UMKM Butuh Ekosistem Sehat agar Lekas Naik Kelas
Jum'at, 25 Juli 2025 - 16:12 WIB
loading...
Diskusi bertema Peran Pembiayaan Ultra Mikro Terhadap Perekonomian Nasional di Jakarta, baru-baru ini. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pelaku usaha ultra mikro, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai membutuhkan ekosistem usaha yang sehat dan terintegrasi untuk bisa naik kelas dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Pemerintah menegaskan bahwa pendekatan parsial seperti pelatihan atau pembiayaan semata tidak cukup untuk menjawab kebutuhan sektor ini.
Hal itu disampaikan Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, M. Riza Damanik dalam diskusi bertema "Peran Pembiayaan Ultra Mikro Terhadap Perekonomian Nasional dalam Membantu Pengentasan Kemiskinan", di Jakarta, baru-baru ini.
Baca Juga: Bikin UMKM Naik Kelas, Rumah BUMN BRI Dukung dengan Teknologi dan Akses Pasar
Riza menilai penciptaan ekosistem usaha yang komprehensif, termasuk kemudahan perizinan, sertifikasi, hingga pembiayaan, merupakan strategi utama yang tengah diupayakan pemerintah untuk mendorong pelaku usaha naik kelas.
"Jika pendekatannya parsial, seperti hanya fokus pada pembiayaan atau pelatihan, itu tidak cukup. Harus terintegrasi, termasuk dukungan pemasaran dan regulasi," ujarnya.
Ia menyebut hingga kuartal II/2025, pemerintah telah menerbitkan sekitar 1,4 juta Nomor Induk Berusaha (NIB). Secara total, sejak 2021, sebanyak 12,98 juta NIB telah diterbitkan, atau sekitar 83,7 persen dari target RPJMN 2025–2029.
Hal itu disampaikan Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, M. Riza Damanik dalam diskusi bertema "Peran Pembiayaan Ultra Mikro Terhadap Perekonomian Nasional dalam Membantu Pengentasan Kemiskinan", di Jakarta, baru-baru ini.
Baca Juga: Bikin UMKM Naik Kelas, Rumah BUMN BRI Dukung dengan Teknologi dan Akses Pasar
Riza menilai penciptaan ekosistem usaha yang komprehensif, termasuk kemudahan perizinan, sertifikasi, hingga pembiayaan, merupakan strategi utama yang tengah diupayakan pemerintah untuk mendorong pelaku usaha naik kelas.
"Jika pendekatannya parsial, seperti hanya fokus pada pembiayaan atau pelatihan, itu tidak cukup. Harus terintegrasi, termasuk dukungan pemasaran dan regulasi," ujarnya.
Ia menyebut hingga kuartal II/2025, pemerintah telah menerbitkan sekitar 1,4 juta Nomor Induk Berusaha (NIB). Secara total, sejak 2021, sebanyak 12,98 juta NIB telah diterbitkan, atau sekitar 83,7 persen dari target RPJMN 2025–2029.
Lihat Juga :
