Forum BRICS, Menko AHY Paparkan tentang Perumahan Kunci Ketahanan Kota
Rabu, 25 Juni 2025 - 14:58 WIB
loading...
Menko AHY hadiri sesi tematik dalam Forum Urbanisasi BRICS ke-4 di Istana Itamaraty, Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, Senin (23/6/2025) waktu setempat. Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
BRASILIA - Perumahan tidak hanya menjadi titik awal dalam strategi adaptasi iklim di kawasan perkotaan. Perumahan juga kunci ketahanan kota, inklusi sosial dan pertumbuhan yang berkeadilan. Hal itu disampaikan Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada sesi tematik dalam Forum Urbanisasi BRICS ke-4 di Istana Itamaraty, Kementerian Luar Negeri Brasil, Brasilia, Senin (23/6/2025) waktu setempat.
Menko AHY mengatakan, membangun infrastruktur berkelanjutan memang penting, tetapi tidak cukup. Ia menekankan bahwa pembangunan juga harus membuka kesempatan bagi masyarakat, terutama melalui investasi strategis di sektor perumahan.
“Membangun infrastruktur berkelanjutan itu perlu, tetapi belum cukup. Kita juga harus membangun kesempatan. Dan sedikit investasi yang mampu membuka kesempatan sebesar perumahan,”kataMenko AHY di hadapan para delegasi. Baca juga:
Rumah Subsidi Makin Mungil Jadi 18 Meter Persegi, Buat Siapa?
Ia memaparkan dalam 10 tahun terakhir, bencana telah merusak lebih dari tujuh juta rumah di Indonesia, dengan 80% di antaranya disebabkan oleh banjir. Kerusakan tersebut tidak hanya berdampak pada kehilangan tempat tinggal, tetapi juga mengancam aspek-aspek penting dalam kehidupan warga.
“Setiap atap yang hilang bukan hanya berarti kehilangan tempat tinggal, tapi juga risiko terhadap kesehatan, mata pencaharian, dan pendidikan. Karena itulah adaptasi harus dimulai dari rumah, tempat di mana hari dimulai,” lanjutnya.
Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, pemerintah Indonesia tengah menyusun Peta Jalan Perumahan Tangguh Nasional. Peta jalan ini mencakup pondasi tahan banjir, sistem kelistrikan yang aman, atap penampung air hujan, akses sanitasi hingga pelindung alami seperti sabuk mangrove.
Namun, Menko AHY menegaskan ketahanan fisik saja tidak cukup. Hunian harus terletak di lokasi yang strategis, dekat dengan jalur transportasi publik serta pusat aktivitas warga.
“Perumahan yang terjangkau harus terhubung dengan pekerjaan, sekolah, dan layanan publik melalui pengembangan berbasis transportasi massal (transit-oriented development). Adaptasi tidak boleh mendorong keluarga ke pinggiran. Adaptasi harus menempatkan mereka di pusat kesempatan,” tegasnya.
Selain itu, Menko AHY juga mendorong pembentukan mekanisme pendanaan khusus dan penguatan kolaborasi antarnegara sebagai bagian dari strategi membangun kota yang tangguh terhadap perubahan iklim. Ia menyoroti ketimpangan dalam akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang paling rentan terhadap risiko iklim.
"Kita harus menghadapi kenyataan yang sulit. Mereka yang paling rentan terhadap risiko iklim sering kali adalah mereka yang paling tidak mampu mengakses pembiayaan perumahan formal. Tanpa dukungan yang ditargetkan, mereka akan terus terpinggirkan dan tetap dalam risiko," terangnya.
Sebagai respons, Indonesia bersama sejumlah mitra tengah mengembangkan sebuah platform yang dirancang untuk menghimpun sumber daya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta sektor swasta. Skema pembiayaan ini akan mendukung berbagai inisiatif perumahan adaptif berbasis iklim, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan dan berpenghasilan rendah.
Platform ini akan menggabungkan sumber daya nasional, provinsi, dan swasta. Pembiayaannya akan digunakan untuk mendukung renovasi hijau, pinjaman mikro, insentif zonasi inklusif, dan penggunaan bahan bangunan lokal yang tangguh terhadap iklim.
Menko AHY menegaskan prioritas dari skema pembiayaan ini adalah menjangkau rumah tangga paling rentan dan memastikan tidak ada yang tertinggal dalam transisi menuju pembangunan hijau. Tak hanya pada level domestik, Menko AHY juga menekankan pentingnya memperkuat kemitraan global.
Menurutnya, skala tantangan perubahan iklim tidak bisa hanya dihadapi oleh pendanaan publik semata. Ia mencontohkan berbagai inisiatif kolaboratif yang telah berjalan bersama Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB) untuk mendukung berbagai inisiatif perumahan di Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Menko AHY juga mengundang New Development Bank (NDB) turut berkontribusi dalam pembiayaan, pertukaran pengalaman, dan pembentukan standar pembangunan perkotaan yang tangguh di negara-negara BRICS dan mitranya. Menutup pernyataannya, Menko AHY menyampaikan perumahan harus diposisikan bukan hanya sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai fondasi bagi pertumbuhan inklusif dan ketahanan kota di masa depan. Baca juga: Sukses Gelar ICI 2025, Presiden Prabowo Apresiasi Menko AHY: Saya Tak Salah Pilih Menko
"Indonesia siap bekerja bersama mitra BRICS untuk memperluas praktik terbaik, bertukar alat kebijakan yang praktis, dan memberikan teladan dalam membangun kota-kota yang tidak meninggalkan siapa pun," terangnya.
Forum Urbanisasi BRICS ke-4 ini bertujuan memperkuat kerja sama antara negara-negara anggota dan mitra BRICS dalam bidang urbanisasi berkelanjutan. Menko AHY hadir atas undangan langsung dari Menteri Perkotaan Brasil, Jader Barbalho.
BRICS merupakan kelompok ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Forum ini juga melibatkan sejumlah negara mitra seperti Indonesia, Mesir, Ethiopia, Nigeria, Bolivia, dan Kuba, dengan total partisipasi mencapai 72 anggota delegasi dari berbagai kawasan Global South.
Menko AHY mengatakan, membangun infrastruktur berkelanjutan memang penting, tetapi tidak cukup. Ia menekankan bahwa pembangunan juga harus membuka kesempatan bagi masyarakat, terutama melalui investasi strategis di sektor perumahan.
“Membangun infrastruktur berkelanjutan itu perlu, tetapi belum cukup. Kita juga harus membangun kesempatan. Dan sedikit investasi yang mampu membuka kesempatan sebesar perumahan,”kataMenko AHY di hadapan para delegasi. Baca juga:
Rumah Subsidi Makin Mungil Jadi 18 Meter Persegi, Buat Siapa?
Ia memaparkan dalam 10 tahun terakhir, bencana telah merusak lebih dari tujuh juta rumah di Indonesia, dengan 80% di antaranya disebabkan oleh banjir. Kerusakan tersebut tidak hanya berdampak pada kehilangan tempat tinggal, tetapi juga mengancam aspek-aspek penting dalam kehidupan warga.
“Setiap atap yang hilang bukan hanya berarti kehilangan tempat tinggal, tapi juga risiko terhadap kesehatan, mata pencaharian, dan pendidikan. Karena itulah adaptasi harus dimulai dari rumah, tempat di mana hari dimulai,” lanjutnya.
Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, pemerintah Indonesia tengah menyusun Peta Jalan Perumahan Tangguh Nasional. Peta jalan ini mencakup pondasi tahan banjir, sistem kelistrikan yang aman, atap penampung air hujan, akses sanitasi hingga pelindung alami seperti sabuk mangrove.
Namun, Menko AHY menegaskan ketahanan fisik saja tidak cukup. Hunian harus terletak di lokasi yang strategis, dekat dengan jalur transportasi publik serta pusat aktivitas warga.
“Perumahan yang terjangkau harus terhubung dengan pekerjaan, sekolah, dan layanan publik melalui pengembangan berbasis transportasi massal (transit-oriented development). Adaptasi tidak boleh mendorong keluarga ke pinggiran. Adaptasi harus menempatkan mereka di pusat kesempatan,” tegasnya.
Selain itu, Menko AHY juga mendorong pembentukan mekanisme pendanaan khusus dan penguatan kolaborasi antarnegara sebagai bagian dari strategi membangun kota yang tangguh terhadap perubahan iklim. Ia menyoroti ketimpangan dalam akses pembiayaan perumahan bagi masyarakat yang paling rentan terhadap risiko iklim.
"Kita harus menghadapi kenyataan yang sulit. Mereka yang paling rentan terhadap risiko iklim sering kali adalah mereka yang paling tidak mampu mengakses pembiayaan perumahan formal. Tanpa dukungan yang ditargetkan, mereka akan terus terpinggirkan dan tetap dalam risiko," terangnya.
Sebagai respons, Indonesia bersama sejumlah mitra tengah mengembangkan sebuah platform yang dirancang untuk menghimpun sumber daya dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta sektor swasta. Skema pembiayaan ini akan mendukung berbagai inisiatif perumahan adaptif berbasis iklim, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan dan berpenghasilan rendah.
Platform ini akan menggabungkan sumber daya nasional, provinsi, dan swasta. Pembiayaannya akan digunakan untuk mendukung renovasi hijau, pinjaman mikro, insentif zonasi inklusif, dan penggunaan bahan bangunan lokal yang tangguh terhadap iklim.
Menko AHY menegaskan prioritas dari skema pembiayaan ini adalah menjangkau rumah tangga paling rentan dan memastikan tidak ada yang tertinggal dalam transisi menuju pembangunan hijau. Tak hanya pada level domestik, Menko AHY juga menekankan pentingnya memperkuat kemitraan global.
Menurutnya, skala tantangan perubahan iklim tidak bisa hanya dihadapi oleh pendanaan publik semata. Ia mencontohkan berbagai inisiatif kolaboratif yang telah berjalan bersama Bank Dunia dan Asian Development Bank (ADB) untuk mendukung berbagai inisiatif perumahan di Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, Menko AHY juga mengundang New Development Bank (NDB) turut berkontribusi dalam pembiayaan, pertukaran pengalaman, dan pembentukan standar pembangunan perkotaan yang tangguh di negara-negara BRICS dan mitranya. Menutup pernyataannya, Menko AHY menyampaikan perumahan harus diposisikan bukan hanya sebagai kebutuhan dasar, tetapi juga sebagai fondasi bagi pertumbuhan inklusif dan ketahanan kota di masa depan. Baca juga: Sukses Gelar ICI 2025, Presiden Prabowo Apresiasi Menko AHY: Saya Tak Salah Pilih Menko
"Indonesia siap bekerja bersama mitra BRICS untuk memperluas praktik terbaik, bertukar alat kebijakan yang praktis, dan memberikan teladan dalam membangun kota-kota yang tidak meninggalkan siapa pun," terangnya.
Forum Urbanisasi BRICS ke-4 ini bertujuan memperkuat kerja sama antara negara-negara anggota dan mitra BRICS dalam bidang urbanisasi berkelanjutan. Menko AHY hadir atas undangan langsung dari Menteri Perkotaan Brasil, Jader Barbalho.
BRICS merupakan kelompok ekonomi yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Forum ini juga melibatkan sejumlah negara mitra seperti Indonesia, Mesir, Ethiopia, Nigeria, Bolivia, dan Kuba, dengan total partisipasi mencapai 72 anggota delegasi dari berbagai kawasan Global South.
(poe)
Lihat Juga :
