UMKM Butuh Ekosistem Sehat agar Lekas Naik Kelas
Jum'at, 25 Juli 2025 - 16:12 WIB
loading...
Diskusi bertema Peran Pembiayaan Ultra Mikro Terhadap Perekonomian Nasional di Jakarta, baru-baru ini. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pelaku usaha ultra mikro, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dinilai membutuhkan ekosistem usaha yang sehat dan terintegrasi untuk bisa naik kelas dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Pemerintah menegaskan bahwa pendekatan parsial seperti pelatihan atau pembiayaan semata tidak cukup untuk menjawab kebutuhan sektor ini.
Hal itu disampaikan Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, M. Riza Damanik dalam diskusi bertema "Peran Pembiayaan Ultra Mikro Terhadap Perekonomian Nasional dalam Membantu Pengentasan Kemiskinan", di Jakarta, baru-baru ini.
Baca Juga: Bikin UMKM Naik Kelas, Rumah BUMN BRI Dukung dengan Teknologi dan Akses Pasar
Riza menilai penciptaan ekosistem usaha yang komprehensif, termasuk kemudahan perizinan, sertifikasi, hingga pembiayaan, merupakan strategi utama yang tengah diupayakan pemerintah untuk mendorong pelaku usaha naik kelas.
"Jika pendekatannya parsial, seperti hanya fokus pada pembiayaan atau pelatihan, itu tidak cukup. Harus terintegrasi, termasuk dukungan pemasaran dan regulasi," ujarnya.
Ia menyebut hingga kuartal II/2025, pemerintah telah menerbitkan sekitar 1,4 juta Nomor Induk Berusaha (NIB). Secara total, sejak 2021, sebanyak 12,98 juta NIB telah diterbitkan, atau sekitar 83,7 persen dari target RPJMN 2025–2029.
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi salah satu institusi yang aktif mendukung percepatan penerbitan NIB, terutama bagi nasabah perempuan pengusaha ultra mikro. Hingga kini, PNM telah memfasilitasi lebih dari 2,2 juta pelaku usaha untuk mendapatkan NIB.
Selain NIB, Riza menyoroti pentingnya kepemilikan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi UMKM agar produk mereka memiliki daya saing. Namun, mayoritas pelaku UMKM dinilai masih kesulitan mengakses sertifikat tersebut.
Ekonom senior INDEF, Aviliani, mengingatkan bahwa banyaknya jenis sertifikasi usaha justru bisa menjadi hambatan. Ia mendorong pemerintah menyederhanakan proses perizinan agar UMKM tidak terjebak dalam birokrasi yang rumit.
“UMKM harusnya cukup satu pintu untuk urusan perizinan. Jangan satu izin selesai, malah diminta izin baru lagi. Ini bertentangan dengan semangat Presiden Prabowo yang ingin semua proses dipercepat,” kata Aviliani.
Baca Juga: Dirut BRI: Penyaluran Kredit UMKM Tembus Rp1.106 Triliun
Di sisi pembiayaan, Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Ismed Saputra, menyampaikan bahwa target penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi) tahun ini sebesar Rp9,4 triliun kepada 1,47 juta debitur. Hingga pertengahan 2025, realisasinya telah mencapai Rp3,79 triliun untuk lebih dari 745 ribu debitur.
Direktur Utama PT PNM, Arief Mulyadi, menambahkan bahwa pendekatan pemberdayaan juga harus menyentuh aspek sosial. Ia menyebut pentingnya rekayasa sosial untuk membentuk pola pikir pengusaha, terutama di pedesaan, agar lebih percaya diri dan berani memulai usaha.
"Rekayasa sosial ini penting. Banyak nasabah kami yang sebelumnya bahkan belum pernah memiliki usaha. Kini mereka menjadi bagian dari 920 ribu kelompok PNM Mekaar yang terus kami dampingi," kata Arief.
PNM Mekaar sendiri telah menjangkau 22,4 juta perempuan prasejahtera dengan kombinasi pembiayaan, literasi keuangan, dan pendampingan. Melalui kerja sama dengan 46 bank serta penerbitan instrumen seperti orange bond, PNM memastikan dukungan pembiayaan terus berkelanjutan bagi pelaku usaha kecil.
Hal itu disampaikan Deputi Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, M. Riza Damanik dalam diskusi bertema "Peran Pembiayaan Ultra Mikro Terhadap Perekonomian Nasional dalam Membantu Pengentasan Kemiskinan", di Jakarta, baru-baru ini.
Baca Juga: Bikin UMKM Naik Kelas, Rumah BUMN BRI Dukung dengan Teknologi dan Akses Pasar
Riza menilai penciptaan ekosistem usaha yang komprehensif, termasuk kemudahan perizinan, sertifikasi, hingga pembiayaan, merupakan strategi utama yang tengah diupayakan pemerintah untuk mendorong pelaku usaha naik kelas.
"Jika pendekatannya parsial, seperti hanya fokus pada pembiayaan atau pelatihan, itu tidak cukup. Harus terintegrasi, termasuk dukungan pemasaran dan regulasi," ujarnya.
Ia menyebut hingga kuartal II/2025, pemerintah telah menerbitkan sekitar 1,4 juta Nomor Induk Berusaha (NIB). Secara total, sejak 2021, sebanyak 12,98 juta NIB telah diterbitkan, atau sekitar 83,7 persen dari target RPJMN 2025–2029.
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menjadi salah satu institusi yang aktif mendukung percepatan penerbitan NIB, terutama bagi nasabah perempuan pengusaha ultra mikro. Hingga kini, PNM telah memfasilitasi lebih dari 2,2 juta pelaku usaha untuk mendapatkan NIB.
Selain NIB, Riza menyoroti pentingnya kepemilikan sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi UMKM agar produk mereka memiliki daya saing. Namun, mayoritas pelaku UMKM dinilai masih kesulitan mengakses sertifikat tersebut.
Ekonom senior INDEF, Aviliani, mengingatkan bahwa banyaknya jenis sertifikasi usaha justru bisa menjadi hambatan. Ia mendorong pemerintah menyederhanakan proses perizinan agar UMKM tidak terjebak dalam birokrasi yang rumit.
“UMKM harusnya cukup satu pintu untuk urusan perizinan. Jangan satu izin selesai, malah diminta izin baru lagi. Ini bertentangan dengan semangat Presiden Prabowo yang ingin semua proses dipercepat,” kata Aviliani.
Baca Juga: Dirut BRI: Penyaluran Kredit UMKM Tembus Rp1.106 Triliun
Di sisi pembiayaan, Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Ismed Saputra, menyampaikan bahwa target penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi) tahun ini sebesar Rp9,4 triliun kepada 1,47 juta debitur. Hingga pertengahan 2025, realisasinya telah mencapai Rp3,79 triliun untuk lebih dari 745 ribu debitur.
Direktur Utama PT PNM, Arief Mulyadi, menambahkan bahwa pendekatan pemberdayaan juga harus menyentuh aspek sosial. Ia menyebut pentingnya rekayasa sosial untuk membentuk pola pikir pengusaha, terutama di pedesaan, agar lebih percaya diri dan berani memulai usaha.
"Rekayasa sosial ini penting. Banyak nasabah kami yang sebelumnya bahkan belum pernah memiliki usaha. Kini mereka menjadi bagian dari 920 ribu kelompok PNM Mekaar yang terus kami dampingi," kata Arief.
PNM Mekaar sendiri telah menjangkau 22,4 juta perempuan prasejahtera dengan kombinasi pembiayaan, literasi keuangan, dan pendampingan. Melalui kerja sama dengan 46 bank serta penerbitan instrumen seperti orange bond, PNM memastikan dukungan pembiayaan terus berkelanjutan bagi pelaku usaha kecil.
(nng)
Lihat Juga :
