Butuh Rp123 Triliun Lindungi Jakarta dari Ancaman Banjir Rob
Rabu, 11 Juni 2025 - 17:24 WIB
loading...
Warga beraktivitas di tengah banjir rob yang merendam kawasan Muara Angke, Jakarta Utara, Senin (16/12). FOTO/Arif Julianto
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan bahwa pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall di Jakarta diperkirakan membutuhkan anggaran sebesar Rp123 triliun.
Anggaran tersebut, menurut AHY, ditujukan khusus untuk melindungi wilayah Ibu Kota dari ancaman banjir rob yang semakin sering terjadi akibat kombinasi kenaikan permukaan air laut dan penurunan muka tanah.
"Kalau ditanya berapa, kurang lebih studi yang pernah kami lakukan sebelumnya menunjukkan angka sekitar Rp123 triliun. Itu hanya untuk wilayah Jakarta, sepanjang kurang lebih 41 kilometer," ujar AHY dalam International Conference on Infrastructure (ICI) di JCC Senayan, Rabu (11/6).
Baca Juga: Deretan Wilayah Pesisir Berpotensi Dilanda Banjir Rob hingga 21 Juni 2025
Ia menekankan bahwa proyek tanggul laut tidak bisa dianggap sebagai proyek infrastruktur biasa. Lokasinya yang dibangun di lepas pantai serta tantangan geoteknis membuat biaya konstruksinya sangat tinggi.
Lebih lanjut, AHY menjelaskan banjir rob di wilayah pesisir Jakarta disebabkan oleh dua faktor utama, kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim dan aktivitas industri laut, serta penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan.
"Penurunan muka tanah ini tidak bisa diabaikan. Penggunaan air tanah oleh masyarakat yang masif, ditambah dengan pertumbuhan industri di darat, mempercepat terjadinya land subsidence," ungkapnya.
AHY menyatakan solusi tidak hanya bisa mengandalkan pembangunan tanggul. Pemerintah juga tengah fokus mengatasi akar masalahnya dari hulu, termasuk dengan membatasi hingga melarang penggunaan air tanah.
Sebagai gantinya pemerintah sedang mempercepat pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) agar kebutuhan air bersih masyarakat bisa dipenuhi tanpa mengeksploitasi air tanah.
"Ke depan kita akan perketat penggunaan air tanah, bahkan ada opsi pelarangan. Solusinya adalah SPAM dan penguatan infrastruktur air bersih," ujarnya.
Baca Juga: AHY Bakal Tawarkan Proyek-proyek Infrastruktur Prioritas ke Danantara
Tak hanya itu, AHY juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur penunjang lain seperti normalisasi sungai, pembangunan embung, dan penampungan air hujan untuk mengatasi banjir kiriman dari wilayah hulu.
Dia menambahkan seluruh upaya ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam menjawab tantangan perubahan iklim, krisis air bersih, dan ketahanan kota pesisir seperti Jakarta.
"Jadi, hulu ke hilir harus kita bereskan. Kita tidak bisa bicara soal perlindungan pantai saja, tapi juga tentang infrastruktur dasar yang menopang daya dukung lingkungan kota," kata dia.
Anggaran tersebut, menurut AHY, ditujukan khusus untuk melindungi wilayah Ibu Kota dari ancaman banjir rob yang semakin sering terjadi akibat kombinasi kenaikan permukaan air laut dan penurunan muka tanah.
"Kalau ditanya berapa, kurang lebih studi yang pernah kami lakukan sebelumnya menunjukkan angka sekitar Rp123 triliun. Itu hanya untuk wilayah Jakarta, sepanjang kurang lebih 41 kilometer," ujar AHY dalam International Conference on Infrastructure (ICI) di JCC Senayan, Rabu (11/6).
Baca Juga: Deretan Wilayah Pesisir Berpotensi Dilanda Banjir Rob hingga 21 Juni 2025
Ia menekankan bahwa proyek tanggul laut tidak bisa dianggap sebagai proyek infrastruktur biasa. Lokasinya yang dibangun di lepas pantai serta tantangan geoteknis membuat biaya konstruksinya sangat tinggi.
Lebih lanjut, AHY menjelaskan banjir rob di wilayah pesisir Jakarta disebabkan oleh dua faktor utama, kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim dan aktivitas industri laut, serta penurunan muka tanah akibat eksploitasi air tanah yang berlebihan.
"Penurunan muka tanah ini tidak bisa diabaikan. Penggunaan air tanah oleh masyarakat yang masif, ditambah dengan pertumbuhan industri di darat, mempercepat terjadinya land subsidence," ungkapnya.
AHY menyatakan solusi tidak hanya bisa mengandalkan pembangunan tanggul. Pemerintah juga tengah fokus mengatasi akar masalahnya dari hulu, termasuk dengan membatasi hingga melarang penggunaan air tanah.
Sebagai gantinya pemerintah sedang mempercepat pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) agar kebutuhan air bersih masyarakat bisa dipenuhi tanpa mengeksploitasi air tanah.
"Ke depan kita akan perketat penggunaan air tanah, bahkan ada opsi pelarangan. Solusinya adalah SPAM dan penguatan infrastruktur air bersih," ujarnya.
Baca Juga: AHY Bakal Tawarkan Proyek-proyek Infrastruktur Prioritas ke Danantara
Tak hanya itu, AHY juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur penunjang lain seperti normalisasi sungai, pembangunan embung, dan penampungan air hujan untuk mengatasi banjir kiriman dari wilayah hulu.
Dia menambahkan seluruh upaya ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam menjawab tantangan perubahan iklim, krisis air bersih, dan ketahanan kota pesisir seperti Jakarta.
"Jadi, hulu ke hilir harus kita bereskan. Kita tidak bisa bicara soal perlindungan pantai saja, tapi juga tentang infrastruktur dasar yang menopang daya dukung lingkungan kota," kata dia.
(nng)
Lihat Juga :
