Pakar Sebut Logistik Indonesia Butuh Sistem Regulasi Jelas dan Terintegrasi

JAKARTA - Di tengah pertumbuhan pesat perdagangan dan e-commerce, industri logistik Indonesia justru masih terjebak dalam persaingan harga yang tidak sehat, kurangnya koordinasi, dan minimnya regulasi yang jelas. Hal ini diungkapkan oleh Pengamat Bisnis dan Praktisi Logistik, Muhamad Pahlevi yang menilai bahwa kondisi ini sudah berlangsung lama dan membutuhkan reformasi menyeluruh.

Menurutnya persoalan terbesar logistik di Tanah Air adalah tidak adanya sistem terintegrasi dan satu payung regulasi yang mengatur baik dari sisi pelayanan, tarif, hingga standardisasi kualitas. “Saat ini semua pemain bergerak sendiri-sendiri. Akibatnya terjadi repotition, perang harga, bahkan ada yang rela menurunkan margin hingga tersisa Rp150 ribu saja, yang pada akhirnya habis juga tergerus biaya operasional,” ujar Pahlevi.

Ia menjelaskan, bahwa dunia logistik memiliki dua kategori besar: kurir (seperti JNE, Pos Indonesia, SAP) dan layanan door-to-door untuk pengiriman antar gudang atau proyek. Namun keduanya kini terjebak konflik harga, baik di level hub maupun antar penyedia jasa.

“Kalau tidak ada regulasi, yang murah pasti menang. Kualitas jadi nomor sekian, yang penting barang sampai,” tegasnya.

Baca Juga: Bisnis Logistik Tak Lagi Sama Setelah Pandemi Berlalu

Pahlevi juga menyoroti, masalah keterbatasan visi dan investor. Pemerintah masih terfokus pada lini pertama (investor besar), sementara pelaku usaha di lini tiga dan empat penyedia jasa dan aset seringkali terjepit kebijakan yang tidak jelas.

"Dampaknya, lini kelima yaitu sektor perbankan, ikut terdampak karena kredit macet dan menurunnya minat pinjaman usaha," ucap Levi.

Lebih jauh, Levi menilai pemerintah seharusnya membuat acuan tarif dan biaya operasional berdasarkan jarak, bahan bakar, dan moda transportasi. “Misalnya, dari Jakarta ke Bandung 140 km, harus ada patokan harga per kilometer, termasuk hitungan subsidi solar. Kalau harga diatur, pajak akan seimbang dengan subsidi,” jelasnya.

Kondisi logistik yang tidak terintegrasi juga membuat investor enggan. Banyak perusahaan besar memilih membangun layanan logistik sendiri seperti Shopee Express karena tidak percaya barangnya sampai tepat waktu. Padahal, kata Pahlevi, kolaborasi antar kompetitor bisa menjadi solusi melalui sistem tarif tunggal dan pendaftaran armada yang transparan.

Levi mendorong, adanya Sistem Logistik Nasional (Sislognas) yang mampu mengoordinasikan semua sektor logistik di bawah satu payung. “Kalau sistemnya terintegrasi, biaya bisa ditekan, efisiensi meningkat, dan investor akan lebih percaya,” ujarnya.

Baca Juga: Sinergi Menciptakan Manajemen Logistik Terintegrasi

Pahlevi mencontohkan, BUMN yang harus fokus pada “por” bisnisnya. “Pos Indonesia fokus memperkuat lini logistik, Krakatau Steel fokus di baja. BUMN dibentuk untuk kesejahteraan rakyat, bukan sekadar mencari profit. Prinsipnya, pornya harus kuat,” tandasnya.

Ia menutup dengan peringatan bahwa jika regulasi tarif dan kualitas di first mile tidak segera dibenahi, maka persaingan tidak sehat dan banting harga akan terus menghantam para pelaku usaha. “Logistik itu ujung tombak perekonomian. Kalau pondasinya rapuh, distribusi nasional pun akan pincang,” pungkas Pahlevi.