Harta Kekayaan Fahri Hamzah, Wamen Perumahan yang Merangkap Jabatan Jadi Komisaris BTN
Selasa, 15 Juli 2025 - 19:39 WIB
loading...
Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang juga menjabat sebagai Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang juga menjabat sebagai Komisaris PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN, tercatat memiliki harta kekayaan senilai Rp7,58 miliar berdasarkan laporan terakhir yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 1 Agustus 2014.
Data tersebut tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ketika Fahri masih menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014. Namun hingga Juli 2025, belum terdapat pembaruan laporan kekayaan terbaru ke publik sejak pengangkatannya sebagai Wamen maupun Komisaris BTN.
Baca Juga: Harta Kekayaan Taufik Hidayat, Wamenpora yang Merangkap Jabatan Jadi Komisaris PLN EPI
Dalam laporan tahun 2014 itu, tidak dirinci aset spesifik seperti tanah, bangunan, maupun kendaraan yang dimiliki. Yang dipublikasikan hanya jumlah total kekayaan sebesar Rp7.582.876.506.
Fahri diangkat sebagai Komisaris BTN melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 26 Maret 2025. Ia tetap menjalankan perannya sebagai Wakil Menteri PKP. Kementerian BUMN menyatakan, kehadiran Fahri di jajaran Komisaris BTN diklaim bertujuan memperkuat efisiensi dan transparansi pelaksanaan program perumahan nasional, serta mempercepat koordinasi lintas sektor.
Fahri dikenal sebagai sosok vokal dalam politik nasional dan memiliki latar belakang panjang di bidang aktivisme dan legislatif. Ia lahir di Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada 10 November 1971, dan memulai pendidikan tingginya di Universitas Mataram sebelum melanjutkan ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI).
Baca Juga: Pengusaha Indonesia Ini Bangun Kekayaan Rp113 Triliun Tanpa Tambang, Mal atau Bank
Di masa reformasi 1998, Fahri merupakan salah satu pendiri organisasi mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Karier politiknya melonjak hingga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014–2019. Setelah keluar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ia bersama Anis Matta mendirikan Partai Gelora Indonesia pada 2019 dan tetap aktif dalam kegiatan politik nasional hingga kini.
Data tersebut tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ketika Fahri masih menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2009-2014. Namun hingga Juli 2025, belum terdapat pembaruan laporan kekayaan terbaru ke publik sejak pengangkatannya sebagai Wamen maupun Komisaris BTN.
Baca Juga: Harta Kekayaan Taufik Hidayat, Wamenpora yang Merangkap Jabatan Jadi Komisaris PLN EPI
Dalam laporan tahun 2014 itu, tidak dirinci aset spesifik seperti tanah, bangunan, maupun kendaraan yang dimiliki. Yang dipublikasikan hanya jumlah total kekayaan sebesar Rp7.582.876.506.
Fahri diangkat sebagai Komisaris BTN melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada 26 Maret 2025. Ia tetap menjalankan perannya sebagai Wakil Menteri PKP. Kementerian BUMN menyatakan, kehadiran Fahri di jajaran Komisaris BTN diklaim bertujuan memperkuat efisiensi dan transparansi pelaksanaan program perumahan nasional, serta mempercepat koordinasi lintas sektor.
Fahri dikenal sebagai sosok vokal dalam politik nasional dan memiliki latar belakang panjang di bidang aktivisme dan legislatif. Ia lahir di Utan, Sumbawa, Nusa Tenggara Barat pada 10 November 1971, dan memulai pendidikan tingginya di Universitas Mataram sebelum melanjutkan ke Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI).
Baca Juga: Pengusaha Indonesia Ini Bangun Kekayaan Rp113 Triliun Tanpa Tambang, Mal atau Bank
Di masa reformasi 1998, Fahri merupakan salah satu pendiri organisasi mahasiswa Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI). Karier politiknya melonjak hingga menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI periode 2014–2019. Setelah keluar dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), ia bersama Anis Matta mendirikan Partai Gelora Indonesia pada 2019 dan tetap aktif dalam kegiatan politik nasional hingga kini.
(nng)
Lihat Juga :
