepakatan Logam Tanah Jarang AS-Ukraina, Siapa Untung dan Apa Isinya?
Axios melaporkan pekan lalu bahwa Washington telah memberikan Kiev apa yang disebut Presiden Donald Trump sebagai "tawaran terakhir" untuk menyelesaikan konflik.
Amerika Serikat telah frustrasi karena kurangnya kemajuan dalam negosiasi damai. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan, pekan lalu bahwa Washington dapat menarik diri dari pembicaraan sepenuhnya jika mereka terhenti.
(akr)
Lihat Juga :
