Bank Dunia: 68,3% Penduduk Indonesia Hidup Miskin dengan Pendapatan Rp1,51 Juta per Bulan
Senin, 16 Juni 2025 - 08:30 WIB
loading...
Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan baru untuk Indonesia. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Bank Dunia menetapkan garis kemiskinan baru untuk Indonesia sebesar Rp1,51 juta per orang per bulan berdasarkan standar Purchasing Power Parity (PPP) 2021. Angka ini menggantikan acuan sebelumnya yang menggunakan PPP 2017, sekaligus mengerek persentase penduduk miskin Indonesia menjadi 68,3% pada 2024.
Dalam laporan The World Bank’s Updated Global Poverty Lines: Indonesia yang dirilis Juni 2025, Bank Dunia menjelaskan revisi ini mempertimbangkan daya beli riil masyarakat dengan menyesuaikan harga barang dan jasa di tiap negara. Berdasarkan PPP 2021, USD1 setara dengan Rp6.071 di Indonesia.
Baca Juga: Kemiskinan di Indonesia Melonjak 3 Kali Lipat, Nyaris Tembus 195 Juta Jiwa versi Bank Dunia
Standar baru ini mengubah batas kemiskinan global. Untuk negara berpendapatan rendah, garis kemiskinan ekstrem naik dari USD2,15 atau Rp391.000 per bulan menjadi USD3 atau Rp546.400 per bulan. Sementara untuk negara berpendapatan menengah-atas seperti Indonesia, batasnya naik dari USD6,85 atau Rp1,25 juta per bulan menjadi USD8,3 atau Rp1,51 juta per bulan.
Bank Dunia mencatat 5,4% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem, dan 19,9% masuk kategori menengah-bawah. Namun, dengan standar baru, 68,3% atau sekitar 194,6 juta orang tergolong miskin, melonjak dari 60,3% atau 171,9 juta orang berdasarkan PPP 2017.
Lonjakan ini bukan indikasi memburuknya ekonomi, melainkan refleksi ketidakakuratan standar lama dalam mengukur kebutuhan hidup layak. Pemerintah Indonesia menyikapi revisi ini dengan hati-hati.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan, tiap negara berhak menentukan metode pengukuran kemiskinan sendiri. "Kami sedang menyusun standar yang sejalan dengan internasional, tetapi tetap relevan dengan kondisi lokal," ujar dia.
Selama ini, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan metode Cost of Basic Needs (CBN) dengan garis kemiskinan nasional Rp595.242 per kapita per bulan pada September 2024. Dengan rata-rata anggota rumah tangga 4,71 orang, batas kemiskinan per keluarga mencapai Rp2,8 juta per bulan jauh di bawah acuan Bank Dunia.
Baca Juga: Pejabat Makin Kaya Rakyat Hidup dalam Kemiskinan, Bagaimana Pandangan Islam?
Perbedaan metodologi ini menghasilkan disparitas data. Namun, kedua lembaga sepakat bahwa pengukuran akurat penting untuk kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran. "Kami akan membandingkan hasil BPS dengan standar Bank Dunia untuk evaluasi program sosial," tambah Suahasil.
Bank Dunia memproyeksikan angka kemiskinan Indonesia bisa turun menjadi 58,7% pada 2025, 57,2% pada 2026, dan 55,5% pada 2027. Namun, target ini bergantung pada efektivitas program perlindungan sosial dan pertumbuhan ekonomi inklusif.
Dalam laporan The World Bank’s Updated Global Poverty Lines: Indonesia yang dirilis Juni 2025, Bank Dunia menjelaskan revisi ini mempertimbangkan daya beli riil masyarakat dengan menyesuaikan harga barang dan jasa di tiap negara. Berdasarkan PPP 2021, USD1 setara dengan Rp6.071 di Indonesia.
Baca Juga: Kemiskinan di Indonesia Melonjak 3 Kali Lipat, Nyaris Tembus 195 Juta Jiwa versi Bank Dunia
Standar baru ini mengubah batas kemiskinan global. Untuk negara berpendapatan rendah, garis kemiskinan ekstrem naik dari USD2,15 atau Rp391.000 per bulan menjadi USD3 atau Rp546.400 per bulan. Sementara untuk negara berpendapatan menengah-atas seperti Indonesia, batasnya naik dari USD6,85 atau Rp1,25 juta per bulan menjadi USD8,3 atau Rp1,51 juta per bulan.
Bank Dunia mencatat 5,4% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem, dan 19,9% masuk kategori menengah-bawah. Namun, dengan standar baru, 68,3% atau sekitar 194,6 juta orang tergolong miskin, melonjak dari 60,3% atau 171,9 juta orang berdasarkan PPP 2017.
Lonjakan ini bukan indikasi memburuknya ekonomi, melainkan refleksi ketidakakuratan standar lama dalam mengukur kebutuhan hidup layak. Pemerintah Indonesia menyikapi revisi ini dengan hati-hati.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan, tiap negara berhak menentukan metode pengukuran kemiskinan sendiri. "Kami sedang menyusun standar yang sejalan dengan internasional, tetapi tetap relevan dengan kondisi lokal," ujar dia.
Selama ini, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan metode Cost of Basic Needs (CBN) dengan garis kemiskinan nasional Rp595.242 per kapita per bulan pada September 2024. Dengan rata-rata anggota rumah tangga 4,71 orang, batas kemiskinan per keluarga mencapai Rp2,8 juta per bulan jauh di bawah acuan Bank Dunia.
Baca Juga: Pejabat Makin Kaya Rakyat Hidup dalam Kemiskinan, Bagaimana Pandangan Islam?
Perbedaan metodologi ini menghasilkan disparitas data. Namun, kedua lembaga sepakat bahwa pengukuran akurat penting untuk kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran. "Kami akan membandingkan hasil BPS dengan standar Bank Dunia untuk evaluasi program sosial," tambah Suahasil.
Bank Dunia memproyeksikan angka kemiskinan Indonesia bisa turun menjadi 58,7% pada 2025, 57,2% pada 2026, dan 55,5% pada 2027. Namun, target ini bergantung pada efektivitas program perlindungan sosial dan pertumbuhan ekonomi inklusif.
(nng)
Lihat Juga :
