Lelucon Soal Beras Bikin Mentan Jepang Mengundurkan Diri
Senin, 26 Mei 2025 - 08:40 WIB
loading...
A
A
A
Beras bisa menjadi pemicu yang kuat di Jepang, di mana kekurangan beras telah menyebabkan gejolak politik sebelumnya. Kerusuhan akibat melonjaknya harga beras bahkan menjatuhkan sebuah pemerintahan pada tahun 1918. Jadi, tidak mengherankan bahwa harga beras memiliki peran terkait dukungan publik terhadap Ishiba.
"Politisi tidak pergi ke supermarket untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, jadi mereka tidak mengerti," kata Memori Higuchi yang berusia 31 tahun kepada BBC dari rumahnya di Yokohama.
Higuchi adalah seorang ibu baru dari seorang bayi berusia tujuh bulan. Makanan yang baik untuk pemulihan pascamelahirkan sangat penting, dan putrinya akan segera mulai makan makanan padat.
"Saya ingin dia makan dengan baik, jadi jika harga terus naik, kami mungkin harus mengurangi jumlah nasi yang saya dan suami saya makan," ungkapnya seperti dilansir BBC.
Hingga tahun 1995, pemerintah mengendalikan jumlah beras yang diproduksi petani lewat kerja sama erat dengan koperasi pertanian. Undang-undang tersebut dihapus pada tahun itu, tetapi kementerian pertanian terus menerbitkan perkiraan permintaan agar petani dapat menghindari produksi beras berlebih.
"Politisi tidak pergi ke supermarket untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, jadi mereka tidak mengerti," kata Memori Higuchi yang berusia 31 tahun kepada BBC dari rumahnya di Yokohama.
Higuchi adalah seorang ibu baru dari seorang bayi berusia tujuh bulan. Makanan yang baik untuk pemulihan pascamelahirkan sangat penting, dan putrinya akan segera mulai makan makanan padat.
"Saya ingin dia makan dengan baik, jadi jika harga terus naik, kami mungkin harus mengurangi jumlah nasi yang saya dan suami saya makan," ungkapnya seperti dilansir BBC.
Kesalahan yang mahal?
Ini adalah masalah sederhana antara penawaran dan permintaan, kata ekonom pertanian Kunio Nishikawa dari Universitas Ibaraki. Tapi dia percaya, hal itu disebabkan oleh kesalahan perhitungan pemerintah.Hingga tahun 1995, pemerintah mengendalikan jumlah beras yang diproduksi petani lewat kerja sama erat dengan koperasi pertanian. Undang-undang tersebut dihapus pada tahun itu, tetapi kementerian pertanian terus menerbitkan perkiraan permintaan agar petani dapat menghindari produksi beras berlebih.
Lihat Juga :