BRICS Desak Perubahan Besar di IMF, Minta Kepemimpinan Barat Diakhiri
Senin, 07 Juli 2025 - 21:23 WIB
loading...
Dari kiri, Presiden Indonesia Prabowo Subianto, Presiden Afsel Cyril Ramaphosa, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva, PM India Narendra Modi, dan PM China Li Qiang berfoto bersama di KTT BRICS 2025 di Rio de Janeiro, Minggu, 6 Juli 2025. FOTO/AP
A
A
A
JAKARTA - Negara-negara anggota BRICS menyerukan reformasi menyeluruh terhadap Dana Moneter Internasional (IMF) termasuk peninjauan ulang sistem kuota, dan mengakhiri tradisi kepemimpinan IMF yang selama ini didominasi negara-negara Eropa.
Seruan tersebut disampaikan melalui pernyataan bersama para menteri keuangan BRICS usai pertemuan di Rio de Janeiro, Brasil. Pernyataan ini menjadi tonggak penting karena merupakan kali pertama BRICS menyepakati posisi bersama terkait reformasi IMF.
Dalam dokumen tersebut, para menteri menegaskan sistem kuota IMF harus mencerminkan kondisi perekonomian global yang terkini. Mereka mendesak agar hak suara negara anggota disesuaikan berdasarkan kontribusi aktual terhadap ekonomi dunia, sekaligus memastikan perlindungan terhadap porsi kuota negara-negara termiskin.
"Penyesuaian kuota harus mencerminkan posisi relatif anggota dalam perekonomian global, sambil tetap melindungi kuota negara-negara termiskin," tulis mereka dalam pernyataan resmi, dikutip dari Nikkei Asia, Senin (7/7).
Baca Juga: Trump Ancam Mitra BRICS karena Anti-Amerika, Indonesia Jadi Target?
Para menteri juga mengusulkan penggunaan formula baru yang mempertimbangkan output ekonomi, daya beli, dan nilai tukar mata uang masing-masing negara. Formula ini, menurut mereka, akan meningkatkan representasi negara-negara berkembang dan berpendapatan rendah secara lebih adil.
Pertemuan menteri keuangan ini digelar menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) para pemimpin BRICS yang juga berlangsung di Rio de Janeiro. BRICS kini telah berekspansi dari lima anggota awal—Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, menjadi 11 negara, dengan bergabungnya Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
Perluasan ini memberikan kekuatan baru bagi BRICS dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang, khususnya dalam mendorong reformasi lembaga-lembaga internasional yang dinilai masih dikuasai oleh negara-negara maju di Barat.
"Meski tetap menjunjung seleksi berbasis merit, representasi kawasan perlu diperkuat dalam manajemen IMF, guna mengakhiri kesepakatan usang era pasca-Perang Dunia II yang tak lagi sesuai dengan tatanan global saat ini," demikian isi pernyataan tersebut.
Selain menyerukan reformasi IMF, para menteri keuangan BRICS juga membahas pembentukan mekanisme penjaminan baru yang akan didukung oleh New Development Bank (NDB), lembaga keuangan multilateral yang didirikan oleh BRICS.
Baca Juga: Trump Ancam Tambah Tarif 10% ke Negara Sekutu BRICS, Berlaku Mulai 9 Juli
Menurut laporan Reuters, skema penjaminan ini bertujuan untuk menurunkan biaya pembiayaan dan mendorong arus investasi ke negara-negara berkembang, yang selama ini menghadapi tantangan besar dalam mengakses sumber pendanaan dengan biaya rendah.
Langkah ini dipandang sebagai bagian dari upaya BRICS memperkuat kemandirian finansial dan memperluas pengaruh ekonomi di tengah ketimpangan struktur keuangan global yang masih didominasi kekuatan Barat.
Seruan tersebut disampaikan melalui pernyataan bersama para menteri keuangan BRICS usai pertemuan di Rio de Janeiro, Brasil. Pernyataan ini menjadi tonggak penting karena merupakan kali pertama BRICS menyepakati posisi bersama terkait reformasi IMF.
Dalam dokumen tersebut, para menteri menegaskan sistem kuota IMF harus mencerminkan kondisi perekonomian global yang terkini. Mereka mendesak agar hak suara negara anggota disesuaikan berdasarkan kontribusi aktual terhadap ekonomi dunia, sekaligus memastikan perlindungan terhadap porsi kuota negara-negara termiskin.
"Penyesuaian kuota harus mencerminkan posisi relatif anggota dalam perekonomian global, sambil tetap melindungi kuota negara-negara termiskin," tulis mereka dalam pernyataan resmi, dikutip dari Nikkei Asia, Senin (7/7).
Baca Juga: Trump Ancam Mitra BRICS karena Anti-Amerika, Indonesia Jadi Target?
Para menteri juga mengusulkan penggunaan formula baru yang mempertimbangkan output ekonomi, daya beli, dan nilai tukar mata uang masing-masing negara. Formula ini, menurut mereka, akan meningkatkan representasi negara-negara berkembang dan berpendapatan rendah secara lebih adil.
Pertemuan menteri keuangan ini digelar menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) para pemimpin BRICS yang juga berlangsung di Rio de Janeiro. BRICS kini telah berekspansi dari lima anggota awal—Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, menjadi 11 negara, dengan bergabungnya Mesir, Ethiopia, Indonesia, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab.
Perluasan ini memberikan kekuatan baru bagi BRICS dalam memperjuangkan kepentingan negara-negara berkembang, khususnya dalam mendorong reformasi lembaga-lembaga internasional yang dinilai masih dikuasai oleh negara-negara maju di Barat.
"Meski tetap menjunjung seleksi berbasis merit, representasi kawasan perlu diperkuat dalam manajemen IMF, guna mengakhiri kesepakatan usang era pasca-Perang Dunia II yang tak lagi sesuai dengan tatanan global saat ini," demikian isi pernyataan tersebut.
Selain menyerukan reformasi IMF, para menteri keuangan BRICS juga membahas pembentukan mekanisme penjaminan baru yang akan didukung oleh New Development Bank (NDB), lembaga keuangan multilateral yang didirikan oleh BRICS.
Baca Juga: Trump Ancam Tambah Tarif 10% ke Negara Sekutu BRICS, Berlaku Mulai 9 Juli
Menurut laporan Reuters, skema penjaminan ini bertujuan untuk menurunkan biaya pembiayaan dan mendorong arus investasi ke negara-negara berkembang, yang selama ini menghadapi tantangan besar dalam mengakses sumber pendanaan dengan biaya rendah.
Langkah ini dipandang sebagai bagian dari upaya BRICS memperkuat kemandirian finansial dan memperluas pengaruh ekonomi di tengah ketimpangan struktur keuangan global yang masih didominasi kekuatan Barat.
(nng)
Lihat Juga :
