Angka Kemiskinan Indonesia Turun, Ekonom Ragukan Data BPS
Sabtu, 26 Juli 2025 - 16:00 WIB
loading...
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia menuai keraguan dari kalangan ekonom. FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan penurunan angka kemiskinan di Indonesia menuai keraguan dari kalangan ekonom. BPS melaporkan, jumlah penduduk miskin per Maret 2025 mencapai 8,47 persen dari total populasi Indonesia, atau sekitar 23,8 juta jiwa, turun 0,1 persen poin dibandingkan September 2024.
"Dengan data kemiskinan yang terlihat rendah, kebijakan anggaran perlindungan sosial dalam RAPBN 2026 terancam tidak akan meningkat signifikan. Ini sangat berbahaya," ujar Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar dalam pernyataannya, Sabtu (26/7).
Baca Juga: Penduduk Miskin Indonesia per Maret 2025 Sentuh 23,85 Juta Orang, BPS: Turun 8,74%
Dia menekankan, alokasi perlindungan sosial Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih sangat rendah, yakni hanya sekitar 1 persen di luar subsidi energi. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand yang telah mengalokasikan lebih dari 5 persen dari PDB untuk perlindungan sosial.
Dia juga merujuk pada laporan Bank Dunia yang menunjukkan bahwa 68,2 persen penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Ini berarti sekitar 194,4 juta jiwa masih dalam kategori miskin, jauh berbeda dari versi BPS yang mencatat hanya 24 juta orang.
Menurut Media, disparitas delapan kali lipat antara data BPS dan Bank Dunia menandakan adanya masalah serius dalam definisi kemiskinan yang digunakan pemerintah. Ia mengkritisi pendekatan berbasis pengeluaran yang selama hampir lima dekade tidak mengalami pembaruan signifikan.
Lebih lanjut, Media menyoroti sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan dalam penyaluran bantuan sosial. Ia menyebut garis kemiskinan yang terlalu rendah menyebabkan banyak masyarakat rentan tidak masuk dalam kategori miskin dan akhirnya tidak mendapatkan bantuan.
"Definisi kemiskinan yang terlalu sempit membuat banyak warga yang semestinya berhak menerima bantuan justru terabaikan. Ini ironis di tengah komitmen pemerintah mengentaskan kemiskinan," tegasnya.
Baca Juga: Bank Dunia: 68,3% Penduduk Indonesia Hidup Miskin dengan Pendapatan Rp1,51 Juta per Bulan
CELIOS menilai penurunan angka kemiskinan sebesar 0,1 persen poin bukanlah capaian signifikan. Pasalnya, penurunan tersebut tidak sebanding dengan tantangan struktural yang masih dihadapi, seperti ketimpangan pendapatan, inflasi pangan, dan akses pekerjaan layak.
Selain itu, kecilnya angka penurunan juga mengindikasikan tingginya mobilitas masyarakat yang jatuh ke dalam kemiskinan baru. Artinya, meski ada masyarakat yang keluar dari kategori miskin, jumlah orang yang kembali miskin tetap tinggi.
CELIOS mendesak pemerintah untuk segera memperbarui metodologi penghitungan kemiskinan dan meningkatkan transparansi dalam pendataan, agar kebijakan perlindungan sosial bisa lebih tepat sasaran dan inklusif.
"Dengan data kemiskinan yang terlihat rendah, kebijakan anggaran perlindungan sosial dalam RAPBN 2026 terancam tidak akan meningkat signifikan. Ini sangat berbahaya," ujar Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Wahyudi Askar dalam pernyataannya, Sabtu (26/7).
Baca Juga: Penduduk Miskin Indonesia per Maret 2025 Sentuh 23,85 Juta Orang, BPS: Turun 8,74%
Dia menekankan, alokasi perlindungan sosial Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih sangat rendah, yakni hanya sekitar 1 persen di luar subsidi energi. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand yang telah mengalokasikan lebih dari 5 persen dari PDB untuk perlindungan sosial.
Dia juga merujuk pada laporan Bank Dunia yang menunjukkan bahwa 68,2 persen penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Ini berarti sekitar 194,4 juta jiwa masih dalam kategori miskin, jauh berbeda dari versi BPS yang mencatat hanya 24 juta orang.
Menurut Media, disparitas delapan kali lipat antara data BPS dan Bank Dunia menandakan adanya masalah serius dalam definisi kemiskinan yang digunakan pemerintah. Ia mengkritisi pendekatan berbasis pengeluaran yang selama hampir lima dekade tidak mengalami pembaruan signifikan.
Lebih lanjut, Media menyoroti sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menjadi acuan dalam penyaluran bantuan sosial. Ia menyebut garis kemiskinan yang terlalu rendah menyebabkan banyak masyarakat rentan tidak masuk dalam kategori miskin dan akhirnya tidak mendapatkan bantuan.
"Definisi kemiskinan yang terlalu sempit membuat banyak warga yang semestinya berhak menerima bantuan justru terabaikan. Ini ironis di tengah komitmen pemerintah mengentaskan kemiskinan," tegasnya.
Baca Juga: Bank Dunia: 68,3% Penduduk Indonesia Hidup Miskin dengan Pendapatan Rp1,51 Juta per Bulan
CELIOS menilai penurunan angka kemiskinan sebesar 0,1 persen poin bukanlah capaian signifikan. Pasalnya, penurunan tersebut tidak sebanding dengan tantangan struktural yang masih dihadapi, seperti ketimpangan pendapatan, inflasi pangan, dan akses pekerjaan layak.
Selain itu, kecilnya angka penurunan juga mengindikasikan tingginya mobilitas masyarakat yang jatuh ke dalam kemiskinan baru. Artinya, meski ada masyarakat yang keluar dari kategori miskin, jumlah orang yang kembali miskin tetap tinggi.
CELIOS mendesak pemerintah untuk segera memperbarui metodologi penghitungan kemiskinan dan meningkatkan transparansi dalam pendataan, agar kebijakan perlindungan sosial bisa lebih tepat sasaran dan inklusif.
(nng)
Lihat Juga :
