Surplus Beras, Wamentan Sudaryono Ungkap Indonesia Siap Jadi Lumbung Pangan Dunia
Jum'at, 02 Mei 2025 - 15:59 WIB
loading...
A
A
A
Wamentan Sudaryono menyatakan, bahwa pupuk bukan sekadar bahan input pertanian, melainkan elemen utama dalam mencapai hasil pertanian yang optimal.
“Pupuk adalah tulang punggung ketahanan pangan. Tanpa pupuk, benih dan air saja tidak cukup untuk menghasilkan produksi yang optimal,” ujarnya.
Wamentan Sudaryono juga berbagi pengalaman pribadinya saat awal menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Ia mengungkapkan, setelah memberikan nomor WhatsApp pribadinya kepada para petani, ia menerima lebih dari 20.000 pesan dalam satu malam yang berisi keluhan dan harapan. Salah satunya yakni soal distribusi pupuk bersubsidi kepada petani.
“Dari pesan-pesan itu, saya merangkum empat persoalan utama: sulitnya mendapatkan benih unggul, minimnya air dan irigasi, rumitnya distribusi pupuk, serta turunnya harga saat panen,” tuturnya.
Wamentan Sudaryono menjelaskan bahwa masalah distribusi pupuk menjadi perhatian serius. Sebelumnya, distribusi pupuk subsidi terhambat oleh birokrasi yang sangat kompleks, harus melalui lebih dari 145 aturan yang meliputi 41 undang-undang, 23 peraturan pemerintah, 6 peraturan presiden, dan 11 kementerian atau lembaga.
Akibatnya, pupuk sering kali tiba di tangan petani setelah masa tanam, bukan sebelumnya, yang justru menghambat hasil produksi.
Menanggapi masalah tersebut, Presiden Prabowo Subianto melakukan reformasi dengan menyederhanakan sistem distribusi pupuk, yang kini hanya melibatkan tiga pihak: Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), dan petani.
“Pupuk adalah tulang punggung ketahanan pangan. Tanpa pupuk, benih dan air saja tidak cukup untuk menghasilkan produksi yang optimal,” ujarnya.
Wamentan Sudaryono juga berbagi pengalaman pribadinya saat awal menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Ia mengungkapkan, setelah memberikan nomor WhatsApp pribadinya kepada para petani, ia menerima lebih dari 20.000 pesan dalam satu malam yang berisi keluhan dan harapan. Salah satunya yakni soal distribusi pupuk bersubsidi kepada petani.
“Dari pesan-pesan itu, saya merangkum empat persoalan utama: sulitnya mendapatkan benih unggul, minimnya air dan irigasi, rumitnya distribusi pupuk, serta turunnya harga saat panen,” tuturnya.
Wamentan Sudaryono menjelaskan bahwa masalah distribusi pupuk menjadi perhatian serius. Sebelumnya, distribusi pupuk subsidi terhambat oleh birokrasi yang sangat kompleks, harus melalui lebih dari 145 aturan yang meliputi 41 undang-undang, 23 peraturan pemerintah, 6 peraturan presiden, dan 11 kementerian atau lembaga.
Akibatnya, pupuk sering kali tiba di tangan petani setelah masa tanam, bukan sebelumnya, yang justru menghambat hasil produksi.
Menanggapi masalah tersebut, Presiden Prabowo Subianto melakukan reformasi dengan menyederhanakan sistem distribusi pupuk, yang kini hanya melibatkan tiga pihak: Kementerian Pertanian, Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), dan petani.
Lihat Juga :
