BSU 2025 Tersalurkan 93,79%, Pos Indonesia Optimistis Tuntas 100% dalam 5 Hari
Minggu, 03 Agustus 2025 - 12:15 WIB
loading...
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) penyaluran BSU di Kantorpos KCU Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB). FOTO/dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah terus mempercepat penyaluran Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2025 guna menjaga daya beli pekerja dan memperkuat perlindungan sosial. Hingga akhir Juli, penyaluran BSU secara nasional tercatat telah mencapai 93,79 persen.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, dari total 15,9 juta pekerja yang memenuhi kriteria, sebanyak 14,95 juta orang telah menerima bantuan. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam merealisasikan program tersebut secara tepat sasaran.
"BSU adalah bentuk nyata kepedulian pemerintah kepada para pekerja, khususnya peserta BPJS Ketenagakerjaan," ujar Menaker Yassierli dalam agenda Monitoring dan Evaluasi (Monev) penyaluran BSU di Kantorpos KCU Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam pernyataan yang diterima, Minggu (3/8).
Baca Juga: Dana BSU Bisa Hangus jika Tak Diambil di Kantorpos, Catat Batas Waktunya
Program BSU tahun ini diluncurkan pada Juni 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp10,3 triliun. Setiap pekerja menerima bantuan sebesar Rp600 ribu yang dibayarkan sekaligus untuk dua bulan. Dana BSU bersumber sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan dari iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Meskipun penyaluran berjalan baik, Yassierli mengakui masih ada tantangan, terutama dalam menjangkau penerima di daerah terpencil. Untuk itu, berbagai upaya percepatan terus dilakukan, seperti memperpanjang jam operasional, membuka layanan akhir pekan, hingga menerapkan sistem "jemput bola" ke lapangan.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya penggunaan dana BSU secara bijak dan produktif. "Jangan dipakai untuk judi online. Kalau ketahuan, bantuannya bisa dicabut. Gunakanlah untuk sembako, keperluan sekolah anak, atau hal produktif lainnya," tegas Gibran di hadapan para pekerja penerima BSU.
Gibran juga meminta dukungan penuh dari para kepala daerah dan jajaran BUMN untuk memastikan penyaluran BSU tuntas 100 persen. Ia menekankan pentingnya kolaborasi hingga ke wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terpencil) agar tidak ada pekerja yang tertinggal.
Baca Juga: Percepat Penyaluran BSU, Pos Indonesia Jemput Bola dan Optimalkan Pospay
Plt Direktur Utama Pos Indonesia, Endy Abdurrahman, menyampaikan pihaknya optimistis dapat menuntaskan penyaluran dalam lima hari ke depan, yaitu hingga 6 Agustus 2025. "Kami sudah gunakan semua jalur, dari pengumuman di radio, media sosial, hingga menghubungi penerima langsung satu per satu lewat telepon. Komitmen kami jelas, penyaluran BSU harus 100 persen," ujar Endy.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, melaporkan bahwa capaian penyaluran BSU di NTB telah melampaui rata-rata nasional, yakni 93,8 persen. Di Kota Mataram, angkanya bahkan lebih tinggi, mencapai 94,3 persen. "Kita akan tetap lakukan jemput bola, bahkan hingga ke laut bagi para nelayan, atau ke kebun bagi pekerja perkebunan," kata Indah.
Ia mengimbau para pekerja yang merasa memenuhi kriteria untuk segera mengecek status penerimaan melalui kanal resmi Kemenaker, Pos Indonesia, maupun BPJS Ketenagakerjaan. Kegiatan Monev di Mataram dihadiri oleh 200 pekerja penerima manfaat yang sebagian memberikan testimoni langsung kepada Wapres Gibran mengenai manfaat yang mereka rasakan. Program BSU diharapkan dapat menjaga daya beli dan memperkuat jaring pengaman sosial nasional.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, dari total 15,9 juta pekerja yang memenuhi kriteria, sebanyak 14,95 juta orang telah menerima bantuan. Capaian ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam merealisasikan program tersebut secara tepat sasaran.
"BSU adalah bentuk nyata kepedulian pemerintah kepada para pekerja, khususnya peserta BPJS Ketenagakerjaan," ujar Menaker Yassierli dalam agenda Monitoring dan Evaluasi (Monev) penyaluran BSU di Kantorpos KCU Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), dalam pernyataan yang diterima, Minggu (3/8).
Baca Juga: Dana BSU Bisa Hangus jika Tak Diambil di Kantorpos, Catat Batas Waktunya
Program BSU tahun ini diluncurkan pada Juni 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp10,3 triliun. Setiap pekerja menerima bantuan sebesar Rp600 ribu yang dibayarkan sekaligus untuk dua bulan. Dana BSU bersumber sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan dari iuran peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Meskipun penyaluran berjalan baik, Yassierli mengakui masih ada tantangan, terutama dalam menjangkau penerima di daerah terpencil. Untuk itu, berbagai upaya percepatan terus dilakukan, seperti memperpanjang jam operasional, membuka layanan akhir pekan, hingga menerapkan sistem "jemput bola" ke lapangan.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam kesempatan tersebut menekankan pentingnya penggunaan dana BSU secara bijak dan produktif. "Jangan dipakai untuk judi online. Kalau ketahuan, bantuannya bisa dicabut. Gunakanlah untuk sembako, keperluan sekolah anak, atau hal produktif lainnya," tegas Gibran di hadapan para pekerja penerima BSU.
Gibran juga meminta dukungan penuh dari para kepala daerah dan jajaran BUMN untuk memastikan penyaluran BSU tuntas 100 persen. Ia menekankan pentingnya kolaborasi hingga ke wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terpencil) agar tidak ada pekerja yang tertinggal.
Baca Juga: Percepat Penyaluran BSU, Pos Indonesia Jemput Bola dan Optimalkan Pospay
Plt Direktur Utama Pos Indonesia, Endy Abdurrahman, menyampaikan pihaknya optimistis dapat menuntaskan penyaluran dalam lima hari ke depan, yaitu hingga 6 Agustus 2025. "Kami sudah gunakan semua jalur, dari pengumuman di radio, media sosial, hingga menghubungi penerima langsung satu per satu lewat telepon. Komitmen kami jelas, penyaluran BSU harus 100 persen," ujar Endy.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, melaporkan bahwa capaian penyaluran BSU di NTB telah melampaui rata-rata nasional, yakni 93,8 persen. Di Kota Mataram, angkanya bahkan lebih tinggi, mencapai 94,3 persen. "Kita akan tetap lakukan jemput bola, bahkan hingga ke laut bagi para nelayan, atau ke kebun bagi pekerja perkebunan," kata Indah.
Ia mengimbau para pekerja yang merasa memenuhi kriteria untuk segera mengecek status penerimaan melalui kanal resmi Kemenaker, Pos Indonesia, maupun BPJS Ketenagakerjaan. Kegiatan Monev di Mataram dihadiri oleh 200 pekerja penerima manfaat yang sebagian memberikan testimoni langsung kepada Wapres Gibran mengenai manfaat yang mereka rasakan. Program BSU diharapkan dapat menjaga daya beli dan memperkuat jaring pengaman sosial nasional.
(nng)
Lihat Juga :
