Airlangga Sayangkan Penerapan PSBB DKI Jilid II yang Mendadak
Kamis, 10 September 2020 - 12:14 WIB
loading...
Foto/Ilustrasi/Okezone
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah pusat menyoroti keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menarik rem darurat dengan menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) secara penuh mulai 14 September 2020. Keputusan ini seiring dengan adanya lonjakan kasus positif Covid-19 di Jakarta yang terus meningkat.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto menyebut, jumlah kasus positif di DKI Jakarta juga dipengaruhi adanya pemberlakuan pengendalian moda transportasi meliputi kendaraan bermotor pribadi yang beroperasi dengan prinsip ganjil genap. Artinya, kebijakan itu menjadi faktor lain dari bertambahnya kasus positif Covid-19 di Jakarta. ( Baca juga:Menteri Airlangga Kasih Catatan ke Anies Baswedan atas Penerapan PSBB Jilid II, Apa Saja? )
Bahkan, kata Airlangga, berdasarkan data pemerintah, sebanyak 62% pasien positif Corona di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet berasal dari kontak fisik saat melakukan perjalanan melalui transportasi umum. Ini karena meningkatnya volume penggunaan moda trasportasi publik atau umum seiring dengan kebijakan ganjil genap. Karena itu, aturan ini patut untuk dievaluasi kembali.
"Data yang ada, 62% di Rumah Sakit Kemayoran basisnya akibat transportasi umum. Sehingga beberapa kebijakan yang perlu dievaluasi, termasuk terkait ganjil-genap," ujar Airlangga, Kamis (10/9/2020). ( Baca juga:DKI Jakarta Kembali PSBB, Rapat Tatap Muka Bersama Presiden Jokowi Dibatasi )
Dalam rapat koordinasi nasional Kadin Indonesia bidang perindustrian, perdagangan, dan hubungan internasional secara virtual, pemerintah pusat menilai kebijakan ini akan membuat pergerakan perekonomian nasional menurun.
Bahkan, Airlangga menegaskan, gas dan rem memang harus dilakukan dalam kondisi saat ini. Namun, bila rem dilakukan secara mendadak akan berpengaruh pada faktor ekonomi nasional. Sebab, ekonomi tidak saja dibangun dari faktor fundamental tapi juga dari sisi sentimen capital market.
"Kalau digas mendadak itu tentu kita harus menjaga kepercayaan dari publik, karena ekonomi tidak semua dari faktor fundamental tapi juga adanya sentimen terutama di sektor capital market," katanya.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto menyebut, jumlah kasus positif di DKI Jakarta juga dipengaruhi adanya pemberlakuan pengendalian moda transportasi meliputi kendaraan bermotor pribadi yang beroperasi dengan prinsip ganjil genap. Artinya, kebijakan itu menjadi faktor lain dari bertambahnya kasus positif Covid-19 di Jakarta. ( Baca juga:Menteri Airlangga Kasih Catatan ke Anies Baswedan atas Penerapan PSBB Jilid II, Apa Saja? )
Bahkan, kata Airlangga, berdasarkan data pemerintah, sebanyak 62% pasien positif Corona di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet berasal dari kontak fisik saat melakukan perjalanan melalui transportasi umum. Ini karena meningkatnya volume penggunaan moda trasportasi publik atau umum seiring dengan kebijakan ganjil genap. Karena itu, aturan ini patut untuk dievaluasi kembali.
"Data yang ada, 62% di Rumah Sakit Kemayoran basisnya akibat transportasi umum. Sehingga beberapa kebijakan yang perlu dievaluasi, termasuk terkait ganjil-genap," ujar Airlangga, Kamis (10/9/2020). ( Baca juga:DKI Jakarta Kembali PSBB, Rapat Tatap Muka Bersama Presiden Jokowi Dibatasi )
Dalam rapat koordinasi nasional Kadin Indonesia bidang perindustrian, perdagangan, dan hubungan internasional secara virtual, pemerintah pusat menilai kebijakan ini akan membuat pergerakan perekonomian nasional menurun.
Bahkan, Airlangga menegaskan, gas dan rem memang harus dilakukan dalam kondisi saat ini. Namun, bila rem dilakukan secara mendadak akan berpengaruh pada faktor ekonomi nasional. Sebab, ekonomi tidak saja dibangun dari faktor fundamental tapi juga dari sisi sentimen capital market.
"Kalau digas mendadak itu tentu kita harus menjaga kepercayaan dari publik, karena ekonomi tidak semua dari faktor fundamental tapi juga adanya sentimen terutama di sektor capital market," katanya.
(uka)
Lihat Juga :
