Pantau Penyaluran BSU di Kantorpos Boyolali, Wapres Gibran: Jangan Dipakai Judol
Jum'at, 18 Juli 2025 - 21:35 WIB
loading...
Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kantorpos Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (18/7). FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau langsung proses penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) di Kantorpos Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (18/7). Dalam kunjungan tersebut, Wapres mengingatkan penerima agar menggunakan bantuan secara bijak, tidak untuk hal-hal yang merugikan, termasuk perjudian online (judol).
"Mohon bantuan ini digunakan untuk hal yang produktif. Misalnya, untuk membeli perlengkapan sekolah anak-anak, kebutuhan pokok, atau kebutuhan rumah tangga lainnya. Jangan dipakai untuk rokok, apalagi judi online," tegas Wapres Gibran di hadapan para penerima BSU.
Baca Juga: Penyaluran BSU Capai 82,69%, Pekerja Terima Rp600.000 Setiap Dua Bulan
Peninjauan ini merupakan lokasi ketiga yang dikunjungi Wapres dalam rangka pemantauan program BSU setelah sebelumnya menyambangi Tangerang dan Jakarta. Dalam kesempatan itu, Wapres didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Endy Abdurrahman, dan Dirut BPJSTK Pramudya Iriawan Buntoro.
Gibran juga menekankan agar tidak ada penyalahgunaan dana bantuan, termasuk oleh penerima manfaat lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum dalam penggunaan bantuan sosial.
"Jangan sampai ada yang pakai uang dari BSU atau PKH untuk judol. Nanti bisa ada konsekuensi hukum, bahkan bisa berujung pencabutan bantuan. Saya percaya masyarakat Boyolali bisa memanfaatkan bantuan ini dengan baik," ujarnya dalam pernyataan resminya.
BSU 2025 menyasar lebih dari 17,3 juta pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan. Sebanyak 8,5 juta penerima disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Di Boyolali, sebanyak 12.538 dari total 18.366 penerima telah menerima bantuan hingga 18 Juli, atau setara 68,7 persen.
Adapun bantuan ini diterima utuh tanpa potongan. Berdasarkan laporan Kemnaker, hingga kini lebih dari 2 juta BSU telah disalurkan di wilayah Jawa Tengah. Di Boyolali sendiri, sekitar 84 ribu BSU sudah diterima pekerja secara langsung tanpa kendala.
Baca Juga: Kembali Tinjau Penyaluran BSU, Wapres Puji Pelayanan PosIND Cepat dan Nyaman
Plt Dirut PT Pos Indonesia, Endy Abdurrahman, menyampaikan bahwa kunjungan Wapres menunjukkan kepercayaan pemerintah terhadap kesiapan Pos Indonesia dalam menyalurkan bantuan secara profesional. "Kami memastikan proses berjalan lancar tanpa antrean panjang. Sistem kami terintegrasi secara digital dan fisik untuk percepatan layanan," kata Endy.
Pos Indonesia mengandalkan aplikasi Pospay dan sistem validasi data dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan ketepatan penyaluran. Melalui dashboard internal dan pemindaian QR Code, pencairan dana dapat dilakukan secara cepat dan akurat.
Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia, Haris, menambahkan bahwa Pos Indonesia membuka layanan hingga malam hari, termasuk akhir pekan, untuk memudahkan pencairan BSU. Penerima juga bisa melakukan pengecekan status bantuan melalui aplikasi Pospay, situs BSU Kemenaker, serta notifikasi lewat SMS dan WhatsApp.
"Mohon bantuan ini digunakan untuk hal yang produktif. Misalnya, untuk membeli perlengkapan sekolah anak-anak, kebutuhan pokok, atau kebutuhan rumah tangga lainnya. Jangan dipakai untuk rokok, apalagi judi online," tegas Wapres Gibran di hadapan para penerima BSU.
Baca Juga: Penyaluran BSU Capai 82,69%, Pekerja Terima Rp600.000 Setiap Dua Bulan
Peninjauan ini merupakan lokasi ketiga yang dikunjungi Wapres dalam rangka pemantauan program BSU setelah sebelumnya menyambangi Tangerang dan Jakarta. Dalam kesempatan itu, Wapres didampingi Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, Plt Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Endy Abdurrahman, dan Dirut BPJSTK Pramudya Iriawan Buntoro.
Gibran juga menekankan agar tidak ada penyalahgunaan dana bantuan, termasuk oleh penerima manfaat lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Ia menegaskan bahwa pemerintah akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran hukum dalam penggunaan bantuan sosial.
"Jangan sampai ada yang pakai uang dari BSU atau PKH untuk judol. Nanti bisa ada konsekuensi hukum, bahkan bisa berujung pencabutan bantuan. Saya percaya masyarakat Boyolali bisa memanfaatkan bantuan ini dengan baik," ujarnya dalam pernyataan resminya.
BSU 2025 menyasar lebih dari 17,3 juta pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan. Sebanyak 8,5 juta penerima disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Di Boyolali, sebanyak 12.538 dari total 18.366 penerima telah menerima bantuan hingga 18 Juli, atau setara 68,7 persen.
Adapun bantuan ini diterima utuh tanpa potongan. Berdasarkan laporan Kemnaker, hingga kini lebih dari 2 juta BSU telah disalurkan di wilayah Jawa Tengah. Di Boyolali sendiri, sekitar 84 ribu BSU sudah diterima pekerja secara langsung tanpa kendala.
Baca Juga: Kembali Tinjau Penyaluran BSU, Wapres Puji Pelayanan PosIND Cepat dan Nyaman
Plt Dirut PT Pos Indonesia, Endy Abdurrahman, menyampaikan bahwa kunjungan Wapres menunjukkan kepercayaan pemerintah terhadap kesiapan Pos Indonesia dalam menyalurkan bantuan secara profesional. "Kami memastikan proses berjalan lancar tanpa antrean panjang. Sistem kami terintegrasi secara digital dan fisik untuk percepatan layanan," kata Endy.
Pos Indonesia mengandalkan aplikasi Pospay dan sistem validasi data dari BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan ketepatan penyaluran. Melalui dashboard internal dan pemindaian QR Code, pencairan dana dapat dilakukan secara cepat dan akurat.
Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Indonesia, Haris, menambahkan bahwa Pos Indonesia membuka layanan hingga malam hari, termasuk akhir pekan, untuk memudahkan pencairan BSU. Penerima juga bisa melakukan pengecekan status bantuan melalui aplikasi Pospay, situs BSU Kemenaker, serta notifikasi lewat SMS dan WhatsApp.
(nng)
Lihat Juga :
