AHY Bakal Tawarkan Proyek-proyek Infrastruktur Prioritas ke Danantara
Rabu, 11 Juni 2025 - 15:30 WIB
loading...
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Hal ini disampaikannya usai menghadiri International Conference on Infrastructure (ICI) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Rabu (11/6).
AHY menjelaskan, pembiayaan kreatif di luar APBN sangat diperlukan untuk mewujudkan proyek-proyek infrastruktur nasional. Kehadiran Danantara, diharapkan dapat membantu menutup kesenjangan pendanaan tersebut.
"Danantara memiliki peran yang sangat strategis, seperti yang divisikan Presiden Prabowo. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pemegang saham BUMN, tetapi juga dapat berinvestasi langsung dalam proyek-proyek infrastruktur," ujar AHY.
Baca Juga: AHY Ungkap Arah Pembangunan Infrastruktur untuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%
Pihaknya saat ini sedang menginventarisasi proyek-proyek infrastruktur prioritas yang akan ditawarkan kepada Danantara sebagai peluang investasi. "Kami akan menyusun prioritas proyek, mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa ditunda, termasuk memperkirakan besaran pendanaan yang dibutuhkan," tambahnya.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan, kebutuhan pendanaan infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 diproyeksikan mencapai Rp1.905,3 triliun. Namun, APBN hanya mampu menyediakan Rp1.152,19 triliun, sehingga masih terdapat kesenjangan pendanaan sebesar Rp753,11 triliun.
Untuk mengatasi hal ini, Kementerian PU mendorong pengembangan berbagai skema pembiayaan kreatif, seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), blended finance, dan sekuritisasi aset. "Kita perlu membangun ekosistem pembiayaan yang inklusif, transparan, dan akuntabel untuk menarik minat investor," tegas Dody.
Danantara, yang mengkonsolidasikan lebih dari 800 BUMN, diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam pendanaan infrastruktur. Dengan modal besar dan fleksibilitas investasi, lembaga ini berpotensi mengakselerasi proyek-proyek strategis yang selama ini terbentur masalah pendanaan.
AHY menekankan, kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta menjadi kunci untuk menutup funding gap tersebut. "Kami akan memastikan proyek-proyek yang ditawarkan memiliki dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan," ujarnya.
Baca Juga: Garuda Minta Dana Tambahan Beli 15 Pesawat, Bos Danantara Buka Suara
Selain Danantara, pemerintah juga membuka peluang bagi investor swasta dan internasional untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur. Berbagai insentif dan kemudahan perizinan terus disiapkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan pendekatan multidimensi ini, pemerintah berharap target pembangunan infrastruktur dalam RPJMN 2025-2029 dapat tercapai tanpa membebani APBN secara berlebihan.
AHY menjelaskan, pembiayaan kreatif di luar APBN sangat diperlukan untuk mewujudkan proyek-proyek infrastruktur nasional. Kehadiran Danantara, diharapkan dapat membantu menutup kesenjangan pendanaan tersebut.
"Danantara memiliki peran yang sangat strategis, seperti yang divisikan Presiden Prabowo. Lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai pemegang saham BUMN, tetapi juga dapat berinvestasi langsung dalam proyek-proyek infrastruktur," ujar AHY.
Baca Juga: AHY Ungkap Arah Pembangunan Infrastruktur untuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%
Pihaknya saat ini sedang menginventarisasi proyek-proyek infrastruktur prioritas yang akan ditawarkan kepada Danantara sebagai peluang investasi. "Kami akan menyusun prioritas proyek, mana yang harus didahulukan dan mana yang bisa ditunda, termasuk memperkirakan besaran pendanaan yang dibutuhkan," tambahnya.
Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo mengungkapkan, kebutuhan pendanaan infrastruktur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 diproyeksikan mencapai Rp1.905,3 triliun. Namun, APBN hanya mampu menyediakan Rp1.152,19 triliun, sehingga masih terdapat kesenjangan pendanaan sebesar Rp753,11 triliun.
Untuk mengatasi hal ini, Kementerian PU mendorong pengembangan berbagai skema pembiayaan kreatif, seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), blended finance, dan sekuritisasi aset. "Kita perlu membangun ekosistem pembiayaan yang inklusif, transparan, dan akuntabel untuk menarik minat investor," tegas Dody.
Danantara, yang mengkonsolidasikan lebih dari 800 BUMN, diharapkan dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam pendanaan infrastruktur. Dengan modal besar dan fleksibilitas investasi, lembaga ini berpotensi mengakselerasi proyek-proyek strategis yang selama ini terbentur masalah pendanaan.
AHY menekankan, kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan sektor swasta menjadi kunci untuk menutup funding gap tersebut. "Kami akan memastikan proyek-proyek yang ditawarkan memiliki dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan," ujarnya.
Baca Juga: Garuda Minta Dana Tambahan Beli 15 Pesawat, Bos Danantara Buka Suara
Selain Danantara, pemerintah juga membuka peluang bagi investor swasta dan internasional untuk berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur. Berbagai insentif dan kemudahan perizinan terus disiapkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Dengan pendekatan multidimensi ini, pemerintah berharap target pembangunan infrastruktur dalam RPJMN 2025-2029 dapat tercapai tanpa membebani APBN secara berlebihan.
(nng)
Lihat Juga :
