Menko Airlangga: Tak Ada Barter Pesawat dan Data Pribadi dalam Kesepakatan Tarif AS

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pembelian 50 unit pesawat Boeing oleh maskapai Garuda Indonesia tidak ada kaitannya dengan negosiasi penurunan tarif impor produk Indonesia ke Amerika Serikat (AS). Ia juga membantah isu pertukaran data pribadi dalam perjanjian tersebut.

"Pembelian pesawat tidak ada kaitannya dengan kesepakatan dagang. Garuda membeli pesawat karena kebutuhan bisnis, bukan sebagai bagian dari barter," ujar Airlangga dalam podcast To The Point Aja! yang tayang di kanal YouTube SINDOnews, Kamis (31/8).

Baca Juga: AS dan China Sepakat Perpanjang Penundaan Tarif selama 90 Hari

Airlangga menjelaskan, kebutuhan armada Garuda Indonesia jauh lebih besar dari 50 unit. Maskapai plat merah ini membutuhkan hingga 120 pesawat untuk mendukung operasional yang optimal. Ia menambahkan rencana pembelian ini sebenarnya telah disusun sejak lama dan sempat tertunda akibat tersandung masalah hukum serta kecelakaan pesawat beberapa tahun lalu.

Menanggapi isu pertukaran data pribadi sebagai bagian dari kesepakatan, Airlangga menyebut informasi tersebut juga tidak benar. Ia menjelaskan bahwa data pribadi yang dimaksud hanyalah data yang dibagikan secara sukarela oleh pengguna saat berlangganan layanan digital asal AS, seperti email atau platform streaming.

"Kalau kita langganan Netflix atau pakai email, pasti kita setuju membagikan data pribadi. Tapi semua itu tetap dilindungi oleh sistem yang setara dengan UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia," tegas Airlangga.

Menurut dia, perlindungan data yang ketat inilah yang menjadi daya tarik perusahaan global seperti AWS, Microsoft, dan Google untuk menanamkan investasi pusat data di Indonesia.

Dia menegaskan kesepakatan terbaru Indonesia-AS menghasilkan penurunan tarif impor produk Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen dinilai penting untuk menjaga daya saing produk ekspor nasional di pasar AS yang sangat besar.

"Tarif 32 persen membuat produk kita jadi tidak kompetitif. Dengan tarif 19 persen, ekspor bisa berjalan lagi dan jutaan pekerja terselamatkan," ujar Airlangga.

Sektor-sektor padat karya seperti tekstil, garmen, alas kaki, elektronik, dan furnitur disebut sangat diuntungkan. Sektor ini menyerap 5,3 juta tenaga kerja langsung, dan secara tidak langsung berdampak pada 15 juta jiwa.

Ia juga menyebut, tarif 19 persen yang diterapkan AS terhadap produk Indonesia merupakan salah satu yang paling kompetitif di kawasan Asia Tenggara. "Malaysia saja dapat tarif 25 persen. Ini menunjukkan posisi tawar kita cukup kuat," imbuhnya.

Baca Juga: Kekuatan Ekonomi Global Berubah Arah, BRICS Bakal Ungguli G7 Tiga Kali Lipat di 2028

Lebih lanjut, kesepakatan tersebut merupakan bagian dari paket kerja sama strategis yang lebih luas, mencakup tarif dan hambatan nontarif, layanan digital, kerja sama komersial, serta pengelolaan mineral kritis. Indonesia bahkan menjadi negara pertama yang menyerahkan proposal tertulis kepada AS.

Dampak positif langsung mulai terlihat, salah satunya dengan kembalinya pesanan ekspor dari AS yang sebelumnya tertunda. "Spring order dari AS mulai masuk lagi. Ini penting agar siklus produksi kita tetap terjaga," katanya.

Ia juga mendorong pelaku UMKM dan industri kreatif untuk memanfaatkan peluang ekspor melalui e-commerce. Menurutnya, ekspor tidak selalu harus dilakukan dalam skala besar, tetapi bisa dimulai dari produk-produk unik dan bernilai kreatif tinggi.

"Kesepakatan ini adalah solusi yang saling menguntungkan, bukan kemenangan sepihak. Kalau kita punya peluang pasar tapi tidak bisa mengisinya, tentu akan diambil negara lain. Maka industri kita harus siap," jelas Airlangga.