Gelombang Badai PHK Belum Usai, Nasib 3 Juta Buruh Kembali Terancam
Jum'at, 30 Mei 2025 - 19:34 WIB
loading...
Gelombang badai PHK masih akan terus berlanjut di 2025. Sebanyak 3 juta buruh terancam kehilangan pekerjaan. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 3 juta buruh di industri padat karya terutama sektor tekstil dan garmen terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat membanjirnya produk impor yang lebih murah.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi memperingatkan, situasi ini bisa memicu gelombang PHK besar-besaran jika pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret.
"Industri tekstil dalam negeri kesulitan bersaing dengan produk impor, baik yang legal maupun ilegal. Jika dibiarkan, ancaman PHK akan semakin meluas," ujar Ristadi dalam konferensi pers, Jumat (30/5).
Baca Juga: Tangis Buruh di RI, 61.000 Orang Tiba-tiba Kena PHK dalam 4 Bulan
Menurut Ristadi, harga produk tekstil impor yang jauh lebih murah membuat produk lokal kalah bersaing. Bahkan, banyak pengusaha garmen dalam negeri lebih memilih mengimpor bahan baku seperti kain dan benang karena harganya lebih kompetitif.
"Pengusaha lebih suka impor daripada membeli dari pabrik lokal. Ini memperparah kondisi industri," jelasnya.
Tidak hanya produsen barang jadi, industri hulu seperti pembuat kain dan benang juga terancam PHK.
"Jika permintaan bahan baku lokal turun drastis, pabrik-pabrik ini terpaksa mengurangi karyawan atau bahkan tutup," tegas Ristadi.
Baca Juga: 7,28 Juta Orang Indonesia Jadi Pengangguran per Februari 2025
KSPN mendesak pemerintah untuk segera melakukan pembenahan, termasuk memberantas impor ilegal dan menekan biaya produksi industri lokal. "Perlu kebijakan yang melindungi industri dalam negeri, terutama sektor padat karya seperti tekstil," tegas Ristadi.
Gelombang PHK di industri tekstil berpotensi memicu lonjakan pengangguran dan kemiskinan. Sektor ini selama ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, khususnya bagi pekerja dengan keterampilan terbatas.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi memperingatkan, situasi ini bisa memicu gelombang PHK besar-besaran jika pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret.
"Industri tekstil dalam negeri kesulitan bersaing dengan produk impor, baik yang legal maupun ilegal. Jika dibiarkan, ancaman PHK akan semakin meluas," ujar Ristadi dalam konferensi pers, Jumat (30/5).
Baca Juga: Tangis Buruh di RI, 61.000 Orang Tiba-tiba Kena PHK dalam 4 Bulan
Menurut Ristadi, harga produk tekstil impor yang jauh lebih murah membuat produk lokal kalah bersaing. Bahkan, banyak pengusaha garmen dalam negeri lebih memilih mengimpor bahan baku seperti kain dan benang karena harganya lebih kompetitif.
"Pengusaha lebih suka impor daripada membeli dari pabrik lokal. Ini memperparah kondisi industri," jelasnya.
Tidak hanya produsen barang jadi, industri hulu seperti pembuat kain dan benang juga terancam PHK.
"Jika permintaan bahan baku lokal turun drastis, pabrik-pabrik ini terpaksa mengurangi karyawan atau bahkan tutup," tegas Ristadi.
Baca Juga: 7,28 Juta Orang Indonesia Jadi Pengangguran per Februari 2025
KSPN mendesak pemerintah untuk segera melakukan pembenahan, termasuk memberantas impor ilegal dan menekan biaya produksi industri lokal. "Perlu kebijakan yang melindungi industri dalam negeri, terutama sektor padat karya seperti tekstil," tegas Ristadi.
Gelombang PHK di industri tekstil berpotensi memicu lonjakan pengangguran dan kemiskinan. Sektor ini selama ini menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, khususnya bagi pekerja dengan keterampilan terbatas.
(nng)
Lihat Juga :
