Stimulasi Pertumbuhan Ekonomi, Menkeu Berharap pada Ekonomi Desa
Kamis, 10 September 2020 - 11:15 WIB
loading...
Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: dok/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah melakukan berbagai cara untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi. Perekonomian di tingkat perdesaan pun didorong dengan cara menambah anggaran yang diambil dari APBN.
Penambahan anggaran tersebut dimasukkan pada pos transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Jika pada tahun ini pemerintah mengalokasikan dana untuk TKDD Rp763,9 triliun, tahun depan naik 4,2% menjadi sebesar Rp796,3 triliun. (Baca: Mengenalkan Ketauhidan Sejak Dini Pada Anak)
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, kenaikan dana desa ini diarahkan untuk fokus pemulihan perekonomian desa. Dalam hal ini pemerintah akan fokus pada program padat karya tunai dan jaring pengaman sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT).
“BLT di dalam rangka Covid-19 tahun ini, di mana dana desa langsung membantu masyarakat melalui BLT,” kata Sri Mulyani saat rapat dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta kemarin.
Menurut dia, kebijakan dana desa tahun depan untuk meningkatkan porsi alokasi formula guna memperbaiki proporsi alokasi dana desa per desa sesuai karakteristik desa. Kemudian juga penguatan alokasi kinerja untuk mendorong kinerja desa dalam meningkatkan transformasi perekonomian desa. “Dan kita akan memberikan reward kepada desa yang berstatus mandiri berupa penyaluran dana desa dalam dua tahap saja. Untuk desa lainnya dilakukan tiga tahap,” imbuhnya.
Sri menambahkan, pemerintah akan memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM) dan sektor usaha pertanian, serta mendorong transformasi ekonomi desa melalui desa digital. Selanjutnya meneruskan beberapa program pengembangan potensi desa, produk unggulan desa, kawasan perdesaan, dan peningkatan peran badan usaha milik desa (BUMDes). (Baca juga: Kasus Positif Covid-19 Kian Mengkhawatirkan, Rumah Sakit di Ambang Kolaps)
“Kriteria kinerja yang sifatnya dinamis dan strategis agar daerah lebih bekerja lebih kompetitif secara positif dan mempertajam indikator agar selaras dengan prioritas nasional,” katanya.
Penambahan anggaran tersebut dimasukkan pada pos transfer ke daerah dan dana desa (TKDD). Jika pada tahun ini pemerintah mengalokasikan dana untuk TKDD Rp763,9 triliun, tahun depan naik 4,2% menjadi sebesar Rp796,3 triliun. (Baca: Mengenalkan Ketauhidan Sejak Dini Pada Anak)
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, kenaikan dana desa ini diarahkan untuk fokus pemulihan perekonomian desa. Dalam hal ini pemerintah akan fokus pada program padat karya tunai dan jaring pengaman sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT).
“BLT di dalam rangka Covid-19 tahun ini, di mana dana desa langsung membantu masyarakat melalui BLT,” kata Sri Mulyani saat rapat dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Jakarta kemarin.
Menurut dia, kebijakan dana desa tahun depan untuk meningkatkan porsi alokasi formula guna memperbaiki proporsi alokasi dana desa per desa sesuai karakteristik desa. Kemudian juga penguatan alokasi kinerja untuk mendorong kinerja desa dalam meningkatkan transformasi perekonomian desa. “Dan kita akan memberikan reward kepada desa yang berstatus mandiri berupa penyaluran dana desa dalam dua tahap saja. Untuk desa lainnya dilakukan tiga tahap,” imbuhnya.
Sri menambahkan, pemerintah akan memberdayakan usaha kecil dan menengah (UKM) dan sektor usaha pertanian, serta mendorong transformasi ekonomi desa melalui desa digital. Selanjutnya meneruskan beberapa program pengembangan potensi desa, produk unggulan desa, kawasan perdesaan, dan peningkatan peran badan usaha milik desa (BUMDes). (Baca juga: Kasus Positif Covid-19 Kian Mengkhawatirkan, Rumah Sakit di Ambang Kolaps)
“Kriteria kinerja yang sifatnya dinamis dan strategis agar daerah lebih bekerja lebih kompetitif secara positif dan mempertajam indikator agar selaras dengan prioritas nasional,” katanya.
Lihat Juga :
