Situs Resmi Pemerintah hingga Kampus Berubah Jadi Website Judi Online, Begini Kata Pakar
Senin, 07 Juli 2025 - 20:07 WIB
loading...
Situs resmi milik instansi pemerintah hingga perguruan tinggi di Indonesia berubah menjadi situs judi online. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Situs resmi milik instansi pemerintah hingga perguruan tinggi di Indonesia berubah menjadi situs judi online. Situs milik Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tabalong dengan domain bkpsdm.tabalongkab.go.id dan simpus.banyumaskab.go.id memuat halaman utama bertema judi online lengkap dengan promosi permainan "slot gacor" dan agen taruhan daring.
Kasus serupa juga terjadi pada subdomain milik Universitas Sebelas Maret, ptm.fkip.uns.ac.id dan Universitas Sulawesi Barat ojs.unsulbar.ac.id. Situs tersebut mempromosikan permainan judi digital bermerek Miliarbet, lengkap dengan embel-embel "maxwin" dan bonus ratusan persen.
Chairman Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja, menyebut kasus ini sebagai puncak dari kelalaian sistemik yang telah berlangsung lama.
"Ini sebenarnya bukan masalah baru. Situs-situs pemerintah daerah itu sangat rentan karena dari awal dibuatnya saja sudah bermasalah," kata Ardi, dikutip Senin (7/7).
Baca Juga: Terungkap, Dana Bansos Rp957 Miliar Dipakai Buat Main Judi Online
Menurut dia banyak situs milik institusi publik dibangun tanpa protokol keamanan digital yang layak. Ia menilai, pengadaan pembuatan situs lebih berorientasi pada harga atau visual, tanpa memperhatikan kompetensi teknis pengembangnya.
"Banyak pengembang situs itu tidak punya sertifikasi keamanan seperti ISO-27001. Padahal itu dasar dalam manajemen keamanan informasi," katanya.
Kasus serupa juga terjadi pada subdomain milik Universitas Sebelas Maret, ptm.fkip.uns.ac.id dan Universitas Sulawesi Barat ojs.unsulbar.ac.id. Situs tersebut mempromosikan permainan judi digital bermerek Miliarbet, lengkap dengan embel-embel "maxwin" dan bonus ratusan persen.
Chairman Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja, menyebut kasus ini sebagai puncak dari kelalaian sistemik yang telah berlangsung lama.
"Ini sebenarnya bukan masalah baru. Situs-situs pemerintah daerah itu sangat rentan karena dari awal dibuatnya saja sudah bermasalah," kata Ardi, dikutip Senin (7/7).
Baca Juga: Terungkap, Dana Bansos Rp957 Miliar Dipakai Buat Main Judi Online
Menurut dia banyak situs milik institusi publik dibangun tanpa protokol keamanan digital yang layak. Ia menilai, pengadaan pembuatan situs lebih berorientasi pada harga atau visual, tanpa memperhatikan kompetensi teknis pengembangnya.
"Banyak pengembang situs itu tidak punya sertifikasi keamanan seperti ISO-27001. Padahal itu dasar dalam manajemen keamanan informasi," katanya.
Lihat Juga :
