5 Negara Berkembang yang Terlilit Utang Besar ke China, Produksi Minyak Sampai Jadi Jaminan
Rabu, 11 Juni 2025 - 20:46 WIB
loading...
Seorang pekerja mengoperasikan katup di kilang minyak Rumaila, dekat Basra, Irak. Foto: Nabil Al-Jurani. FOTO/AP
A
A
A
JAKARTA - Di tengah ketidakpastian ekonomi global, sejumlah negara berkembang menghadapi beban utang yang semakin berat, terutama kepada China. Melalui skema Belt and Road Initiative (BRI), Beijing telah memberikan pinjaman besar untuk proyek infrastruktur di berbagai negara, namun hal ini justru memicu kekhawatiran akan risiko ketergantungan dan ketidakmampuan pembayaran. Beberapa negara, seperti Sri Lanka, bahkan terpaksa menyerahkan aset strategis sebagai kompensasi utang.
Laporan terbaru menunjukkan, utang ke China telah menjadi tantangan serius bagi stabilitas fiskal beberapa negara berkembang. Pinjaman dengan bunga tinggi dan proyek yang kurang produktif membuat mereka terjebak dalam spiral utang. Situasi ini diperparah oleh melemahnya nilai tukar mata uang lokal dan perlambatan pertumbuhan ekonomi pascapandemi.
Baca Juga: 4 Negara Terancam Bangkrut Terjebak Utang China, Terparah Sampai Menyerahkan Pelabuhan
Dikutip dari sejumlah sumber, kasus Sri Lanka yang menyerahkan Pelabuhan Hambantota kepada China selama 99 tahun menjadi peringatan bagi negara lain. Tidak hanya di Asia, negara-negara Afrika seperti Angola dan Ethiopia juga menghadapi tekanan serupa. Utang yang awalnya ditujukan untuk pembangunan justru berubah menjadi beban yang menggerogoti kedaulatan ekonomi. Skema pinjaman China menuai pro dan kontra, di satu sisi mendorong pembangunan, di sisi lain menciptakan ketergantungan yang sulit diurai.
Utang besar ke China tidak hanya membebani APBN, tetapi juga mengancam kedaulatan ekonomi. Sejumlah negara terpaksa mengalokasikan anggaran besar untuk membayar utang, mengorbankan sektor kesehatan dan pendidikan.
Baca Juga: Rusia Usulkan Pemindahan Kantor Pusat PBB dari AS, Apa Alasannya?
Belt and Road Initiative (BRI) disebut sebagai alat China memperluas pengaruh melalui pinjaman infrastruktur. Namun, banyak proyek BRI yang dinilai tidak transparan dan berisiko tinggi, memicu ketergantungan jangka panjang.
Negara seperti Laos, Maladewa, dan Bangladesh juga mulai merasakan tekanan utang serupa. Para ekonom memperingatkan agar negara-negara berkembang lebih berhati-hati dalam menerima pinjaman dari China.
Pemerintah China membantah tuduhan "debt-trap diplomacy", menyatakan pinjaman mereka membantu pembangunan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan banyak negara terjebak dalam krisis utang.
Sejumlah negara mulai merundingkan restrukturisasi utang, tetapi prosesnya seringkali rumit. Sementara itu, IMF dan Bank Dunia mendorong transparansi dalam pembiayaan infrastruktur. Indonesia, yang juga menerima pinjaman China untuk proyek seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung, perlu belajar dari kasus ini agar tidak terjebak dalam kondisi serupa.
Laporan terbaru menunjukkan, utang ke China telah menjadi tantangan serius bagi stabilitas fiskal beberapa negara berkembang. Pinjaman dengan bunga tinggi dan proyek yang kurang produktif membuat mereka terjebak dalam spiral utang. Situasi ini diperparah oleh melemahnya nilai tukar mata uang lokal dan perlambatan pertumbuhan ekonomi pascapandemi.
Baca Juga: 4 Negara Terancam Bangkrut Terjebak Utang China, Terparah Sampai Menyerahkan Pelabuhan
Dikutip dari sejumlah sumber, kasus Sri Lanka yang menyerahkan Pelabuhan Hambantota kepada China selama 99 tahun menjadi peringatan bagi negara lain. Tidak hanya di Asia, negara-negara Afrika seperti Angola dan Ethiopia juga menghadapi tekanan serupa. Utang yang awalnya ditujukan untuk pembangunan justru berubah menjadi beban yang menggerogoti kedaulatan ekonomi. Skema pinjaman China menuai pro dan kontra, di satu sisi mendorong pembangunan, di sisi lain menciptakan ketergantungan yang sulit diurai.
Berikut 5 Negara Berkembang yang Terlilit Utang Besar ke China
1. Pakistan
Pakistan menempati posisi teratas sebagai negara berkembang dengan utang terbesar ke China, mencapai USD22–USD27,4 miliar. Sebagian besar pinjaman digunakan untuk membiayai Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC), proyek infrastruktur senilai USD62 miliar. Namun, proyek ini justru membebani keuangan negara, dengan pembayaran utang yang menyedot 30% pendapatan ekspor Pakistan.2. Angola
Angola, salah satu produsen minyak terbesar di Afrika, memiliki utang USD17,9–USD22 miliar ke China. Pinjaman ini awalnya digunakan untuk membangun jalan, rel kereta, dan kilang minyak. Namun, jatuhnya harga minyak dunia membuat Angola kesulitan melunasi utang, hingga terpaksa menyerahkan sebagian produksi minyak sebagai pembayaran.3. Ethiopia
Ethiopia mencatat utang USD7,4–7,9 miliar ke China, terutama untuk pembangunan jalur kereta api Addis Ababa-Djibouti dan sejumlah jalan tol. Namun, proyek-proyek ini belum menghasilkan pendapatan yang memadai, sementara pembayaran utang telah mencapai 20% dari total pendapatan negara.4. Kenya
Kenya terikat utang USD7,4 miliar ke China, sebagian besar untuk pembangunan jalur kereta api Standard Gauge Railway (SGR). Proyek senilai USD5 miliar ini disebut terlalu mahal dan kurang menguntungkan, membuat Kenya kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran utang.5. Sri Lanka
Sri Lanka menjadi contoh tragis gagal bayar utang ke China. Dengan utang USD6,8–7,2 miliar, negara ini terpaksa menyerahkan pengelolaan Pelabuhan Hambantota kepada China selama 99 tahun. Kasus ini memicu kekhawatiran global atas praktik "debt-trap diplomacy" Beijing.Utang besar ke China tidak hanya membebani APBN, tetapi juga mengancam kedaulatan ekonomi. Sejumlah negara terpaksa mengalokasikan anggaran besar untuk membayar utang, mengorbankan sektor kesehatan dan pendidikan.
Baca Juga: Rusia Usulkan Pemindahan Kantor Pusat PBB dari AS, Apa Alasannya?
Belt and Road Initiative (BRI) disebut sebagai alat China memperluas pengaruh melalui pinjaman infrastruktur. Namun, banyak proyek BRI yang dinilai tidak transparan dan berisiko tinggi, memicu ketergantungan jangka panjang.
Negara seperti Laos, Maladewa, dan Bangladesh juga mulai merasakan tekanan utang serupa. Para ekonom memperingatkan agar negara-negara berkembang lebih berhati-hati dalam menerima pinjaman dari China.
Pemerintah China membantah tuduhan "debt-trap diplomacy", menyatakan pinjaman mereka membantu pembangunan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan banyak negara terjebak dalam krisis utang.
Sejumlah negara mulai merundingkan restrukturisasi utang, tetapi prosesnya seringkali rumit. Sementara itu, IMF dan Bank Dunia mendorong transparansi dalam pembiayaan infrastruktur. Indonesia, yang juga menerima pinjaman China untuk proyek seperti Kereta Cepat Jakarta-Bandung, perlu belajar dari kasus ini agar tidak terjebak dalam kondisi serupa.
(nng)
Lihat Juga :
