KUR Punya Skema Baru: Ada Tebu Rakyat, Perumahan, hingga Pekerja Migran
Kamis, 03 Juli 2025 - 22:20 WIB
loading...
Pemerintah terus memperluas akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menambahkan berbagai skema baru yang mencakup sektor pangan, perumahan, hingga perlindungan bagi pekerja migran. Foto/Dok
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah terus memperluas akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menambahkan berbagai skema baru yang mencakup sektor pangan, perumahan, hingga perlindungan bagi pekerja migran. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi yang digelar Kamis (3/7) pagi yang dihadiri sejumlah kementerian terkait, termasuk Kementerian BUMN, Keuangan, Pertanian, PUPR, dan Badan Pangan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, realisasi penyaluran KUR hingga Juni 2025 telah mencapai Rp131,84 triliun atau hampir 45% dari total target sebesar Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% disalurkan ke sektor produksi dengan jumlah debitur baru mencapai lebih dari 1 juta orang.
“Jadi KUR ini ada pertambahan, jadi penyaluran KUR tadi juga disampaikan capaian per Juni ini sudah 50 persen, hampir mendekati 45 persen yaitu Rp131,84 triliun dari total yang ditargetkan penyaluran Rp300 triliun. Dan sektor produksi 60 persen dan debitur baru sekitar 1.007.101 debitur dan graduasinya sudah mencapai targetnya 1,1 juta,” kata Menko Airlangga usai rapat koordinasi bersama kementerian dan pelaku usaha, Kamis (3/7/2025).
Baca Juga: Airlangga: Penerima KUR Jadi Prioritas Pemberian Insentif Kendaraan Listrik
Salah satu skema baru yang diluncurkan adalah KUR untuk tebu rakyat, dengan plafon kredit hingga Rp500 juta. Fasilitas ini dapat diberikan kepada individu maupun kelompok, termasuk petani yang bermitra dengan pabrik gula, baik milik BUMN maupun swasta.
“Nah kemudian program baru di skema kredit KUR adalah satu untuk tebu rakyat, dimana tebu rakyat ini diberikan dengan fasilitas sampai dengan Rp500 juta dan bisa diberikan kepada individual maupun kelompok dan ini bisa juga untuk kelompok maupun perorangan dengan optik daripada pabrik gula termasuk pabrik gula BUMN,” ujar Airlangga.
Program ini, lanjut Airlangga, diharapkan mampu mendorong revitalisasi dan replanting tanaman tebu demi meningkatkan produktivitas. “Dengan demikian, maka revitalisasi penanaman replanting daripada tebu diharapkan bisa meningkatkan yield karena selama ini bisa dipakai tebunya melebihi daripada umur dari tebu itu sendiri,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah juga meluncurkan skema KUR untuk ekosistem perumahan, khususnya bagi UMKM yang bergerak di sektor konstruksi. Plafon kreditnya ditingkatkan hingga Rp5 miliar.
“Untuk ekosistem perumahan tadi juga diluncurkan platformnya dinaikkan sampai dengan Rp5 miliar dan itu diberikan untuk UMKM yang berupa kontraktor usaha menengah dan kecil dengan kriteria sesuai dengan UMKM yaitu modal sampai Rp5 miliar dan turnover ataupun penjualan Rp50 miliar,” jelas Airlangga.
Dengan plafon tersebut, pelaku UMKM bisa membangun 38–40 unit rumah tipe 36, dengan masa pengerjaan 4 hingga 5 tahun. Subsidi bunga tetap sebesar 5% akan diberikan oleh pemerintah untuk meringankan beban bunga kredit yang diberikan oleh perbankan.
“Kalau perbankan memberikan contohnya 11 persen maka kontraktor UMKM bisa membayar 6 persen tapi kalau dia kasih 12 persen dia bayarnya 7 persen. Sesuai dengan perbankan masing-masing, Himbara maupun swasta,” terang Airlangga.
Pada sisi permintaan (demand side), KUR perumahan juga bisa dimanfaatkan untuk renovasi rumah tinggal yang difungsikan untuk usaha. Pemerintah menyiapkan platform pembiayaan senilai Rp13 triliun untuk mendukung program ini, sementara tambahan platform untuk sektor perumahan secara keseluruhan mencapai Rp117 triliun.
Tak hanya itu, pembahasan juga mencakup perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, yang kini dapat mengakses KUR tanpa jaminan hingga Rp100 juta. Baca Juga: KUR BRI Bikin Agen BRILink Komariah Tumbuh Pesat dan Usaha Sembako Bertahan dari Persaingan
“Kemudian juga diberikan pembahasan mengenai pekerja migran dimana pekerja migran bisa mengakses KUR tanpa jaminan sebesar Rp100 juta yang bisa digunakan untuk memproses mereka pergi ataupun juga untuk pelatihan,” ungkap Airlangga.
Kebijakan-kebijakan baru tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan produktif bagi seluruh lapisan masyarakat, mendukung ketahanan pangan, sektor perumahan rakyat, serta memberdayakan pekerja migran Indonesia secara berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan, realisasi penyaluran KUR hingga Juni 2025 telah mencapai Rp131,84 triliun atau hampir 45% dari total target sebesar Rp300 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% disalurkan ke sektor produksi dengan jumlah debitur baru mencapai lebih dari 1 juta orang.
“Jadi KUR ini ada pertambahan, jadi penyaluran KUR tadi juga disampaikan capaian per Juni ini sudah 50 persen, hampir mendekati 45 persen yaitu Rp131,84 triliun dari total yang ditargetkan penyaluran Rp300 triliun. Dan sektor produksi 60 persen dan debitur baru sekitar 1.007.101 debitur dan graduasinya sudah mencapai targetnya 1,1 juta,” kata Menko Airlangga usai rapat koordinasi bersama kementerian dan pelaku usaha, Kamis (3/7/2025).
Baca Juga: Airlangga: Penerima KUR Jadi Prioritas Pemberian Insentif Kendaraan Listrik
Salah satu skema baru yang diluncurkan adalah KUR untuk tebu rakyat, dengan plafon kredit hingga Rp500 juta. Fasilitas ini dapat diberikan kepada individu maupun kelompok, termasuk petani yang bermitra dengan pabrik gula, baik milik BUMN maupun swasta.
“Nah kemudian program baru di skema kredit KUR adalah satu untuk tebu rakyat, dimana tebu rakyat ini diberikan dengan fasilitas sampai dengan Rp500 juta dan bisa diberikan kepada individual maupun kelompok dan ini bisa juga untuk kelompok maupun perorangan dengan optik daripada pabrik gula termasuk pabrik gula BUMN,” ujar Airlangga.
Program ini, lanjut Airlangga, diharapkan mampu mendorong revitalisasi dan replanting tanaman tebu demi meningkatkan produktivitas. “Dengan demikian, maka revitalisasi penanaman replanting daripada tebu diharapkan bisa meningkatkan yield karena selama ini bisa dipakai tebunya melebihi daripada umur dari tebu itu sendiri,” tambahnya.
Selain itu, pemerintah juga meluncurkan skema KUR untuk ekosistem perumahan, khususnya bagi UMKM yang bergerak di sektor konstruksi. Plafon kreditnya ditingkatkan hingga Rp5 miliar.
“Untuk ekosistem perumahan tadi juga diluncurkan platformnya dinaikkan sampai dengan Rp5 miliar dan itu diberikan untuk UMKM yang berupa kontraktor usaha menengah dan kecil dengan kriteria sesuai dengan UMKM yaitu modal sampai Rp5 miliar dan turnover ataupun penjualan Rp50 miliar,” jelas Airlangga.
Dengan plafon tersebut, pelaku UMKM bisa membangun 38–40 unit rumah tipe 36, dengan masa pengerjaan 4 hingga 5 tahun. Subsidi bunga tetap sebesar 5% akan diberikan oleh pemerintah untuk meringankan beban bunga kredit yang diberikan oleh perbankan.
“Kalau perbankan memberikan contohnya 11 persen maka kontraktor UMKM bisa membayar 6 persen tapi kalau dia kasih 12 persen dia bayarnya 7 persen. Sesuai dengan perbankan masing-masing, Himbara maupun swasta,” terang Airlangga.
Pada sisi permintaan (demand side), KUR perumahan juga bisa dimanfaatkan untuk renovasi rumah tinggal yang difungsikan untuk usaha. Pemerintah menyiapkan platform pembiayaan senilai Rp13 triliun untuk mendukung program ini, sementara tambahan platform untuk sektor perumahan secara keseluruhan mencapai Rp117 triliun.
Tak hanya itu, pembahasan juga mencakup perlindungan bagi pekerja migran Indonesia, yang kini dapat mengakses KUR tanpa jaminan hingga Rp100 juta. Baca Juga: KUR BRI Bikin Agen BRILink Komariah Tumbuh Pesat dan Usaha Sembako Bertahan dari Persaingan
“Kemudian juga diberikan pembahasan mengenai pekerja migran dimana pekerja migran bisa mengakses KUR tanpa jaminan sebesar Rp100 juta yang bisa digunakan untuk memproses mereka pergi ataupun juga untuk pelatihan,” ungkap Airlangga.
Kebijakan-kebijakan baru tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan produktif bagi seluruh lapisan masyarakat, mendukung ketahanan pangan, sektor perumahan rakyat, serta memberdayakan pekerja migran Indonesia secara berkelanjutan.
(akr)
Lihat Juga :
