Resmi Diakui, Blockchain Masuk Rancangan Strategis Digital Indonesia

Pendekatan berbasis risiko ini dinilai mampu menciptakan keseimbangan antara mendorong inovasi dan melindungi konsumen. "Startup lokal kini punya dasar hukum yang jelas, bisa mengakses perizinan secara daring, dan lebih mudah menarik investor," tambah Oscar.

Oscar menekankan bahwa blockchain memiliki potensi jauh lebih besar daripada aset kripto. Teknologi ini dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi distribusi bansos, memperkuat rantai pasok pangan, hingga memastikan keaslian dokumen digital.

"Selama ini banyak yang salah kaprah mengaitkan blockchain hanya dengan kripto. Padahal, intinya adalah menciptakan sistem kepercayaan yang independen dari otoritas pusat," jelasnya.

PP ini juga mengatur pencabutan izin bagi pelaku usaha yang tidak aktif selama tiga tahun. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah proyek blockchain sekadar jadi wacana tanpa implementasi nyata.

Indodax menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah, swasta, dan akademisi untuk membangun ekosistem blockchain yang berkelanjutan. "Kita butuh roadmap jangka panjang agar blockchain benar-benar menjadi fondasi tata kelola digital Indonesia," ujar Oscar.